alexametrics
24 C
Madura
Wednesday, May 25, 2022

Jumlah PPPK Lolos Berubah

SAMPANG – Jumlah kuota pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Sampang belum jelas. Namun, jumlah peserta yang memenuhi nilai ambang batas (passing grade) berubah. Sebelumnya, badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM) mengumumkan 436 orang. Sedangkan data yang muncul di laman Badan Kepegawaian Negara (BKN) 441 peserta.

Total peserta yang mendaftar PPPK Sampang 935 orang. Namun, 25 peserta dinyatakan tidak lulus. Sebanyak 910 orang bisa mengikuti tes seleksi. Empat orang di antaranya tidak hadir tanpa alasan. Dari 906 orang yang ikut seleksi, 436 orang memenuhi passing grade. Sebanyak 470 orang tidak memenuhi ambang batas.

Plt Kepala BKPSDM Sampang Setiawan Yuliadi tidak menampik adanya perubahan jumlah peserta lulus passing grade. Menurutnya, data yang muncul di laman BKN masih sementara. ”Di website BKN jumlahnya memang 441 orang. Data yang kami punya hitung manual untuk lapor cepat ke pimpinan,” katanya kemarin (1/3).

Dia menambahkan, data yang keluar dari BKN itu sudah by system. Karena itu, dia meminta agar harus menunggu dari pusat. Sebab, hingga saat ini belum ada surat resmi dari pemerintah pusat. ”Jumlah 441 orang yang keluar belum final. Kami belum menerima surat resmi,” tegasnya.

Wawan menjelaskan, jumlah peserta yang lulus, jumlah kuota, dan sebagainya bisa dikatakan fix ketika BKPSDM sudah melakukan rapat koordinasi bersama tim dari pemerintah pusat. Sebab, pihaknya menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari BKN.

”Kami (pemerintah daerah) hanya pelaksana. Yang punya gawe atau kewenangan pemerintah pusat,” jelasnya. ”Intinya kami masih menunggu rakor dari BKN, Kemen PAN-RB, dan daerah,” tambahnya.

Anggota Komisi I DPRD Sampang Samsul Arifin meminta eksekutif tidak tergesa-gesa memberikan statemen terkait jumlah peserta yang lulus passing grade. Sebab, ketika ada persoalan yang terjadi saat ini membuat publik bertanya-tanya. ”Bisa jadi berasumsi rekrutmen PPPK ini ada permainan,” tudingnya.

Baca Juga :  BKPSDM Sampang Libatkan Polisi Periksa Peserta Pakai Metal Detector

Politikus Partai Hanura asal Kecamatan Sokobanah itu mengingatkan pemerintah agar jeli dan trasnparan dalam setiap tahapan. Di samping itu harus ada kejelasan terkait jumlah kuota, anggaran gaji, dan sebagainya. ”Jangan asal melakukan rekrutmen,” pintanya.

Sementara itu, rekap hasil tes seleksi PPPK memang belum diumumkan. Hasil rekap tes akan diumumkan Kemen PAN-RB. Namun, BKPSDM Pamekasan menyebutkan, hanya 75 persen peserta yang nilainya memenuhi ambang batas.

Kabid Data Pengadaan dan Pembinaan Aparatur BKPSDM Pamekasan Suharto mengatakan, kendati demikian, masing-masing perserta sudah mengetahui hasil tes. Sebab, setelah tes, nilai peserta langsung bisa diketahui memenuhi passing grade atau tidak.

”Melihat hasil tes peserta kemungkinan yang nilainya memenuhi ambang batas 75 persen atau sekitar tiga ratusan lebih,” katanya. Nilai yang harus dipenuhi peserta PPPK 65 dari nilai kumulatif kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Namun, kompetensi tekniknya paling rendah 42. Di samping itu nilai tes wawancara minimal 15.

Rekrutmen kali ini diikuti semua tenaga honorer kategori dua (K2). Baik di bidang pendidikan atau guru, kesehatan, dan penyuluh pertanian. Meski nilainya memenuhi ambang batas, pihaknya tidak menjamin peserta bisa diterima. Apalagi, kebutuhan formasi belum diumumkan. ”Formasinya belum turun,” ujarnya.

Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail menyampaikan, proses rekrutmen PPPK lebih diutamakan tenaga honorer K2. Seharusnya, semua tenaga honorer K2 di Kota Gerbang Salam terserap semua. ”Setidaknya ada kesempatan kedua bagi mereka,” harap Ismail.

Sesuai jadwal, hasil seleksi PPPK semestinya diumumkan 1 Maret 2019. Ketentuan tersebut mengacu pada surat Men PAN-RB nomor B/235/FP3K/M.SM.01.00/2019 tertanggal 4 Februari 2019. Namun, Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Bangkalan belum menerima informasi lebih lanjut dari kementerian hingga kemarin (1/3). Termasuk pengumuman hasil peserta computer assisted test (CAT).

