alexametrics
21 C
Madura
Saturday, June 25, 2022

Diskumnaker Tak Punya Data Pekerja

SAMPANG – Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja (Diskumnaker) Sampang menjalin kerja sama dengan perusahaan di Kota Bahari. Namun, hingga saat ini organisasi perangkat daerah (OPD) ini tidak mengetahui jumlah pekerja yang bekerja di perusahaan atau tempat usaha.

Kabid Penempatan dan Pengembangan Tenaga Kerja Diskumnaker Sampang Bisrul Hafi mengakui instansinya belum mendata tenaga kerja. Pihaknya mengklaim sudah menjalin MoU dengan perusahaan di Kota Bahari untuk melaporkan pekerja. Termasuk, menjamin hak pekerja. Tapi, hal itu kurang mendapat respons dari perusahaan.

Sejauh ini diskumnaker belum melakukan verifikasi keberadaan tenaga kerja di perusahaan BUMD atau BUMN di Sampang. ”Dari 270 perusahaan, hanya 54 yang sudah menyetorkan data jumlah pekerja,” ucapnya Senin (7/5).

Baca Juga :  Perwakilan Bank Dunia Kunjungi Sampang

Diskumnaker tidak bisa menekan perusahaan agar menyerahkan data jumlah pekerja. Sebab, hal tersebut merupakan hak dan kewenangan perusahaan. Akan tetapi, pihaknya tetap melakukan pengawasan terkait dengan pemberian hak dan jaminan keselamatan kerja.

”Semua perusahaan sudah kami kirim surat pemberitahuan tentang pemberian hak-hak pegawai. Misalkan, gaji sesuai UMK dan jaminan BPJS Ketenagakerjaan. Jika ada perusahaan yang tidak memenuhi, laporkan ke diskumnaker,” ujarnya.

Bisrul memastikan tidak ada tenaga kerja asing (TKA) di Sampang. Selama ini, TKA hanya ada di PT Santos. Namun itu menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. ”Kami selalu aktif berkoordinasi dengan koordinator pengawas tenaga kerja di Pamekasan dalam melakukan pengawasan. Terutama perusahaan yang mempekerjakan pegawai dengan jumlah banyak,” tandasnya.

Baca Juga :  Pembangunan Sodetan Harus Libatkan Masyarakat

 

 

SAMPANG – Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja (Diskumnaker) Sampang menjalin kerja sama dengan perusahaan di Kota Bahari. Namun, hingga saat ini organisasi perangkat daerah (OPD) ini tidak mengetahui jumlah pekerja yang bekerja di perusahaan atau tempat usaha.

Kabid Penempatan dan Pengembangan Tenaga Kerja Diskumnaker Sampang Bisrul Hafi mengakui instansinya belum mendata tenaga kerja. Pihaknya mengklaim sudah menjalin MoU dengan perusahaan di Kota Bahari untuk melaporkan pekerja. Termasuk, menjamin hak pekerja. Tapi, hal itu kurang mendapat respons dari perusahaan.

Sejauh ini diskumnaker belum melakukan verifikasi keberadaan tenaga kerja di perusahaan BUMD atau BUMN di Sampang. ”Dari 270 perusahaan, hanya 54 yang sudah menyetorkan data jumlah pekerja,” ucapnya Senin (7/5).

Baca Juga :  Temukan Cairan Hitam di Pantai Camplong, Ini yang Dilakukan DLH

Diskumnaker tidak bisa menekan perusahaan agar menyerahkan data jumlah pekerja. Sebab, hal tersebut merupakan hak dan kewenangan perusahaan. Akan tetapi, pihaknya tetap melakukan pengawasan terkait dengan pemberian hak dan jaminan keselamatan kerja.

”Semua perusahaan sudah kami kirim surat pemberitahuan tentang pemberian hak-hak pegawai. Misalkan, gaji sesuai UMK dan jaminan BPJS Ketenagakerjaan. Jika ada perusahaan yang tidak memenuhi, laporkan ke diskumnaker,” ujarnya.

Bisrul memastikan tidak ada tenaga kerja asing (TKA) di Sampang. Selama ini, TKA hanya ada di PT Santos. Namun itu menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. ”Kami selalu aktif berkoordinasi dengan koordinator pengawas tenaga kerja di Pamekasan dalam melakukan pengawasan. Terutama perusahaan yang mempekerjakan pegawai dengan jumlah banyak,” tandasnya.

Baca Juga :  Puskemas Karang Penang Jalankan Kelas Ibu Hamil

 

 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/