SAMPANG, Jawa Pos Radar Madura – Kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang sedang tidak stabil. Rencana refocusing anggaran di organisasi perangkat daerah (OPD) kembali menguat. Pemkab lebih memilih menunda sejumlah kegiatan yang telah diprogramkan ketimbang memotong tunjangan penghasilan pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN).
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Sampang Yuliadi Setiyawan sudah melaksanakan rapat bersama semua OPD. Salah satunya untuk membahas perubahan anggaran keuangan (PAK) 2021. Hal itu dilakukan sebagai persiapan menghitung kondisi keuangan daerah.
Pemkab Sampang sedang mengevaluasi semua kegiatan yang direncanakan dilaksanakan tahun ini. Jika dikerjakan semua, kemungkinan kemampuan anggaran daerah tidak akan cukup. Sebab, masih banyak kegiatan di OPD yang belum terealisasi.
”Kami khawatir ketika kegiatan di OPD berjalan, ternyata dananya tidak ada. Makanya, kita kaji dulu keuangannya,” ujarnya kemarin (2/8).
Saat pandemi Covid-19, anggaran untuk Pemkab Sampang banyak mengalami pengurangan. Hal itu terjadi sejak awal tahun anggaran. Pemerintah pusat mewajibkan merelokasi 8 persen belanja daerah untuk penanggulangan Covid-19.
Tidak hanya itu, dalam sektor pendapatan daerah juga terancam berkurang. Sebab, saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, banyak sumber pendapatan yang terdampak. Di antaranya, perhotelan, pasar hewan, rumah makan, dan lainnya.
”PAD (pendapatan asli daerah) sudah pasti berkurang. Tentunya ini akan berpengaruh terhada pengelolaan keuangan kita,” paparnya.
Karena keuangan daerah tidak normal, Pemkab Sampang berencana me- refocusing anggaran lagi. Pria yang akrab disapa Wawan itu mengutarakan bahwa terdapat beberapa pilihan dalam mengurangi anggaran di OPD. Di antaranya, pemkab bisa menunda kegiatan, baik belanja modal maupun barang dan jasa atau memotong TPP ASN.
Wawan mengungkapkan, berdasar beberapa pertimbangan, bupati Sampang memutuskan untuk menunda program kegiatan daripada menghilangkan TPP ASN. ”Sudah Pak Sekda, lebih baik saya menangguhkan kegiatan prioritas saya,” tutur Wawan menirukan ucapan Bupati Sampang Slamet Junaidi.
Pihaknya menyadari, keputusan bupati Sampang tersebut akan berdampak pada program-program prioritasnya. Mayoritas kegiatan yang ditunda tergolong program prioritas bupati yang masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Kemungkinan ada penyesuaian RPJMD yang berkaitan dengan visi misi bupati Sampang.
”Kegiatan yang sudah jalan, baik belanja modal maupun barang dan jasa tetap dilanjutkan. Sisanya yang kita refocusing,” terangnya.
Wakil Ketua DPRD Fauzan Adima menilai keputusan Pemkab Sampang sudah tepat. Menurut dia, kondisi pandemi Covid-19 yang berkepanjangan berdampak pada ekonomi masyarakat. Karena itu, jika TPP ASN dipangkas, khawatir memengaruhi kinerja mereka.
”Artinya, dalam memutuskan kebijakan, bupati Sampang juga mempertimbangkan sisi kemanusiaannya,” katanya.
Politikus Partai Gerindra itu meyakini Pemkab Sampang masih bisa mengelola keuangan daerah. Untuk itu, di tengah kondisi keuangan yang tidak stabil, pihaknya meminta bupati Sampang tidak putus komunikasi dengan pemerintah provinsi dan pusat. ”Lobi-lobi program ke pusat harus tetap dilakukan,” pintanya. (bil)
