SAMPANG – Rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan (BPJSKes) disikapi mahasiswa. Aktivis yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menyampaikan aspirasinya di Sampang kemarin (5/9).
Pada pukul 10.00, puluhan aktivis melakukan demo menolak rencana pemerintah untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan di depan kantor DPRD Sampang. Aksi tersebut ditemui delapan anggota DPRD Sampang. Akan tetapi, massa tidak memberikan kesempatan kepada wakil rakyat untuk bersuara. Massa memilih merangsek masuk ke kantor dewan.
Langkah tersebut ditempuh karena hanya sebagian yang menemui para pedemo. Dengan demikian, saat hendak masuk, massa dihadang oleh puluhan polisi. Terlibatlah aksi saling dorong hingga ricuh.
Koordinator lapangan (koorlap) aksi Syaiful Rahman mengatakan, penolakan tersebut merupakan bentuk pembelaan terhadap masyarakat kurang mampu. Menurut dia, rencana kenaikan premi BPJS Kesehatan tersebut sangat membebani warga miskin.
Apalagi, biaya kebutuhan masyarakat saat ini semakin naik. Misalnya, tarif listrik dan harga bahan bakar minyak (BBM). Karena itu, kedatangan mahasiswa ke kantor DPRD bertujuan menyampaikan aspirasi.
Selain itu, untuk mengajak seluruh wakil rakyat dari semua fraksi mendukung penolakannya tersebut. Menurut dia, menaikkan iuran BPJS bukan solusi tepat karena kenaikan direncanakan sampai seratus persen. ”Kami hitung biayanya sampai seratus enam puluh ribu,” ungkapnya.
Pihaknya juga meminta seluruh wakil rakyat menandatangani petisi penolakan rencana tersebut. Selanjutnya, petisi itu disampaikan DPRD Sampang kepada pemerintah pusat. ”Kami menyuarakan suara rakyat karena kami turun ke lapangan sebelum melakukan aksi seperti ini,” paparnya.
Syaiful menyayangkan aksi saling dorong dengan aparat kepolisian. Menurut dia, tindakan aparat mestinya tidak sampai terjadi. ”Ada beberapa teman kami yang diamankan dan diseret masuk ke dalam oleh polisi saat ricuh, tapi sudah dilepas,” katanya.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sampang Alan Kaisan mengatakan, pihaknya sangat mendukung aksi penolakan tersebut. Menurut dia, pemerintah harus bisa mengkaji lagi rencana itu. ”Kami sepakat dengan para pedemo untuk menolak rencana kenaikan BPJS Kesehatan ini,” paparnya.
Sementara itu, Kabid SDM Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan Eko D. Kesdu mengapresiasi aksi mahasiswa atas penolakan tersebut. Menurut dia, rencana kenaikan iuran BPJS masih masuk tahap pembahasan. Selain itu, rencana tersebut merupakan ranah pemerintah pusat. ”Pastinya kami belum tahu karena itu masih dalam pembahasan,” ujarnya.
Namun, pihaknya menegaskan bahwa ada perubahan regulasi ketentuan dan aturannya melalui penerbitan peraturan presiden (perpres). ”Kami belum tahu juga beban iuran akan dinaikkan berapa,” imbuhnya.
Kabag Ops Polres Sampang Kompol Sulardi menjelaskan, ada 70 anggota yang terlibat dalam pengamanan aksi tersebut. Dia mengakui, pihaknya sempat mengamankan dua pedemo yang tampak anarkistis saat menyampaikan aspirasi. ”Alhamdulillah, demo berjalan lancar meski sempat ricuh sebentar,” katanya.
