SAMPANG – Pengembangan usaha perikanan darat dan garam di wilayah Kota Bahari selama ini dinilai kurang optimal. Penyebabnya, struktur yang membidangi masalah tersebut dinilai tidak ada. Karena itulah, dinas perikanan perlu berubah tipe, dari C menjadi B.
Kesimpulan itu disampaikan Kabag Organisasi Setkab Sampang Imam Sanusi. Menurutnya, selama ini dinas perikanan belum mengampu urusan yang terkait dengan garam. Sebab, di instansi tersebut memang tidak ada bidang garam.
”Karena garam itu harus diampu oleh perikanan, maka perikanan harus dikembalikan ke tipe yang sebenarnya,” kata Imam Sanusi. ”Karena dulu hasil pemitaannya tipe B, tapi diturunkan menjadi tipe C,” tambahnya.
Struktur dinas perikanan yang ada saat ini mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Ttahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sampang. Di perda itu, dinas perikanan dikategorikan kelompok tipe C. Yang diselenggarakan yakni urusan bidang kelautan dan perikanan. ”Sekarang (mau) dikembalikan ke tipe B,” terang pria berkacamata tersebut.
Setelah berubah tipe, nantinya bukan hanya perikanan laut yang digarap. Tapi juga bisa fokus pengembangan perikanan darat. Termasuk, pemberdayaan dan peningkatan produksi garam di wilayah Kabupaten Sampang.
”Dengan fokus tugas nanti pada pengembangan perikanan darat. Sekarang ini kan pembibitan kita belum tergarap, kita selalu membeli bibit,” jelasnya.
”Ke depan, perikanan diharapkan menangani mulai dari pembibitan, pengembangannya, pemasaran, dan pengolahan. Baik terkait dengan ikan maupun garam,” paparnya.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Sampang Alan Kaisan menyambut baik rencana perubahan tipe ini. Ada beberapa dampak positif yang bisa dicapai dari perubahan ini. Salah satunya, peningkatan kinerja aparatur pemerintahan serta optimalisasi pemberdayaan nelayan dan petani garam.
”Kami mendukung rencana perubahan struktur OPD di lingkungan Pemkab Sampang. Yang terpenting dilakukan itu untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
