SAMPANG – Petani garam di wilayah Sampang mengeluh. Pasalnya, saat ini harga kristal putih itu tidak memihak kepada mereka. Sebagian besar petani mengaku tidak mendapatkan untung.
Saat ini harga garam di wilayah Sampang bervariasi. Satu karung dengan kapasitas 70–80 kilogram ada yang dihargai Rp 25 ribu. Itu artinya harga garam rakyat hanya di kisaran Rp 350 per kilogram. Harga ini jauh lebih terpuruk dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya.
Seorang petani garam di Desa Pangarengan, Kecamatan Pangarenganm Muhammad Aufa Marom mengatakan, harga garam saat ini meresahkan petani. Mereka tidak lagi mendapat keuntungan lebih dari usaha pegaraman. Padahal, biaya untuk produksi garam cukup besar.
Menurut dia, anjloknya harga garam karena pemerintah membiarkan impor garam dalam jumlah besar. Bahkan ada dugaan bahwa impor tersebut bocor. Kebijakan impor ini hanya menguntungkan bagi pengusaha, bukan petani. ”Stok garam di Madura ini banyak yang tidak terbeli. Tetapi pada saat yang sama pemerintah mengizinkan impor. Ini jelas merugikan petani,” tegasnya kemarin (6/7).
Beberapa tahun lalu harga garam di Indonesia terbilang bagus. Saat itu per kilogram masih di atas Rp 1.000. Tapi, belakangan terus turun hingga di angka kisaran Rp 300. Rendahnya harga garam bermula dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah 9/2018. PP ini merupakan penggabungan dari UU 7/2016 dengan UU 3/2014.
Sebelum ada PP 9/2018, kebijakan impor komoditas garam dan perikanan berada di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Saat itu, kata Aufa, Menteri KKP Susi Pudjiastuti membatasi impor garam. Karena itulah garam dalam negeri terbeli dengan harga tinggi. ”Saat ini impor garam dikendalikan Kementerian Perindustrian. Bahkan ada yang menyebut impor garam berlebihan dan bocor,” tegasnya.
Karena itu, dia meminta pemerintah menghentikan impor garam. Sebab saat ini sudah memasuki masa panen. Dalam beberapa pekan ke depan, produksi garam akan terus melimpah. ”Jika tidak ada intervensi dari pemerintah, garam ini akan terbeli dengan murah. Bahkan bisa saja petani garam dikibuli tengkulak,” tukasnya.
Kabid Perikanan dan Budi Daya Dinas Perikanan Sampang Moh. Mahfud mengaku tidak bisa berbuat banyak terhadap rendahnya harga garam. Sebab, kebijakan impor di tangan pemerintah pusat. Pihaknya hanya bisa menjadi penyambung aspirasi masyarakat. ”Kami akan koordinasi dengan pusat terkait harga garam ini,” janjinya.
