alexametrics
18.5 C
Madura
Wednesday, June 29, 2022

Banjir Sampang, Bangun Pompa Hampir Rp 50 M

SAMPANG – Bencana banjir yang melanda Sampang setiap tahun menjadi perhatian pemerintah pusat. Tahun ini pemerintah menggelontorkan anggaran puluhan miliar untuk menangani masalah tersebut. Anggaran Rp 49.968.800.000 itu dikucurkan melalui APBD Jawa Timur 2017.

Meski demikian, realisasi anggaran besar tersebut dinilai kurang tepat. Sebab, semua anggaran hanya fokus untuk pembangunan instalasi pompa air. Padahal, kesepakatan awal dana puluhan miliar itu untuk normalisasi atau pengerukan Sungai Kamoning dan pembangunan dinding turap atau sheet pile.

Berdasar data LPSE Jawa Timur, anggaran Rp 49.968.800.000 terbagi dalam lima kegiatan dengan satuan kerja (satker), Dinas PU Sumber Daya Air Jawa Timur. Pertama, pembangunan instalasi pompa banjir Sungai Kamoning di Jalan Delima, Kelurahan Gunung Sekar, Sampang. Pembangunan pompa pandian dengan pagu Rp 8.020.000.000 dan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) Rp 8.017.460.000.

Lelang proyek ini diikuti 20 peserta. Namun, PT Indopenta Bumi Permai keluar sebagai pemenang dengan nilai kontrak Rp 7.650.357.000. Kedua, pembangunan instalasi pompa banjir Sungai Kemoning di Jalan Bahagia. Pompa Jrangon di Kampung Kajuk, Kelurahan Rong Tengah, dengan pagu Rp 14.305.644.000 dan nilai HPS Rp 14.303.960.000. PT Indopenta Bumi Permai berhasil menyisikan 24 peserta lelang yang lain dengan nilai kontrak Rp 13.999.601.000.

Ketiga, pembangunan instalasi pompa banjir Sungai Kamoning di Desa Panggung. Pompa Dag Bukor ini memiliki pagu Rp 18.883.000.000 dan HPS Rp 18.880.917.000. PT Ganesha Jaya jadi pemenang dengan nilai kontrak Rp 18.669.024.000 setelah mengalahkan 31 peserta lelang yang lain.

Keempat, pembangunan instalasi pompa banjir Sungai Kamoning di Jalan Teratai. Pompa Jagalan di Kelurahan Dalpenang ini memiliki pagu anggaran Rp 8.070.000.000 dan nilai HPS Rp 8.068.687.000. Proses lelang diikuti 43 peserta. PT Gala Karya jadi pemenang dengan nilai kontrak Rp 7.936.247.000.

Baca Juga :  Program Buku Nikah Ditukar Pohon Belum Terealisasi

Program kelima adalah supervisi konstruksi pembangunan instalasi banjir Sungai Kamoning. Nilai pagu untuk pengawasan ini Rp 690.156.000 dengan nilai HPS Rp 690.140.000. Lelang program diikuti 22 peserta. Namun, pada akhirnya lelang dimenangkan PT Mitra Cipta Engineering Consultant dengan nilai kontrak Rp 642.565.000. Pengerjaan proyek itu dimulai awal September dan berakhir Desember nanti.

Kabid Pengelolaan Sungai Dinas PUPR Sampang Zaiful Muqaddas mengakui,pembangunan instalasi pompa banjir tidak maksimal. Sebab, banjir yang terjadi setiaptahun bukan karena adanya genangan. Melainkan karena luapan dari Sungai Kamoning.

”Kami tidak memiliki wewenang. Kami hanya penerima manfaat. Kami akui, pembangunan instalasi pompa banjir tidak maksimal,” katanya Senin (2/10).

Zaiful mengakui, pada rapat pertama sudah ada komitmen dengan pemerintah provinsi. Anggaran puluhan miliar itu untuk pembangunan sheet pile dan pengerukan. Kendati demikian, pihaknya menerima perubahan kegiatan karena tidak memiliki kewenangan.

”Kami sudah memberikan penegasan supaya yang dibangun bermanfaat dan mengurangi debit banjir. Posisi pompa tidak boleh berada di jalan inspeksi. Ini imbauan yang disampaikan kepada pelaksana,” jelasnya.

Zaiful menerangkan, pembangunan tidak boleh menutup saluran aliran air. Luapan baru atau perahu tidak boleh masuk. Meskipun ada di beberapa titik, debit pompa untuk banjir kecil. ”Padahal, Sungai Kamoning 200 kubik lebih debitnya. Sedangkan pompanya 60 kubik,” imbuhnya.

