SAMPANG – Di Sampang terdapat 15.597 nelayan. Namun, 11. 334 orang di antaranya belum ter-cover program asuransi nelayan.
Pada 2016 nelayan yang masuk asuransi sebanyak 1.200 orang, sedangkan di 2017 terdapat 2.063 nelayan. Mereka semua butuh perhatian serius pemerintah.
Anggota Komisi III DPRD Sampang Shohebus Sulton membenarkan jika masih banyak nelayan tidak ter-cover asuransi. Salah satu penyebabnya, akibat minimnya sosialisasi dari pemerintah.
”Perlu adanya evaluasi dari pemerintah. Mengapa angka nelayan tidak ter-cover asuransi masih banyak,” katanya Selasa (3/7).
Politikus Partai Gerindra itu menambahkan, adanya program tersebut setidaknya menjamin nelayan ketika mengalami kecelakaan kerja. Apalagi, selama ini bantuan dari Pemkab Sampang untuk nelayan tidak merata. Perlu adanya pemerataan asuransi bagi nelayan.
Sulton menilai, perlindungan hukum terhadap nelayan terkesan lemah. Dia mendesak dinas perikanan lebih maksimal menyosialisasikan bantuan itu agar mereka tahu dan terdorong ikut asuransi.
”Sudah selayaknya Pemkab Sampang turun langsung dan memberikan pemahaman tentang pentingnya asuransi itu,” sarannya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perikanan Sampang Eny Muharjuni mengatakan, tidak semua nelayan bisa ikut program asuransi. Sebab, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.
Salah satunya harus memiliki kartu nelayan. Sementara itu, banyak nelayan belum memiliki kartu tersebut. ”Kami sudah sering melakukan sosialisasi. Namun, kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan program itu masih minim,” sergahnya.
SAMPANG – Di Sampang terdapat 15.597 nelayan. Namun, 11. 334 orang di antaranya belum ter-cover program asuransi nelayan.
Pada 2016 nelayan yang masuk asuransi sebanyak 1.200 orang, sedangkan di 2017 terdapat 2.063 nelayan. Mereka semua butuh perhatian serius pemerintah.
Anggota Komisi III DPRD Sampang Shohebus Sulton membenarkan jika masih banyak nelayan tidak ter-cover asuransi. Salah satu penyebabnya, akibat minimnya sosialisasi dari pemerintah.
”Perlu adanya evaluasi dari pemerintah. Mengapa angka nelayan tidak ter-cover asuransi masih banyak,” katanya Selasa (3/7).
Politikus Partai Gerindra itu menambahkan, adanya program tersebut setidaknya menjamin nelayan ketika mengalami kecelakaan kerja. Apalagi, selama ini bantuan dari Pemkab Sampang untuk nelayan tidak merata. Perlu adanya pemerataan asuransi bagi nelayan.
Sulton menilai, perlindungan hukum terhadap nelayan terkesan lemah. Dia mendesak dinas perikanan lebih maksimal menyosialisasikan bantuan itu agar mereka tahu dan terdorong ikut asuransi.
”Sudah selayaknya Pemkab Sampang turun langsung dan memberikan pemahaman tentang pentingnya asuransi itu,” sarannya.
- Advertisement -
Sebelumnya, Kepala Dinas Perikanan Sampang Eny Muharjuni mengatakan, tidak semua nelayan bisa ikut program asuransi. Sebab, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.
Salah satunya harus memiliki kartu nelayan. Sementara itu, banyak nelayan belum memiliki kartu tersebut. ”Kami sudah sering melakukan sosialisasi. Namun, kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan program itu masih minim,” sergahnya.
