Radar Madura JawaPos.com | Kedai RSS News Feed https://radarmadura.jawapos.com/rss/278/kedai http://www.jawapos.com/images/radar-logo/radarmadura-logo1.png http://www.jawapos.com/images/radar-logo/radarmadura-logo1.png Radar Madura JawaPos.com | Kedai RSS News Feed https://radarmadura.jawapos.com/rss/278/kedai id Mon, 28 Jan 2019 10:00:56 +0700 Radar Madura <![CDATA[Jatah Preman]]> https://radarmadura.jawapos.com/read/2019/01/28/116252/jatah-preman https://radarmadura.jawapos.com/read/2019/01/28/116252/jatah-preman

Di mana bumi diinjak, di situ akan ada preman. Di mana ada preman, di situ pasti ada permintaan jatah. Sesuai dengan kadar keimanan dan maqam atau kedudukan]]>

Di mana bumi diinjak, di situ akan ada preman. Di mana ada preman, di situ pasti ada permintaan jatah. Sesuai dengan kadar keimanan dan maqam atau kedudukan si preman tersebut.

 

PERTENGAHAN Januari lalu, saya bersama beberapa kru kantor Jawa Pos Radar Madura (JPRM) bertamasya ke Bandung, Jawa Barat. Di Paris van Java ini saya mendapatkan banyak pengalaman. Bukan hanya soal pariwisata dan dinginnya Kota Kembang, melainkan soal istilah ”jatah preman” pun saya juga mendapatkannya.

Ceritanya begini. Saat bus yang saya tumpangi berhenti di titik-titik strategis, selalu ada pedagang dan pengamen masuk. Pedagang itu menyuguhkan aneka makanan, suvenir, atau oleh-oleh khas Bandung lainnya. Sedang si pengamen akan menyanyikan lagu-lagu yang mereka hafal. Tak peduli suaranya bagus atau jelek. Disukai penumpang bus atau tidak, itu bukan urusan mereka. Yang terpenting, mereka mendapat jatah untuk makan dan kebutuhan lainnya.

Jika dagangan tak laku, atau pengamen tak mendapatkan uang receh, maka mereka akan menggerutu. Kata-kata kasar pun bisa keluar dari bibir mereka. Wisatawan akan disebut pelit dengan menggunakan bahasa Sunda kasar yang tak mudah dimengerti pendatang.

Pemandangan bus pariwisata dimasuki pedagang dan pengamen tentu cukup mengganggu wisatawan, termasuk saya. Ini merupakan kali pertama saya mendapat pemandangan bus pariwisata diserbu pedagang dan pengamen. Di kota-kota wisata lainnya, saya belum pernah merasakannya.

Raut wajah kami yang kurang nyaman dengan hadirnya pedagang dan pengamen ini rupanya disadari betul oleh agen travel. Pemandu wisata berkali-kali menjelaskan bahwa tak bisa menghalangi pedagang dan pengamen masuk ke dalam bus. Jika tidak diizinkan masuk, dikhawatirkan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan.

Sebab menurut si pemandu wisata, pernah suatu ketika ada rombongan wisatawan dari Jogjakarta datang ke Bandung. Pedagang dan pengamen tidak diizinkan untuk masuk ke bus yang mereka tumpangi. Apa yang terjadi, di tengah perjalanan, bus asal Kota Gudeg itu dilempari batu.

Daripada terjadi semacam itu, lebih baik kita izinkan mereka masuk,” kata si pemandu wisata. Ya isitilahnya memberi jatah preman lah,” tambahnya menghibur kami yang mulai mengerutkan dahi.

Ya, jatah preman. Istilah ini cukup akrab di mata masyarakat. Jika ditilik melalui sejarah politik di negeri ini, preman cukup akrab di era Orde Baru. Mereka kerap dikendalikan oleh pemerintah untuk mengendalikan kuasa rezim. Bahkan, sebuah organisasi bentukan pemerintah bisa menggebuki warga yang dianggap mengkritisi pemerintah.

Modusnya macam-macam. Bisa saja mereka yang digebuki dianggap menentang atau melawan Pancasila. Atau karena dianggap menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik. Atau karena dinilai mengganggu terhadap bisnis para penguasa. Atau karena alasan-alasan lainnya yang entah apalah itu namanya.

