alexametrics
17.8 C
Madura
Thursday, June 30, 2022

Sepuluh Bangunan Tempati Reklamasi Ilegal, Penimbun Pantai Bisa Dikuru

SAMPANG – Sepanjang pesisir Kecamatan Camplong semakin memprihatinkan. Lahan reklamasi semakin luas. Daratan baru hasil penimbunan pantai itu diikuti bangunan tanpa izin. Padahal, jika tidak berizin, pelaku bisa dipenjara selama enam bulan atau denda Rp 50 juta.

Keberadaan bangunan ilegal itu terungkap setelah pihak satpol PP menyosialisasikan larangan reklamasi di bibir pantai pantai di Kecamatan Camplong, Kamis (4/10). Kasi Penyidik dan Penindakan Satpol PP Sampang Moh. Jalil mengatakan, dalam sosialiasi tersebut pihaknya berupaya melakukan pendekatan secara persuasif dan memberikan pemahaman larangan reklamasi kepada warga dan kewajiban mengurus izin mendirikan bangunan (IMB).

Warga berjanji tidak melakukan reklamasi sebelum mengantongi izin dari pemkab dan pemerintah provinsi (pemprov). Warga juga berjanji segera mengurus izin IMB ke dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP). ”Kami sudah mengumpulkan semua warga, tokoh masyarakat, dan kepala desa (Kades) untuk melakukan musayawarah,” ucapnya.

Baca Juga :  Wajibkan Terapkan Budaya Baca

Sebelumnya DPMPTSP memberikan rekomendasi pemberitahuan terkait keberadaan sejumlah bangunan baru di lahan reklamasi, tapi belum mengurus IMB. Maka dari itu, pihaknya segera menindaklanjuti dengan melakukan penyisiran dan pendataan. ”Kami menemukan 10 bangunan di lahan reklamasi yang tidak mengantongi IMB. Rata-rata berupa rumah dan warung, dan belum lama dibangun. Di Desa Taddan, Tambaan, Dharma Camplong, dan Sejati,” ungkap Jalil, Sabtu (6/10).

Bangunan tersebut melanggar Perda 7/2011 tentang Perizinan Tertentu. Dalam perda itu pelaku reklamasi terancam hukuman penjara enam bulan atau denda Rp 50 juta. Karena itu, pihaknya berharap masyarakat mematuhi peraturan. ”Kami hanya bisa menindak pelanggaran perda IMB. Kalau penindakan terkait lahan reklamasi itu kewenangan pusat. Langkah pencegahan lahan reklamasi baru tetap dilakukan,” ujarnya.

Baca Juga :  Kepala Pasar Srimangunan Dicopot

Anggota Komisi I DPRD Sampang Syamsul Arifin meminta DPMPTSP dan satpol PP aktif berkoordinasi terkait maraknya bangunan tidak mengantongi izin. Baik di lahan reklamasi maupun di tempat lain. Politikus Hanura itu menilai selama ini pemkab lalai melakukan pengawasan. 

SAMPANG – Sepanjang pesisir Kecamatan Camplong semakin memprihatinkan. Lahan reklamasi semakin luas. Daratan baru hasil penimbunan pantai itu diikuti bangunan tanpa izin. Padahal, jika tidak berizin, pelaku bisa dipenjara selama enam bulan atau denda Rp 50 juta.

Keberadaan bangunan ilegal itu terungkap setelah pihak satpol PP menyosialisasikan larangan reklamasi di bibir pantai pantai di Kecamatan Camplong, Kamis (4/10). Kasi Penyidik dan Penindakan Satpol PP Sampang Moh. Jalil mengatakan, dalam sosialiasi tersebut pihaknya berupaya melakukan pendekatan secara persuasif dan memberikan pemahaman larangan reklamasi kepada warga dan kewajiban mengurus izin mendirikan bangunan (IMB).

Warga berjanji tidak melakukan reklamasi sebelum mengantongi izin dari pemkab dan pemerintah provinsi (pemprov). Warga juga berjanji segera mengurus izin IMB ke dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP). ”Kami sudah mengumpulkan semua warga, tokoh masyarakat, dan kepala desa (Kades) untuk melakukan musayawarah,” ucapnya.

Baca Juga :  Wajibkan Terapkan Budaya Baca

Sebelumnya DPMPTSP memberikan rekomendasi pemberitahuan terkait keberadaan sejumlah bangunan baru di lahan reklamasi, tapi belum mengurus IMB. Maka dari itu, pihaknya segera menindaklanjuti dengan melakukan penyisiran dan pendataan. ”Kami menemukan 10 bangunan di lahan reklamasi yang tidak mengantongi IMB. Rata-rata berupa rumah dan warung, dan belum lama dibangun. Di Desa Taddan, Tambaan, Dharma Camplong, dan Sejati,” ungkap Jalil, Sabtu (6/10).

Bangunan tersebut melanggar Perda 7/2011 tentang Perizinan Tertentu. Dalam perda itu pelaku reklamasi terancam hukuman penjara enam bulan atau denda Rp 50 juta. Karena itu, pihaknya berharap masyarakat mematuhi peraturan. ”Kami hanya bisa menindak pelanggaran perda IMB. Kalau penindakan terkait lahan reklamasi itu kewenangan pusat. Langkah pencegahan lahan reklamasi baru tetap dilakukan,” ujarnya.

Baca Juga :  Reklamasi, Sepuluh Bangunan Baru Tak Berizin

Anggota Komisi I DPRD Sampang Syamsul Arifin meminta DPMPTSP dan satpol PP aktif berkoordinasi terkait maraknya bangunan tidak mengantongi izin. Baik di lahan reklamasi maupun di tempat lain. Politikus Hanura itu menilai selama ini pemkab lalai melakukan pengawasan. 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/