alexametrics
22.4 C
Madura
Monday, August 15, 2022

Realisasi Bantuan RTLH Masih Agustus

SAMPANG – Program Rumah Tak Layak Huni (RTLH) 2018 belum bisa direalisasikan hingga saat ini. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Sampang beralasan tengah menyelesaikan berkas susunan rencana anggaran belanja dan survei lokasi.

Kabid Penataan dan Pengembangan Perumahan DPRKP Sampang Faisol Ansori mengatakan, realisasi program RTLH masih dalam tahap penyelesaian penyusunan survei. Juga verifikasi data warga miskin yang dimiliki badan perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah (bappelitbangda) dan dinas sosial (dinsos).

”Semua tahapan itu dilakukan dengan tujuan, bantuan bisa tepat sasaran,” katanya kepada Jawa Pos Radar Madura (JPRM) Minggu (3/6).

Tahun ini, ada sekitar 120 pengajuan permohonan bantuan RTLH yang masuk ke instansinya. Namun dari jumlah tersebut, hanya 45 pengajuan yang disetujui. Lokasinya tersebar di Kecamatan Karang Penang, Tambelangan, dan Sokobanah. Mayoritas kondisi rumah sudah tidak layak ditempati.

Baca Juga :  SPAM Pangelen Beroperasi Akhir Tahun

Dia tidak menampik jika program RTLH tahun anggaran 2017 gagal dilaksanakan. Hal itu bukan karena kelalaian DPRKP, melainkan berkas pengajuan yang diterima dari dinsos tidak lengkap. Yaitu, hanya berupa dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). Padahal, semua program yang berasal dan dana hibah pemerintah pusat harus dilengkapi dengan proposal pengajuan.

”Kami juga terkendala dengan jumlah petugas yang melakukan pendataan. Tapi tahun ini kami siap merealisasikan program itu,” janjinya.

Faisol menjelaskan, untuk bisa mendapatkan bantuan RTLH, masyarakat bisa mengajukan  melalui kepala desa (Kades) dan kecamatan. Dengan ketentuan, rumah reyot, masih berlantai tanah, belum teraliri listrik, dan dinding dari anyaman bambu. ”Pengajuan harus masuk setahun sebelum proses pelaksanaan,” tegasnya.

Baca Juga :  DPRD Sampang Ingatkan Pemkab Dukung Pengembangan BUMDes

”Karena penentuan penerima harus melalui beberapa proses dan tahapan. Salah satunya survei kelayakan dan mendapat SK bupati,” jelasnya.

Rekanan pelaksana melalui penunjukan langsung (PL) atau tanpa dilakukan lelang. Sebab, program tersebut masuk kategori pengerjaan ringan. DPRKP menargetkan program tersebut bisa dikerjakan mulai Agustus mendatang.

Di tempat terpisah, Ketua Lembaga Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) Korda Sampang Moh. Siddik meminta agar realisasi program itu benar-benar tepat sasaran. Sebab, tahun sebelumnya bantuan tersebut tidak terlaksana.

”Bantuan itu sudah ditunggu-tunggu masyarakat. Jangan masih ditunda sampai masuk akhir tahun anggaran,” pintanya.

 

SAMPANG – Program Rumah Tak Layak Huni (RTLH) 2018 belum bisa direalisasikan hingga saat ini. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Sampang beralasan tengah menyelesaikan berkas susunan rencana anggaran belanja dan survei lokasi.

Kabid Penataan dan Pengembangan Perumahan DPRKP Sampang Faisol Ansori mengatakan, realisasi program RTLH masih dalam tahap penyelesaian penyusunan survei. Juga verifikasi data warga miskin yang dimiliki badan perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah (bappelitbangda) dan dinas sosial (dinsos).

”Semua tahapan itu dilakukan dengan tujuan, bantuan bisa tepat sasaran,” katanya kepada Jawa Pos Radar Madura (JPRM) Minggu (3/6).


Tahun ini, ada sekitar 120 pengajuan permohonan bantuan RTLH yang masuk ke instansinya. Namun dari jumlah tersebut, hanya 45 pengajuan yang disetujui. Lokasinya tersebar di Kecamatan Karang Penang, Tambelangan, dan Sokobanah. Mayoritas kondisi rumah sudah tidak layak ditempati.

Baca Juga :  DPRKP Sampang Latih Kelompok Hippam dan BPSPAM

Dia tidak menampik jika program RTLH tahun anggaran 2017 gagal dilaksanakan. Hal itu bukan karena kelalaian DPRKP, melainkan berkas pengajuan yang diterima dari dinsos tidak lengkap. Yaitu, hanya berupa dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). Padahal, semua program yang berasal dan dana hibah pemerintah pusat harus dilengkapi dengan proposal pengajuan.

”Kami juga terkendala dengan jumlah petugas yang melakukan pendataan. Tapi tahun ini kami siap merealisasikan program itu,” janjinya.

Faisol menjelaskan, untuk bisa mendapatkan bantuan RTLH, masyarakat bisa mengajukan  melalui kepala desa (Kades) dan kecamatan. Dengan ketentuan, rumah reyot, masih berlantai tanah, belum teraliri listrik, dan dinding dari anyaman bambu. ”Pengajuan harus masuk setahun sebelum proses pelaksanaan,” tegasnya.

Baca Juga :  Puteri Cilik Indonesia Bangga Kenakan Batik Madura
- Advertisement -

”Karena penentuan penerima harus melalui beberapa proses dan tahapan. Salah satunya survei kelayakan dan mendapat SK bupati,” jelasnya.

Rekanan pelaksana melalui penunjukan langsung (PL) atau tanpa dilakukan lelang. Sebab, program tersebut masuk kategori pengerjaan ringan. DPRKP menargetkan program tersebut bisa dikerjakan mulai Agustus mendatang.

Di tempat terpisah, Ketua Lembaga Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) Korda Sampang Moh. Siddik meminta agar realisasi program itu benar-benar tepat sasaran. Sebab, tahun sebelumnya bantuan tersebut tidak terlaksana.

”Bantuan itu sudah ditunggu-tunggu masyarakat. Jangan masih ditunda sampai masuk akhir tahun anggaran,” pintanya.

 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/