Preman kadang kala didefinisikan sebagai free man, atau orang yang bebas. Orang-orang yang tergabung dalam kelompok ini menganggap dirinya kebal hukum. Karenanya mereka seakan-akan bebas melakukan tindakan apa pun.

Tetapi dalam konteks sosial politik, preman tidak cukup didefinisikan dengan istilah tersebut. Sebab, preman bukan hanya kelompok kriminal belaka. Preman bukan hanya yang melakukan pemalakan terhadap wisatawan, terhadap pemilik kendaraan, ataupun yang lainnya. Preman dalam konteks politik bisa berwajah dengan aneka ragam.

Ada preman yang berbaju agama. Mereka seakan-akan memiliki kebebasan untuk menggebuki orang lain yang dinilai melanggar aturan keagamaan. Dengan dalih menegakkan agama, segala bentuk kekerasan dihalalkan.

Ada pula preman yang berbaju Pancasila. Mereka seakan-akan bebas melakukan sweeping, termasuk menggebuki orang lain yang dinilai menentang Pancasila. Baik kelompok yang berbaju agama atau berbaju Pancasila ini kerap melakukan penghakiman mendahului penegak hukum.

Selain kelompok di atas, ada pula preman anggaran. Nah, kelompok ini saya waswas untuk menjelaskan. Sebab, mereka merupakan orang-orang terdidik yang tentu saja punya strategi tersendiri untuk menjarah anggaran pemerintahan.

Preman anggaran ini harus mendapat jatah. Jika tidak, mereka akan menghambat pembangunan. Bahkan, pembahasan anggaran bisa saja tak selesai-selesai jika si preman anggaran ini tak kebagian.

Pernah suatu ketika seorang kepala dinas curhat kepada saya. Dia mengeluh betapa susahnya mengusulkan anggaran. Sebab, perlu bisik-bisik dan bahkan perlu ”busuk-busuk” agar anggaran mudah diusulkan.

Preman anggaran ini tentu paling berbahaya dibanding dengan ragam preman lainnya. Jika preman seperti di Bandung tadi sangat kasatmata. Mereka bekerja, meminta ”hak” sesuai dengan yang dibutuhkan. Tak perlu kaya raya atau jarahan melimpah, yang penting kebutuhan sandang, pangan, dan papan terpenuhi sudah cukup.

Preman berkedok agama dan Pancasila juga mudah dilihat mata. Mereka yang menghalalkan segala tindakan kekerasan bisa segera ditertibkan oleh aparat pemerintah. Kendati dalam kasus-kasus tertentu, kelompok tersebut juga cenderung dipelihara demi kepentingan politik sesaat.

Tetapi, preman anggaran sulit terlihat mata. Sebab transaksinya bukan lagi di jalanan, bukan di tempat keramaian, bukan pula dengan cara kekerasan. Mereka halus, santun, tapi menikam.

Mereka tak langsung mengancam keselamatan rakyat. Mereka juga tak meminta uang dari rakyat secara langsung. Tetapi mereka menggerogoti anggaran yang didapat dari pajak yang dibayarkan rakyat.

Lalu bagaimana caranya mengatasi para preman-preman itu? Tentu saja harus dikembalikan kepada tugas masing-masing. Jika penegak hukum, tegakkanlah hukum tanpa pandang bulu. Jika ahli agama, sampaikanlah nilai-nilai agama tanpa kepentingan lainnya.

Tetapi membasmi kelompok preman hingga ke akar-akarnya bukanlah perkara mudah. Sebab di dunia ini, di mana ada Musa di situ pasti ada Firaun. Negara hukum akan terus berhadapan dengan negara para preman. Kita hanya bisa berikhtiar agar negara hukum tidak dikerdilkan oleh kelompok atau aliran pengusung negara preman.

]]>
Abdul Basri Mon, 28 Jan 2019 10:00:56 +0700
<![CDATA[Pilkada (Katanya)]]> https://radarmadura.jawapos.com/read/2018/06/21/82126/pilkada-katanya https://radarmadura.jawapos.com/read/2018/06/21/82126/pilkada-katanya

Pilkada. Ajang pesta demokrasi. Ajang bergembira ria. Ajang unjuk eksistensi. Ajang mencari bos eksekutif. Ajang siapa paling kuat dan banyak duit.]]>

Pilkada. Ajang pesta demokrasi. Ajang bergembira ria. Ajang unjuk eksistensi. Ajang mencari bos eksekutif. Ajang siapa paling kuat dan banyak duit.