Baca Juga :  Setahun Pasar Margalela 2 Tak Beroperasi

Kabid Pengadaan Pemberhentian dan Informasi BKPSDA Bangkalan Masyhudunnury menyampaikan, suratnya sudah turun. Ditujukan ke provinsi untuk melakukan rekonsilidasi data semua kabupaten/kota. Hasil ditunggu paling lambat 11 Maret.

Karena itu, dia memastikan pengumuman hasil seleksi PPPK tahap 1 2019 batal. Pengumuman baru akan dilakukan setelah rekonsiliasi data dari kabupaten/kota di Jawa Timur rampung. ”Setelah 11 Maret pastinya, karena masih akan dilakukan konsolidasi data oleh provinsi,” kata Masyhud.

Berdasarkan jadwal tahap rekrutmen PPPK tahap 1 2019, 26–28 Februari merupakan proses olah data. Namun pihaknya tidak mengetahui pasti proses pengolahan tes dari peserta. Sebab, hal itu kewenangan pemerintah pusat. Pihaknya juga melakukan rekapitulasi, namun hanya sebagai laporan.

Selain itu sampai saat ini pihaknya masih meragukan mengenai ketentuan passing grade (ambang batas) seleksi PPPK. Meski sudah diatur dalam Peraturan Menteri PAN-RB nomor 4/2019, dia khawatir ada perubahan. Seperti halnya rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018. ”Apakah nanti akan ada penurunan passing grade atau tidak, masih proses sampai 11 Maret,” ucapnya.

Meski sudah melakukan rekapitulasi sementara, pihaknya tetap tidak berani menyebutkan jumlah peserta yang lolos ambang batas. Jika dipublikasikan, khawatir akan ada perubahan. Misal passing grade diturunkan atas dasar permintaan kabupaten/kota. Bisa jadi dinaikkan atas dasar pertimbangan kemampuan keuangan kabupaten/kota.

Namun yang pasti, untuk Bangkalan dari 975 pendaftar sebagai peserta tes PPPK, hanya 970 orang yang ikut CAT. Lima orang tidak hadir otomatis dinyatakan gugur. ”Kemungkinan ketentuan kelulusan bisa berubah,” jelasnya.

Sebelum ada pengumuman resmi dari pemerintah pusat maupun daerah, pihaknya berharap peserta tidak mempercayai informasi dari sumber lain. Sehingga tidak menjadi korban hoaks. ”Dari provinsi nanti seperti apa petunjuk teknisnya, masih sama-sama belum tahu,” tukas Masyhud. (bil)

 

SAMPANG – Jumlah kuota pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Sampang belum jelas. Namun, jumlah peserta yang memenuhi nilai ambang batas (passing grade) berubah. Sebelumnya, badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM) mengumumkan 436 orang. Sedangkan data yang muncul di laman Badan Kepegawaian Negara (BKN) 441 peserta.

Total peserta yang mendaftar PPPK Sampang 935 orang. Namun, 25 peserta dinyatakan tidak lulus. Sebanyak 910 orang bisa mengikuti tes seleksi. Empat orang di antaranya tidak hadir tanpa alasan. Dari 906 orang yang ikut seleksi, 436 orang memenuhi passing grade. Sebanyak 470 orang tidak memenuhi ambang batas.

Plt Kepala BKPSDM Sampang Setiawan Yuliadi tidak menampik adanya perubahan jumlah peserta lulus passing grade. Menurutnya, data yang muncul di laman BKN masih sementara. ”Di website BKN jumlahnya memang 441 orang. Data yang kami punya hitung manual untuk lapor cepat ke pimpinan,” katanya kemarin (1/3).


Dia menambahkan, data yang keluar dari BKN itu sudah by system. Karena itu, dia meminta agar harus menunggu dari pusat. Sebab, hingga saat ini belum ada surat resmi dari pemerintah pusat. ”Jumlah 441 orang yang keluar belum final. Kami belum menerima surat resmi,” tegasnya.

Wawan menjelaskan, jumlah peserta yang lulus, jumlah kuota, dan sebagainya bisa dikatakan fix ketika BKPSDM sudah melakukan rapat koordinasi bersama tim dari pemerintah pusat. Sebab, pihaknya menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari BKN.

”Kami (pemerintah daerah) hanya pelaksana. Yang punya gawe atau kewenangan pemerintah pusat,” jelasnya. ”Intinya kami masih menunggu rakor dari BKN, Kemen PAN-RB, dan daerah,” tambahnya.

Anggota Komisi I DPRD Sampang Samsul Arifin meminta eksekutif tidak tergesa-gesa memberikan statemen terkait jumlah peserta yang lulus passing grade. Sebab, ketika ada persoalan yang terjadi saat ini membuat publik bertanya-tanya. ”Bisa jadi berasumsi rekrutmen PPPK ini ada permainan,” tudingnya.