Zaiful mengakui, proses pemeliharaan pompa air itu juga sulit. Sebab, pompa kurang maksimal saat kondisi banjir. Karena fungsi pembuang dari pompa tersebut tetap ke sungai. ”Pompa itu bekerja ketika air surut untuk memproses air supaya cepat masuk ke laut. Akan tetapi, ketika air meluap atau posisi banjir, pompa tidak akan bekerja maksimal,” paparnya.

Baca Juga :  Proyek Pengendali Banjir Pindah Lokasi

”Hanya mengurangi ketika air surut atau luapan banjir mengecil. Hanya untuk jangka pendek. Debit banjir atau curah hujan tidak akan pernah terprediksi,” ujarnya.

Ketua Komisi III DPRD Sampang Moh. Nasir mengatakan, jika ada perubahan, pihaknya harus diberi tahu. Hingga saat ini, tidak ada koordinasi. ”Seharusnya, kami diberi tahu apabila ada perubahan. Bagaimana mau mengontrol kalau seperti ini?” sesalnya.

Politikus Gerindra asal Kecamatan Omben itu mengaku juga menandatangani MoU. Karena itu, pemerintah daerah seharusnya menindaklanjuti. ”Kalau pembangunan kurang bermanfaat, kenapa harus dilanjut?” tanya Nasir.

Anggota Komisi III DPRD Sampang Sohebus Sulton menambahkan, sebanyak Rp 30 miliar dari anggaran puluhan miliar itu digunakan untuk pengerukan dan Rp 20 miliar untuk pembangunan instalasi pompa banjir. Dengan begitu, tidak hanya fokus pada pompa, tetapi juga untuk pengerukan dan pembangunan sheet pile.

”Pembangunan seharusnya dilihat dari kebutuhan karena banjir di Sampang bukan karena genangan, tapi karena luapan. Supaya bisa menampung banyak debit air, dilakukan pengerukan,” tegasnya.

Politikus asal Kecamatan Karang Penang itu menambahkan, meskipun anggaran bersumber dari pemprov, jangan dipasrahkan ke provinsi semua. Sebab, yang tahu kondisi dan situasi di lapangan adalah pemerintah daerah. ”Jika semua pengadaan pompa, biaya perawatannya seperti apa?” tandasnya. 

SAMPANG – Bencana banjir yang melanda Sampang setiap tahun menjadi perhatian pemerintah pusat. Tahun ini pemerintah menggelontorkan anggaran puluhan miliar untuk menangani masalah tersebut. Anggaran Rp 49.968.800.000 itu dikucurkan melalui APBD Jawa Timur 2017.

Meski demikian, realisasi anggaran besar tersebut dinilai kurang tepat. Sebab, semua anggaran hanya fokus untuk pembangunan instalasi pompa air. Padahal, kesepakatan awal dana puluhan miliar itu untuk normalisasi atau pengerukan Sungai Kamoning dan pembangunan dinding turap atau sheet pile.

Berdasar data LPSE Jawa Timur, anggaran Rp 49.968.800.000 terbagi dalam lima kegiatan dengan satuan kerja (satker), Dinas PU Sumber Daya Air Jawa Timur. Pertama, pembangunan instalasi pompa banjir Sungai Kamoning di Jalan Delima, Kelurahan Gunung Sekar, Sampang. Pembangunan pompa pandian dengan pagu Rp 8.020.000.000 dan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) Rp 8.017.460.000.


Lelang proyek ini diikuti 20 peserta. Namun, PT Indopenta Bumi Permai keluar sebagai pemenang dengan nilai kontrak Rp 7.650.357.000. Kedua, pembangunan instalasi pompa banjir Sungai Kemoning di Jalan Bahagia. Pompa Jrangon di Kampung Kajuk, Kelurahan Rong Tengah, dengan pagu Rp 14.305.644.000 dan nilai HPS Rp 14.303.960.000. PT Indopenta Bumi Permai berhasil menyisikan 24 peserta lelang yang lain dengan nilai kontrak Rp 13.999.601.000.

Ketiga, pembangunan instalasi pompa banjir Sungai Kamoning di Desa Panggung. Pompa Dag Bukor ini memiliki pagu Rp 18.883.000.000 dan HPS Rp 18.880.917.000. PT Ganesha Jaya jadi pemenang dengan nilai kontrak Rp 18.669.024.000 setelah mengalahkan 31 peserta lelang yang lain.