 

BANGKALAN. Salah satu kabupaten yang siap menggelar itu. Pada 27 (Juni) 2018 – kran demokrasi sebenarnya dibuka. Dibuka sebuka-bukanya. Katanya begitu.

Padahal, pilkada hanya urusan siapa yang pintar menabung koneksi. Jejaring. Amal politik. Menebar senyum basa-basi. Murah hati. Dan tidak lupa: yang paling mujarab. Yakni yang banyak memberikan kertas [duit] bergambar Soekarno-Hatta warna merah. Dijamin menang. Itu ampuh.

Katakanlah – andai tiap kepala dapat lima kertas warnah merah itu. Siapapun kontestannya. Insya Allah terpilih. Gampang kan jadi bos ekeskutif!

Pilkada juga tidak lepas dari ini: Intrik. Tuding menuding. Menjelekkan satu sama lain. Saling gontok-gontokan. Saling main petak umpet. Saling cegal.

Bahkan, karena pilkada (mencari bos eksekutif). Ayat suci pun dijual gratis. Masjid jadi mimbar orasi kepentingan. Langgar jadi tempat menyusun strategi pemenangan. Menurut saya.

Tidak heran. Ketika saudara bisa jadi musuh. Kawan bisa jadi lawan. Yang semula akrab jadi retak. Miris.

Yang aneh lagi – soal kemampuan kontestan atau calon sebagai peserta pilkada. Saya melihat. Adu gagasan. Itu nomor sekian. Sebab itu, pengetahuan dan integritas – bisa dikemas sesuai kebutuhan dan keperluan. Yang penting gol dan menang.

Lihatlah. Yang terjadi sekarang. Kontestan mendadak baik. Mendadak dermawan. Mendadak sering ke masjid. Mendadak ke pasar (tradisional). Mendadak religius. Mendadak suka nolong. Peduli poolll.

Padahal sekarang rakyat (kita) tidak bodoh-bodoh amat. Camkan itu. Masih ada yang konsisten dan tidak mau terjebak. Tahu cara membedakan mana calon yang hobi berpura-pura dan jujur.

Meskipun – pada kelompok lain. Tidak sedikit juga saya menemukan tipe manusia yang pragmatis. Di jidatnya hanya urusan duit, duit dan duit. Tapi. Tidak salah juga. Itu pilihan mereka di era yang katanya kran demokrasi sudah dibuka itu.  

Menurut mereka (wong cilik). Kapan lagi njaluk duit calon? Kalau bukan sekarang. Nanti kalau jadi juga lupa. Mumpung ada kesempatan, celesss..

Sekarang mah kapan saja bisa ditemui. Bahkan. Pulangnya bisa diamplopin. Tapi nanti ketika terpilih dan benar-benar jadi [bos eksekutif). Tidak diusir untung. Paling kacungnya (ajudan maksudnya, red) bilang, ‘Bapak’ tidak ada. Cara-cara lama dipakai. Memuakkan.

Tapi, soal pilkada di Bangkalan. Saya tetap yakin seyakin yakinnya akan menjadi rujukan kabupaten/kota lain. Paling ideal. Kompetitif. Sehat. Tidak ada kecurangan. Tidak karena politik patron. Baguslah pokoknya. Kita doakan dan mari bersama-sama bilang amin.

Semoga saja bos eksekutif di Bangkalan nantinya meniru gaya Presiden Uruguay, Jose Alberto Mujica Cordano. Priode 2010-2015. Tidak memperkaya diri. Tidak gila hormat. Tidak picik. Tidak korupsi pula. Dan menolak rumah dinas.

Presiden dengan julukan ”the world’s ‘humblest’ president” merupakan presiden termiskin di dunia. Dia hidup sederhana. Jauh dari kemewahan dan fasilitas kenegaraan. Dia hanya mengambil 10 persen dari gajinya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sementara, 90 persennya dia gunakan untuk membantu rakyat miskin di negaranya.

