alexametrics
23.5 C
Madura
Monday, June 27, 2022

Kendaraan Dinas Rusak Bakal Dijual Kiloan

SAMPANG – Sejak Januari hingga Oktober 2017, terdapat 181 unit kendaraan dinas rusak parah sehingga tidak bisa digunakan. Perinciannya, 178 unit kendaraan roda dua dan 3 unit roda tiga. Hingga saat ini, kendaraan tersebut terparkir di halaman Dinas Perhubungan (Dishub) Sampang.

 Data dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Sampang, kendaraan dinas untuk roda dua sebanyak 2.262 unit. Yang masih bagus dan layak digunakan 2.084 unit. Sedangkan kendaraan roda tiga berjumlah 100 unit.

Kendaraan dinas itu tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Yakni, 14 unit di dinas lingkungan hidup (DLH), 70 unit di dishub, satu unit di dinas perikanan dan disporabudpar. Kemudian, 8 unit di Aset dan tiga di Kecamatan Kota Sampang.

Baca Juga :  Libur Lebaran, Pejabat Wajib Kandangkan Mobil Dinas

Kabid Pengelolaan Aset BPPKAD Sampang Bambang Indra Basuki mengatakan, dari data tersebut, ada kemungkinan pada akhir tahun jumlah kendaraan dinas rusak bertambah. Namun, sejauh ini pihaknya masih menunggu laporan dan penyerahan dari masing-masing OPD.

Menurut dia, setiap tahun pasti ada kendaraan dinas yang rusak ringan dan berat. Baik roda dua, roda tiga, maupun mobil. Kondisi tersebut wajar. Mengingat, kendaraan tersebut digunakan setiap hari. Yang paling rentan dan banyak rusak yakni kendaraan roda dua dan tiga. Sedangkan kendaraan roda empat dan sejenisnya, pihaknya belum memiliki data valid.

”Namanya juga benda berjalan, pasti mengalami kerusakan. Biaya perawatan sudah dianggarkan. Sementara ini, semua kendaraan yang rusak masih disimpan di halaman dishub,” terangnya.

Baca Juga :  Lakpesdam NU Kuatkan Peran Penyuluh Agama

Bambang menambahkan, kendaraan yang rusak dan tidak bisa diperbaiki bakal ditimbang. Kendaraan yang masih layak akan dilelang. Namun, sebelum dilelang dan ditimbang, masih ada beberapa prosedur yang harus diselesaikan. Salah satunya, penghapusan aset.

”Dilelang secara umum dulu melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di Pamekasan. Kami belum mengurus proses lelang karena masih menunggu penghapusan aset. Di sisi lain, juga perlu melihat harga besi tua di pasaran,” tandasnya.

SAMPANG – Sejak Januari hingga Oktober 2017, terdapat 181 unit kendaraan dinas rusak parah sehingga tidak bisa digunakan. Perinciannya, 178 unit kendaraan roda dua dan 3 unit roda tiga. Hingga saat ini, kendaraan tersebut terparkir di halaman Dinas Perhubungan (Dishub) Sampang.

 Data dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Sampang, kendaraan dinas untuk roda dua sebanyak 2.262 unit. Yang masih bagus dan layak digunakan 2.084 unit. Sedangkan kendaraan roda tiga berjumlah 100 unit.

Kendaraan dinas itu tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Yakni, 14 unit di dinas lingkungan hidup (DLH), 70 unit di dishub, satu unit di dinas perikanan dan disporabudpar. Kemudian, 8 unit di Aset dan tiga di Kecamatan Kota Sampang.

Baca Juga :  Mobdin Bukan Fasilitas Lebaran

Kabid Pengelolaan Aset BPPKAD Sampang Bambang Indra Basuki mengatakan, dari data tersebut, ada kemungkinan pada akhir tahun jumlah kendaraan dinas rusak bertambah. Namun, sejauh ini pihaknya masih menunggu laporan dan penyerahan dari masing-masing OPD.

Menurut dia, setiap tahun pasti ada kendaraan dinas yang rusak ringan dan berat. Baik roda dua, roda tiga, maupun mobil. Kondisi tersebut wajar. Mengingat, kendaraan tersebut digunakan setiap hari. Yang paling rentan dan banyak rusak yakni kendaraan roda dua dan tiga. Sedangkan kendaraan roda empat dan sejenisnya, pihaknya belum memiliki data valid.

”Namanya juga benda berjalan, pasti mengalami kerusakan. Biaya perawatan sudah dianggarkan. Sementara ini, semua kendaraan yang rusak masih disimpan di halaman dishub,” terangnya.

Baca Juga :  Lakpesdam NU Kuatkan Peran Penyuluh Agama

Bambang menambahkan, kendaraan yang rusak dan tidak bisa diperbaiki bakal ditimbang. Kendaraan yang masih layak akan dilelang. Namun, sebelum dilelang dan ditimbang, masih ada beberapa prosedur yang harus diselesaikan. Salah satunya, penghapusan aset.

”Dilelang secara umum dulu melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di Pamekasan. Kami belum mengurus proses lelang karena masih menunggu penghapusan aset. Di sisi lain, juga perlu melihat harga besi tua di pasaran,” tandasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/