Keempat, pembangunan instalasi pompa banjir Sungai Kamoning di Jalan Teratai. Pompa Jagalan di Kelurahan Dalpenang ini memiliki pagu anggaran Rp 8.070.000.000 dan nilai HPS Rp 8.068.687.000. Proses lelang diikuti 43 peserta. PT Gala Karya jadi pemenang dengan nilai kontrak Rp 7.936.247.000.

Baca Juga :  Pertanyakan Hasil Visum Rudapaksa, Keluarga Korban Datangi Mapolres

Program kelima adalah supervisi konstruksi pembangunan instalasi banjir Sungai Kamoning. Nilai pagu untuk pengawasan ini Rp 690.156.000 dengan nilai HPS Rp 690.140.000. Lelang program diikuti 22 peserta. Namun, pada akhirnya lelang dimenangkan PT Mitra Cipta Engineering Consultant dengan nilai kontrak Rp 642.565.000. Pengerjaan proyek itu dimulai awal September dan berakhir Desember nanti.

Kabid Pengelolaan Sungai Dinas PUPR Sampang Zaiful Muqaddas mengakui,pembangunan instalasi pompa banjir tidak maksimal. Sebab, banjir yang terjadi setiaptahun bukan karena adanya genangan. Melainkan karena luapan dari Sungai Kamoning.

”Kami tidak memiliki wewenang. Kami hanya penerima manfaat. Kami akui, pembangunan instalasi pompa banjir tidak maksimal,” katanya Senin (2/10).

Zaiful mengakui, pada rapat pertama sudah ada komitmen dengan pemerintah provinsi. Anggaran puluhan miliar itu untuk pembangunan sheet pile dan pengerukan. Kendati demikian, pihaknya menerima perubahan kegiatan karena tidak memiliki kewenangan.

”Kami sudah memberikan penegasan supaya yang dibangun bermanfaat dan mengurangi debit banjir. Posisi pompa tidak boleh berada di jalan inspeksi. Ini imbauan yang disampaikan kepada pelaksana,” jelasnya.

Zaiful menerangkan, pembangunan tidak boleh menutup saluran aliran air. Luapan baru atau perahu tidak boleh masuk. Meskipun ada di beberapa titik, debit pompa untuk banjir kecil. ”Padahal, Sungai Kamoning 200 kubik lebih debitnya. Sedangkan pompanya 60 kubik,” imbuhnya.

Zaiful mengakui, proses pemeliharaan pompa air itu juga sulit. Sebab, pompa kurang maksimal saat kondisi banjir. Karena fungsi pembuang dari pompa tersebut tetap ke sungai. ”Pompa itu bekerja ketika air surut untuk memproses air supaya cepat masuk ke laut. Akan tetapi, ketika air meluap atau posisi banjir, pompa tidak akan bekerja maksimal,” paparnya.

Baca Juga :  Banjir Sampang, Rp 1,6 T untuk Sodetan

”Hanya mengurangi ketika air surut atau luapan banjir mengecil. Hanya untuk jangka pendek. Debit banjir atau curah hujan tidak akan pernah terprediksi,” ujarnya.

Ketua Komisi III DPRD Sampang Moh. Nasir mengatakan, jika ada perubahan, pihaknya harus diberi tahu. Hingga saat ini, tidak ada koordinasi. ”Seharusnya, kami diberi tahu apabila ada perubahan. Bagaimana mau mengontrol kalau seperti ini?” sesalnya.

Politikus Gerindra asal Kecamatan Omben itu mengaku juga menandatangani MoU. Karena itu, pemerintah daerah seharusnya menindaklanjuti. ”Kalau pembangunan kurang bermanfaat, kenapa harus dilanjut?” tanya Nasir.

Anggota Komisi III DPRD Sampang Sohebus Sulton menambahkan, sebanyak Rp 30 miliar dari anggaran puluhan miliar itu digunakan untuk pengerukan dan Rp 20 miliar untuk pembangunan instalasi pompa banjir. Dengan begitu, tidak hanya fokus pada pompa, tetapi juga untuk pengerukan dan pembangunan sheet pile.

”Pembangunan seharusnya dilihat dari kebutuhan karena banjir di Sampang bukan karena genangan, tapi karena luapan. Supaya bisa menampung banyak debit air, dilakukan pengerukan,” tegasnya.

Politikus asal Kecamatan Karang Penang itu menambahkan, meskipun anggaran bersumber dari pemprov, jangan dipasrahkan ke provinsi semua. Sebab, yang tahu kondisi dan situasi di lapangan adalah pemerintah daerah. ”Jika semua pengadaan pompa, biaya perawatannya seperti apa?” tandasnya. 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/