Namun dia tidak pernah merasa miskin. Bagi dia, orang miskin adalah mereka yang bekerja hanya untuk menjaga gaya hidup mewahnya dan selalu menginginkan lebih. 

 

]]>
Abdul Basri Thu, 21 Jun 2018 12:15:52 +0700
<![CDATA[Bersatu Wujudkan Pilkada Damai]]> https://radarmadura.jawapos.com/read/2018/02/28/53188/bersatu-wujudkan-pilkada-damai https://radarmadura.jawapos.com/read/2018/02/28/53188/bersatu-wujudkan-pilkada-damai

PESTA demokrasi lima tahunan segera digelar di Pulau Garam. Ada tiga kabupaten, yakni Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan, yang akan menyelenggarakan]]>

PESTA demokrasi lima tahunan segera digelar di Pulau Garam. Ada tiga kabupaten, yakni Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan, yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak. Ditambah dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang juga bakal dilaksanakan secara bersamaan.

Suhu politik pun mulai menghangat. Hal ini wajar mengingat masing-masing pasangan calon (paslon) ingin memenangkan pertandingan. Para tim sama-sama berjuang agar pada hari pemilihan nanti, yakni 27 Juni 2018, masyarakat menjatuhkan pilihan kepada jagoan mereka.

Berbagai macam cara dilakukan. Baik dengan cara memoles kandidat agar dicintai masyarakat. Menyusun visi misi yang sedemikian ciamik. Hingga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai juru kampanye agar bisa memengaruhi emosi pemilih.

Ironisnya, cara-cara kurang apik kadang dilakukan oleh para tim sukses demi meraih kemenangan. Mulai menyebarkan berita-berita hoaks tentang lawan politik hingga melempar isu-isu berbau sentimen suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Termasuk, menghalalkan praktik money politics atau politik uang.

Inilah tiga tantangan terbesar yang sedang dihadapi masyarakat jelang pilkada serentak 2018. Pengalaman di pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu menjadi semacam cerminan betapa isu SARA sangat menyita emosi warga. Masyarakat dibelah hanya demi kepentingan politik sesaat.

Saya sangat prihatin atas kondisi perpolitikan tanah air belakangan ini yang nyaris diwarnai oleh ketegangan yang bersifat primordial. Tentu saja kita semua tidak ingin perpecahan atas nama apa pun terjadi hanya gara-gara pemilihan kepala daerah. Sebab pada dasarnya, pemilihan kepala daerah digelar demi mewujudkan demokrasi yang semakin berkualitas, bukan malah memecah belah umat.

Pilkada merupakan ikhtiar demokratis untuk memilih pemimpin yang qualified. Pelibatan setiap warga negara yang berhak dengan sistem one man one vote menunjukkan bahwa pilkada memberikan penghargaan dan peluang sama kepada setiap pemilih untuk berpartisipasi dalam menentukan calon pemimpin. Semua pihak mesti berharap bahwa pilkada serentak berjalan aman dan damai.

Semangat menebarkan keamanan dan kedamaian dalam setiap situasi, khususnya saat pilkada, merupakan wujud rasa cinta dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Bagi umat Islam, menebarkan kedamaian dan keamanan merupakan simbol tingginya nilai ketaatan terhadap ajaran Islam.

Dalam perspektif teologi, memilih pemimpin merupakan kewajiban. Hal ini diperkuat dengan hadis nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah bahwa jika ada tiga orang bepergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antara mereka sebagai pemimpinnya. Umar bin Khattab menegaskan bahwa tiada Islam tanpa jamaah, tiada jamaah tanpa kepemimpinan dan tiada kepemimpinan tanpa ketaatan.

Begitu kuatnya perintah memilih pemimpin hingga Imam Al-Mawardi dalam kitabnya yang monumental Al-Ahkam As-Sultaniyah menyebutkan bahwa memilih pemimpin adalah fardu kifayah. Pada titik inilah pilkada menjadi sarana ibadah umat Islam. Yakni, ikhtiar memilih pemimpin yang amanah. Karena itu, lakukan ikhtiar tersebut secara santun, menghormati perbedaan, dan menghindari konflik.