Baca Juga :  23 Pebruari, 970 Pendaftar P3K di Sumenep Ikuti CAT

Politikus Partai Hanura asal Kecamatan Sokobanah itu mengingatkan pemerintah agar jeli dan trasnparan dalam setiap tahapan. Di samping itu harus ada kejelasan terkait jumlah kuota, anggaran gaji, dan sebagainya. ”Jangan asal melakukan rekrutmen,” pintanya.

Sementara itu, rekap hasil tes seleksi PPPK memang belum diumumkan. Hasil rekap tes akan diumumkan Kemen PAN-RB. Namun, BKPSDM Pamekasan menyebutkan, hanya 75 persen peserta yang nilainya memenuhi ambang batas.

Kabid Data Pengadaan dan Pembinaan Aparatur BKPSDM Pamekasan Suharto mengatakan, kendati demikian, masing-masing perserta sudah mengetahui hasil tes. Sebab, setelah tes, nilai peserta langsung bisa diketahui memenuhi passing grade atau tidak.

”Melihat hasil tes peserta kemungkinan yang nilainya memenuhi ambang batas 75 persen atau sekitar tiga ratusan lebih,” katanya. Nilai yang harus dipenuhi peserta PPPK 65 dari nilai kumulatif kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Namun, kompetensi tekniknya paling rendah 42. Di samping itu nilai tes wawancara minimal 15.

Rekrutmen kali ini diikuti semua tenaga honorer kategori dua (K2). Baik di bidang pendidikan atau guru, kesehatan, dan penyuluh pertanian. Meski nilainya memenuhi ambang batas, pihaknya tidak menjamin peserta bisa diterima. Apalagi, kebutuhan formasi belum diumumkan. ”Formasinya belum turun,” ujarnya.

Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail menyampaikan, proses rekrutmen PPPK lebih diutamakan tenaga honorer K2. Seharusnya, semua tenaga honorer K2 di Kota Gerbang Salam terserap semua. ”Setidaknya ada kesempatan kedua bagi mereka,” harap Ismail.

Sesuai jadwal, hasil seleksi PPPK semestinya diumumkan 1 Maret 2019. Ketentuan tersebut mengacu pada surat Men PAN-RB nomor B/235/FP3K/M.SM.01.00/2019 tertanggal 4 Februari 2019. Namun, Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Bangkalan belum menerima informasi lebih lanjut dari kementerian hingga kemarin (1/3). Termasuk pengumuman hasil peserta computer assisted test (CAT).

Baca Juga :  E-Retribusi Solusi Cegah PAD Bocor

Kabid Pengadaan Pemberhentian dan Informasi BKPSDA Bangkalan Masyhudunnury menyampaikan, suratnya sudah turun. Ditujukan ke provinsi untuk melakukan rekonsilidasi data semua kabupaten/kota. Hasil ditunggu paling lambat 11 Maret.

Karena itu, dia memastikan pengumuman hasil seleksi PPPK tahap 1 2019 batal. Pengumuman baru akan dilakukan setelah rekonsiliasi data dari kabupaten/kota di Jawa Timur rampung. ”Setelah 11 Maret pastinya, karena masih akan dilakukan konsolidasi data oleh provinsi,” kata Masyhud.

Berdasarkan jadwal tahap rekrutmen PPPK tahap 1 2019, 26–28 Februari merupakan proses olah data. Namun pihaknya tidak mengetahui pasti proses pengolahan tes dari peserta. Sebab, hal itu kewenangan pemerintah pusat. Pihaknya juga melakukan rekapitulasi, namun hanya sebagai laporan.

Selain itu sampai saat ini pihaknya masih meragukan mengenai ketentuan passing grade (ambang batas) seleksi PPPK. Meski sudah diatur dalam Peraturan Menteri PAN-RB nomor 4/2019, dia khawatir ada perubahan. Seperti halnya rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018. ”Apakah nanti akan ada penurunan passing grade atau tidak, masih proses sampai 11 Maret,” ucapnya.

Meski sudah melakukan rekapitulasi sementara, pihaknya tetap tidak berani menyebutkan jumlah peserta yang lolos ambang batas. Jika dipublikasikan, khawatir akan ada perubahan. Misal passing grade diturunkan atas dasar permintaan kabupaten/kota. Bisa jadi dinaikkan atas dasar pertimbangan kemampuan keuangan kabupaten/kota.

Namun yang pasti, untuk Bangkalan dari 975 pendaftar sebagai peserta tes PPPK, hanya 970 orang yang ikut CAT. Lima orang tidak hadir otomatis dinyatakan gugur. ”Kemungkinan ketentuan kelulusan bisa berubah,” jelasnya.

Sebelum ada pengumuman resmi dari pemerintah pusat maupun daerah, pihaknya berharap peserta tidak mempercayai informasi dari sumber lain. Sehingga tidak menjadi korban hoaks. ”Dari provinsi nanti seperti apa petunjuk teknisnya, masih sama-sama belum tahu,” tukas Masyhud. (bil)

 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/