SAMPANG – Permasalahan banjir di Sampang menjadi atensi pemerintah pusat. Buktinya, pemerintah menyediakan anggaran Rp 1,3 triliun untuk proyek sodetan di Kota Bahari. Realisasinya akan dimulai tahun ini hingga 2024.
Bupati Sampang H Slamet Junaidi menyatakan sudah mengajukan kepada pemerintah pusat untuk dana proyek sodetan tersebut. Pengajuan itu telah disetujui dengan anggaran Rp 1,3 triliun.
”Alhamdulillah, untuk program dan penanganan banjir di Kabupaten Sampang sudah disetujui oleh pemerintah pusat. Kami diberi anggaran satu koma tiga triliun,” terang bupati yang akrab disapa Haji Idi itu kemarin (7/1).
Menurut Haji Idi, proyek tersebut melibatkan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD). ”Tahun ini proyek itu harus dikerjakan dan dimulai,” tegasnya.
Dengan proyek sodetan, diharapkan tidak ada lagi banjir di Kota Sampang. Sebab, sodetan hadir sebagai salah satu solusi untuk menangani banjir.
”Curah hujan tinggi dan debit air laut juga tinggi. Maka, terjadilah banjir di Kota Sampang,” ujarnya.
Jika sodetan sudah digarap, air dari wilayah utara Kota Sampang yang mengalir ke Sungai Kamoning akan terpecah menjadi dua. Dengan begitu, debit air di Sungai Kamoning tidak tinggi. ”Sodetan ini sebagai pemecah sehingga Sungai Kamoning tak lagi meluap,” terangnya.
Haji Idi meminta dukungan seluruh masyarakat untuk kesuksesan proyek tersebut. ”Satu koma tiga triliun itu untuk biaya seluruh kegiatan pembangunan sodetan atau floodway,” jelasnya.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Sampang Ach. Hafi menambahkan, proyek sodetan akan dimulai tahun ini. Sejauh ini, belum ada pengerjaan.
”Dananya kan baru dapat, pembebasan lahan belum kok. Dana itu bukan hanya untuk kegiatan tahun ini, tapi sampai 2024,” ungkap Hafi.
Panjang sodetan 7 kilometer dengan lebar 70 meter. Sementara itu, ada lebih kurang 237 bidang tanah milik warga yang terdampak proyek tersebut.
”Tanah persawahan dan tambak yang akan terkena dampak proyek tersebut. Pembebasan lahan harus didukung oleh semua pihak,” pintanya.