 

Ulama Harus Menjadi Pelopor Pilkada Damai

Untuk menciptakan pilkada damai, kiranya tidak bisa hanya dipasrahkan kepada para penyelenggara pilkada seperti KPU dan turunannya. Demikian juga tidaklah etis manakala kita lepas tangan dengan memasrahkan kepada penegak keamanan dan pengawas pemilu. Sebab pada dasarnya, damai tidaknya pesta demokrasi bergantung pada sikap masyarakat secara umum.

Oleh karena itulah, butuh keterlibatan tokoh-tokoh masyarakat, khususnya ulama, dalam mewujudkan pilkada damai. Ulama dan tokoh masyarakat lainnya harus menjadi contoh yang baik dan menciptakan pilkada damai. Jangan sampai justru sebaliknya, menjadi sumber konflik.

Mereka harus meyakinkan umat bahwa beda pilihan merupakan hal yang wajar sehingga tidak boleh memaksakan kehendak, apalagi sampai berkonflik. Mereka harus meyakinkan umat bahwa terlaksananya pilkada aman-damai menunjukkan bahwa kita adalah bangsa bermartabat dan religius yang cinta damai. Mereka harus meyakinkan umat agar jangan langsung percaya berita-berita hoaks seputar pilkada, terutama yang cenderung adu domba. Sebab, hal tersebut bisa menjadi sumber konflik.

Sekali lagi, pilkada merupakan ikhtiar demokratis memilih pemimpin yang qualified. Ikhtiar yang baik ini tidak boleh dilakukan dengan menghalalkan segala cara karena akan mencederai kualitas pilkada. Ikuti aturan pilkada, hindari adu domba, hormati pilihan yang berbeda.

Kepada calon dan tim, saya berharap agar jangan menghalalkan segala cara untuk menang. Hindari kampanye negatif-provokatif, hindari politik uang, hindari politisasi SARA, hormati pilihan orang lain yang berbeda. Jika menang, harus merangkul dan tunaikan janji-janji kampanye. Jika kalah, harus berlapang dada dan sejukkkan pengikutnya untuk menerima kekalahan.

]]>
Abdul Basri Wed, 28 Feb 2018 03:48:28 +0700
<![CDATA[Pemuda Zaman Now dan Keberlangsungan Bahasa Kesatuan]]> https://radarmadura.jawapos.com/read/2017/10/29/23109/pemuda-zaman-now-dan-keberlangsungan-bahasa-kesatuan https://radarmadura.jawapos.com/read/2017/10/29/23109/pemuda-zaman-now-dan-keberlangsungan-bahasa-kesatuan

SELAMAT pagi, Pemuda. Selamat pagi, Madura. Selamat pagi untuk kita, pemuda Indonesia. Pemegang tonggak masa depan bangsa. Tidak terasa 28 Oktober telah kita]]>

SELAMAT pagi, Pemuda. Selamat pagi, Madura. Selamat pagi untuk kita, pemuda Indonesia. Pemegang tonggak masa depan bangsa. Tidak terasa 28 Oktober telah kita lewati sebagai hari bersejarah atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang ketika itu, tepatnya 28 Oktober 1928, para pemuda mengucapkan ikrarnya dalam satu-kesatuan bertanah air, berbangsa, dan berbahasa yang satu, yakni Indonesia, yang kita sebut sebagai Hari Sumpah Pemuda.

”Jasmerah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah,” begitulah Bung Karno, presiden pertama kita, berucap dalam pidatonya yang terakhir pada HUT Republik Indonesia 1996. Dari sumpah tersebut selayaknya kita mampu meneruskan sikap nasionalisme pemuda di masa sekarang dan yang akan datang.

Dalam tulisan ini saya tidak akan menerangkan seluk-beluk perjuangan pemuda dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada 1928. Sebab, seperti halnya waktu, zaman tak pernah statis. Ia selalu bergerak secara dinamis. Unsur-unsur di dalamnya juga berubah sesuai situasi dan kondisi yang terjadi pada masanya.  Generasi pun mengikuti tumbuh kembangnya. Kecintaan pemuda zaman dahulu terhadap Indonesia ditunjukkan dengan menyingsingkan baju. Mempertaruhkan raga dan nyawa. Berperang melawan penjajah. Mati dikenang menjadi pahlawan.

