SAMPANG – Bupati Sampang Slamet Junaidi menerima piagam penghargaan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2018. Penghargaan itu diserahkan Wakil Menteri Keuangan Prof. Dr. Mardiasmo di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (2/10). Gubernur Jawa Timur turut menjadi saksi sejarah atas penghargaan tersebut.
Bagi Slamet Junaidi, penghargaan ini jelas membanggakan. Sebab, baru kali pertama Sampang meraih penghargaan WTP. Tahun-tahun sebelumnya Sampang selalu meraih penilaian wajar dengan pengecualian (WDP). ”Ini bentuk penghargaan yang luar biasa karena Sampang dari tahun ke tahun tidak pernah mendapatkan penghargaan tersebut,” kata Slamet Junaidi kemarin (3/10).
Meski demikian, pihaknya meminta agar birokrasi tidak terlena dengan capaian WTP. Sebab, lebih berat mempertahankan daripada meraih. Dia tidak mau penilaian opini WTP hanya diterima tahun ini. Tahun-tahun yang akan datang harus lebih baik.
”Saya harap OPD seluruh pengguna anggaran betul-betul teliti dan betul-betul bagus pengelolaan keuangannya. Jangan sampai ada temuan BPK,” harapnya.
Langkah untuk memperbaiki laporan keuangan sudah dilakukan sejak awal dia memimpin Sampang. Pemkab Sampang bekerja sama dengan kejaksaan negeri (kejari) dalam pengawasan pembangunan. Termasuk menyelesaikan temuan-temuan yang terjadi mulai tahun 2016, 2017, dan 2018.
Diakuinya, dari laporan yang ada, sempat ada temuan dari BPK di salah satu OPD yang mencapai Rp 600 juta lebih. Bahkan, ada yang sampai Rp 1 miliar lebih. Masalah-masalah itu diselesaikan secara prosedural dan sesuai aturan hukum yang berlaku.
”Ada OPD teknis yang temuannya lebih Rp 600 juta, karena (masalah) dari kontraktor. Kami kerja sama dengan kejari untuk pembayaran kerugian tersebut. Kami kirim surat ke rekanan agar melunasi kerugian negara tersebut,” tegasnya.
Pj Sekkab Sampang Yuliadi Setiawan menambahkan, Rabu (2/10) merupakan seremoni penyerahan piagam opini WTP. Sebenarnya, untuk penilaiannya sudah selesai pada Mei lalu. ”Ini hanya penerimaan piagamnya saja. Kebetulan Pak Wamenkeu yang menyerahkan langsung disaksikan gubernur Jawa Timur,” katanya.
Ke depan, dia ingin laporan keuangan menjadi lebih baik. Sebab, bupati menginginkan nilai yang lebih tinggi dari tahun lalu. Bupati juga tidak hanya ingin menjadikan WTP sebagai tujuan, melainkan cara untuk meningkatkan kualitas pembangunan di Kota Bahari.
”Sebenarnya Bapak Bupati menginginkan WTP ini bukan tujuan, tetapi cara dari pemerintah pusat agar laporan keuangan terkontrol. Setelah baik laporannya, maka dampaknya dirasakan oleh masyarakat,” paparnya.
Dia mencontohkan, kalau pekerjaan proyek tidak bagus, tidak bermanfaat kepada masyarakat, tentu laporan keuangannya jelek. Tetapi kalau laporan keuangannya baik, tentu pekerjaannya baik. Maka, manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat.
”Itulah yang diinginkan oleh Bapak Bupati. Jadi lebih kepada aspek manfaat kepada masyarakat Sampang,” tukasnya.
