alexametrics
20.7 C
Madura
Saturday, July 2, 2022

Pencairan DD dan ADD Lambat

SAMPANG – Pelaksanaan pembangunan melalui dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) dipastikan terhambat. Pasalnya, pengajuan dana ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sampang juga tersendat. DPMD dituntut maksimal dalam menjalankan program bimbingan dan fasilitasi pengelolaan APBDes dan pelatihan aparatur pemerintah desa (pemdes) dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan.

Data DPMD Sampang menyebutkan, dari 180 desa, hanya 60 desa yang sudah mengajukan APBDes untuk pencairan DD dan ADD tahap pertama. Sementara 120 desa lainnya belum mengajukan.

Anggota Komisi I DPRD Sampang Syamsul Arifin mengatakan, DPMD sudah menjalankan bimbingan teknis (bimtek) untuk aparatur desa dan fasilitasi pengelolaan APBDes. Dua program tersebut belum berdampak signifikan terhadap kedisiplinan desa dalam menaati peraturan. Setiap tahun pengajuan DD dan ADD selalu terlambat.

Politikus Partai Hanura itu meminta agar program yang menyedot anggaran sekitar Rp 200 juta itu tidak hanya seremonial. Jika program itu dilaksanakan dengan serius akan berdampak positif terhadap percepatan pengajuan pencairan dana. ”Seharusnya DPMD bisa mengubah kebiasaan desa yang selalu lambat mengajukan pencairan DD dan ADD,” ucapnya Senin (7/5).

Baca Juga :  Jatah Dana Desa Naik Rp 60 Miliar

Pembangunan desa harus berjalan maksimal. Juni mendatang pemerintah desa harus melaporkan realisasi penggunaan dana semester pertama. Karena itu, dia meminta agar DPMD lebih intensif mendorong desa agar tidak merugikan masyarakat. ”DD dan ADD untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa,” ujarnya.

Kasi Perencanaan Pembangunan Desa  DPMD Sampang Moh. Ali Yasak membenarkan masih banyak desa belum mengajukan pencairan DD dan ADD tahap pertama. Pemdes berkewajiban mempersiapkan perencanaan penggunaan DD dan DD dalam APBDes selama satu tahun anggaran berjalan. Desa bisa menyetorkan APBDes manakala sudah merampungkan penyusunan peraturan desa (perdes) tentang penggunaan DD dan ADD.

”Per 7 Mei ada 40 desa yang mengajukan DD. Pengajuan ADD ada 20 desa. Kami optimistis sebelum akhir Juni, semua desa sudah mengajukan pencairan dana,” terangnya.

Baca Juga :  Harkitnas, Pemkab Sampang Teken MoU dengan TP4D

Pihaknya mengklaim program bimtek aparatur desa dan fasilitasi pengelolaan APBDes sudah dijalankan dengan baik. Bimtek diberikan kepada Kades, Sekdes, bendahara desa, badan permusyawaratan desa (BPD), pendamping desa (PD), dan pendamping lokal desa (PLD). Kegiatan itu digelar agar desa mampu merencanakan pembangunan. Termasuk segera menetapkan dokumen rencana kerja pemerintah desa  (RKPDes), perdes, dan APBDes.

Tiga desa dengan jatah DD tertinggi yakni Desa Gunung Kesan, Karang Penang Rp 1,7 miliar; Desa Palenggiyan, Kedungdung Rp 1,6 miliar; dan Desa Lepelle, Robatal Rp 1,3 miliar. Tiga desa dengan jatah ADD tinggi yaitu Desa Madulang, Omben Rp 565 juta; Desa Gunung Kesan, Karang Penang Rp 705 juta; dan Desa Gunung Rancak, Robatal Rp 550 juta.

 

SAMPANG – Pelaksanaan pembangunan melalui dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) dipastikan terhambat. Pasalnya, pengajuan dana ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sampang juga tersendat. DPMD dituntut maksimal dalam menjalankan program bimbingan dan fasilitasi pengelolaan APBDes dan pelatihan aparatur pemerintah desa (pemdes) dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan.

Data DPMD Sampang menyebutkan, dari 180 desa, hanya 60 desa yang sudah mengajukan APBDes untuk pencairan DD dan ADD tahap pertama. Sementara 120 desa lainnya belum mengajukan.

Anggota Komisi I DPRD Sampang Syamsul Arifin mengatakan, DPMD sudah menjalankan bimbingan teknis (bimtek) untuk aparatur desa dan fasilitasi pengelolaan APBDes. Dua program tersebut belum berdampak signifikan terhadap kedisiplinan desa dalam menaati peraturan. Setiap tahun pengajuan DD dan ADD selalu terlambat.


Politikus Partai Hanura itu meminta agar program yang menyedot anggaran sekitar Rp 200 juta itu tidak hanya seremonial. Jika program itu dilaksanakan dengan serius akan berdampak positif terhadap percepatan pengajuan pencairan dana. ”Seharusnya DPMD bisa mengubah kebiasaan desa yang selalu lambat mengajukan pencairan DD dan ADD,” ucapnya Senin (7/5).

Baca Juga :  Realisasi DD-ADD Pertama Tersendat

Pembangunan desa harus berjalan maksimal. Juni mendatang pemerintah desa harus melaporkan realisasi penggunaan dana semester pertama. Karena itu, dia meminta agar DPMD lebih intensif mendorong desa agar tidak merugikan masyarakat. ”DD dan ADD untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa,” ujarnya.

Kasi Perencanaan Pembangunan Desa  DPMD Sampang Moh. Ali Yasak membenarkan masih banyak desa belum mengajukan pencairan DD dan ADD tahap pertama. Pemdes berkewajiban mempersiapkan perencanaan penggunaan DD dan DD dalam APBDes selama satu tahun anggaran berjalan. Desa bisa menyetorkan APBDes manakala sudah merampungkan penyusunan peraturan desa (perdes) tentang penggunaan DD dan ADD.

”Per 7 Mei ada 40 desa yang mengajukan DD. Pengajuan ADD ada 20 desa. Kami optimistis sebelum akhir Juni, semua desa sudah mengajukan pencairan dana,” terangnya.

Baca Juga :  Sopir Ngantuk, Dua Pengendara Tewas Diseruduk Truk

Pihaknya mengklaim program bimtek aparatur desa dan fasilitasi pengelolaan APBDes sudah dijalankan dengan baik. Bimtek diberikan kepada Kades, Sekdes, bendahara desa, badan permusyawaratan desa (BPD), pendamping desa (PD), dan pendamping lokal desa (PLD). Kegiatan itu digelar agar desa mampu merencanakan pembangunan. Termasuk segera menetapkan dokumen rencana kerja pemerintah desa  (RKPDes), perdes, dan APBDes.

Tiga desa dengan jatah DD tertinggi yakni Desa Gunung Kesan, Karang Penang Rp 1,7 miliar; Desa Palenggiyan, Kedungdung Rp 1,6 miliar; dan Desa Lepelle, Robatal Rp 1,3 miliar. Tiga desa dengan jatah ADD tinggi yaitu Desa Madulang, Omben Rp 565 juta; Desa Gunung Kesan, Karang Penang Rp 705 juta; dan Desa Gunung Rancak, Robatal Rp 550 juta.

 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/