Lalu, apa kabar pemuda masa kini? Pemuda zaman now, generasi micin, atau pemuda hit yang suka narsis di media sosial (medsos). Tentu kita memiliki cara berbeda dengan pemuda zaman dahulu. Jika pemuda dulu memperjuangkan Indonesia melalui tindakan fisik dan mempertaruhkan nyawa, saatnya kita bisa mengharumkan nama Indonesia melaui prestasi-prestasi dan karya-karya membanggakan. 

Menyikapi sikap pemuda masa kini yang bahasa kerennya kids zaman now, kita bisa geleng-geleng kepala atau bahkan terbahak-bahak karena lucu. Beberapa waktu lalu saya sempat membaca meme di Instagram dengan gambar pasangan anak-anak seusia sekolah dasar berpegangan tangan. Kata-kata yang diungkapkan layaknya pasangan dewasa. Lalu, di bawahnya tertulis kids zaman now. Namun, di sini saya tidak berbicara kelakuan anak-anak masa kini yang tidak sesuai dengan usianya. Saya hanya bertanya-tanya tentang khazanah bahasa kesatuan kita. Bahasa Indonesia. Masihkah bahasa kita mampu bertahan di tengah maraknya media daring yang menyajikan informasi dengan beragam bahasa gaul?  Jawabannya bergantung pada kita.

Selain kids zaman now, yang lagi menjamur di medsos adalah bentukan-bentukan akronim dan singkatan. Baik di WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, maupun ujaran-ujaran langsung dalam obrolan sehari-hari. Misalnya, salfok (salah fokus), mager (malas gerak), kepo, rempong, unyu, galau, woles, PHP, GWS, OTW, lo gue end, eaa, gengges, hoax, rempong, narsis, unyu, alay, japri, gaje, typo, keleus, hater, dan sebagainya.

Ujaran-ujaran itu sudah biasa digunakan kalangan pemuda. Bahkan sering kita jumpai adanya campur kode antara bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Misalnya, me-launching, mem-plotting,  me-regrouping, nge-dance, mem-blocking, dan lain-lain. Semua itu harus menjadi koreksi bagi kita semua. Mengingat, bahasa Indonesia merupakan bagian dari sumpah pemuda yang harus kita lestarikan bersama.

Timbulnya bahasa tersebut menunjukkan bahwa kita telah terpengaruh oleh bentukan-bentukan bahasa asing. Baik melalui iklan di televisi maupun di medsos. Hal itu tidak menjadi masalah asal diujarkan dalam konteks nonformal. Parahnya, ketika campur kode antara bahasa asing dengan bahasa kesatuan kita digunakan dalam konteks resmi seperti dalam kegiatan belajar mengajar (KBM). Atau, dalam dunia literasi yang lain.

Perlu kita ketahui, tidak ada yang salah dengan perkembangan bahasa. Maraknya bahasa slang (gaul) pun akan memiliki tempat sendiri. Bahasa gaul merupakan ekspresi pemuda yang ingin terlihat eksklusif pada zamannya. Boleh saja digunakan sesuai konteks. Biasanya, ketika ngumpul dengan teman akrab, saat makan bareng, nongkrong, atau ngopi tipis-tipis.

Namun, sebagai pemuda yang mencintai bahasa kesatuan dan melek literasi, kita harus mampu menyampaikan penuturan secara kontekstual, profesional, dan proporsional. Memahami apa yang kita dituturkan. Dengan siapa kita bertutur. Di mana kita bertutur dan dalam konteks apa kita bertutur. Mari jaga khazanah bahasa kesatuan kita. Salam semangat, para pemuda. Sebab, di tangan kitalah tergenggam arah bangsa.

Copy Editor Jawa Pos Radar Madura

]]>
Abdul Basri Sun, 29 Oct 2017 17:10:09 +0700
<![CDATA[Buat Pelajar kok Coba-coba]]> https://radarmadura.jawapos.com/read/2017/09/01/11201/buat-pelajar-kok-coba-coba https://radarmadura.jawapos.com/read/2017/09/01/11201/buat-pelajar-kok-coba-coba

kebijakan di dunia pendidikan seakan biasa. Bahkan terkesan kurang dikaji oleh pemikir dan pembuatnya. Perubahan sistem selalu mengundang masalah]]>

GONTA-GANTI kebijakan di dunia pendidikan seakan biasa. Bahkan terkesan kurang dikaji oleh pemikir dan pembuatnya. Perubahan sistem selalu mengundang masalah di tingkat sekolah.

