SAMPANG – Sejak dua tahun terakhir, pemilihan kacong-cebbing (kaceb) di Kabupaten Sampang vakum. Tahun ini kegiatan untuk menyaring pemuda dan pemudi terbaik itu akan digelar kembali. DPRD Sampang mengingatkan dinas terkait agar menerapkan bahasa Madura.
Plt Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Disporabudpar) Sampang Imam Sanusi menyatakan, dua tahun terakhir pihaknya tidak menggelar seleksi kaceb karena beberapa faktor. Di antaranya, output kaceb dinilai belum memberikan efek terhadap pengembangan pariwisata.
”Waktu itu keberadaan kaceb dinilai belum berkontribusi. Makanya, semua prosesnya kita evaluasi,” katanya kemarin (1/11). Pihaknya akan menghidupkan kembali pergelaran berbasis kepemudaan tersebut. Menurut Sanusi, kegiatan tersebut memiliki nilai positif bagi generasi pemuda.
Anggota Komisi IV DPRD Sampang Moh. Iqbal Fathoni menilai, keberadaan kaceb sangat penting untuk keberlangsungan pariwisata. Sebab, mereka berpotensi untuk dijadikan promotor dalam sektor wisata. Apalagi, saat ini bupati Sampang menggenjot pengembangan wisata.
Selama ini, keberadaan kaceb belum dimanfaatkan secara sempurna. Hal itu menimbulkan persepsi jelek di tengah masyarakat. ”Seolah-olah manfaat kaceb hanya untuk penerima tamu saja. Jadi, persepsi seperti itu yang perlu diubah dulu,” ujar pria yang akrab disapa Fafan tersebut.
Dalam pelaksanaan seleksi kaceb, panitia tidak menggunakan bahasa Madura. Dalam proses seleksi, panitia lebih mementingkan bahasa asing. Padahal, kaceb merupakan representasi pemuda Sampang. Untuk itu, pihaknya meminta menggunakan bahasa Madura.
Menurut Fafan, selain mampu berbahasa asing, kaceb wajib menguasai bahasa Madura yang baik. ”Saya pernah hadir final kaceb, ternyata yang digunakan bahasa Inggris. Alasan panitia karena jurinya dari Jawa. Itu alasan yang tidak masuk akal. Kalau tahun ini tetap tidak menggunakan bahasa Madura, komisi IV akan memanggil panitia,” ancamnya.
Pihaknya sempat mendapat laporan terkait proses seleksi kaceb. Selama ini, pemilihan kaceb dinilai tidak transparan. Akhirnya, timbul persepsi masyarakat bahwa hanya anak pejabat yang bisa terpilih sebagai Kaceb Sampang. Faktanya, mayoritas yang terpilih adalah anak pejabat.
”Semoga saja mereka yang terpilih memang memiliki potensi. Tapi, disporabudpar harus bisa menepis isu itu. Disporabudpar harus bisa membuktikan bahwa seleksi dilakukan secara transparan,” tukasnya. (bil)