Sekitar dua bulan lalu, semua sekolah melaksanakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2017. Aturan main agar bisa diterima di sekolah yang dituju, siswa harus menyesuaikan dengan zonasi. Kemudian, nilai ujian nasional (unas) harus lebih tinggi di antara kompetitor lainnya.

Kebijakan nilai unas sebagai penentu PPDB muncul pada masa Mendikbud Anis Baswedan. Kendali sudah di tangan Muhadjir Effendy. Kini, mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu hendak mengganti lagi kebijakan gubernur terpilih DKI Jakarta itu.

Informasi tersebut seperti diberitakan koran Jawa Pos (31/8). Heran. Kok kayaknya mudah sekali mengganti kebijakan. Padahal masalah full day school (FDS) yang mengundang banyak kontroversi belum selesai.

Bukan dalam artian setiap kebijakan para kepanjangan tangan presiden itu tidak baik atau tidak layak diterapkan. Mereka tentu lebih pintar dan lebih paham dengan kebijakan yang dibuat. Tapi, apakah mereka sudah menampung aspirasi dari semua daerah di Indonesia? Atau, hanya mengambil sampel di kota-kota besar?

Mengapa saya bisa bilang begitu? Semisal, rencana penerapan sistem kredit semester (SKS) untuk jenjang SMA. Yang dijadikan sampel itu salah satu sekolah di Surabaya. Pertanyaannya lagi, bagaimana jika SKS hanya coba-coba ala menteri sebelum membuat kebijakan.

Jangan gitu. Kalau bisa untuk rencana penghapusan nilai unas sebagai penentu saat PPDB dikaji lagi. Lihat daerah lainnya. Kita ambil contoh di Bangkalan. Hasil PPDB cukup mencengangkan. Banyak kursi kosong di sekolah-sekolah negeri. Bukan berarti minat pendidikan masyarakat rendah. Permasalahannya: kurang sosialisasi.

Sehingga tidak seperti pada PPDB 2017. Total pagu SMAN/SMKN online dan offline 6.222 kursi. Rinciannya, 5.688 kursi untuk online. Sisanya offline. Hingga PPDB online ditutup, pendaftar hanya 4.453 orang. Pemerintah membuat kebijakan mengadakan PPDB online gelombang kedua dengan pagu 1.320 kursi. Sayang, pendaftar hanya 86 orang.

Padahal, lulusan SMP/MTs di Bangkalan 15.495 siswa. Sedangkan pendaftar online gelombang pertama hanya 4.453 orang ditambah 86 orang gelombang kedua. Ada sekitar 10.000 lulusan yang tidak masuk ke sekolah negeri di Bangkalan. Pada lari ke mana?

Apa karena masyarakat enggan masuk sekolah negeri atau sistem online yang bikin ribet? Ingat, tidak semua masyarakat berlatar pendidikan tinggi. Jadi, jangan buat kebijakan kalau tidak siap melakukan sosialisasi. Jangan membuat aturan baru kalau tidak sesuai kondisi sosial masyarakat.

Kabarnya, Muhadjir juga akan fokus pada penerapan zonasi. Titik fokus tersebut juga perlu diperhatikan. Seperti di perbatasan Bangkalan Kota dengan Kecamatan Socah. Di pinggiran kota terdapat sekolah SMK yang dijadikan tempat menimba ilmu pelajar Kecamatan Socah. Jaraknya lebih dekat dari rumah. Fasilitas sekolah lebih lengkap.

Jika sistem zonasi terlalu dipaksakan tanpa toleransi terhadap pelajar dengan kondisi tersebut, minat bersekolah jadi menurun. Bagaimana tidak, ada sekolah lebih dekat dan bagus, tapi tidak dalam zonasi. Sedangkan ada sekolah dalam zonasi, tapi masih terbatas dan jarak tempuh jauh.

Kalau punya motor sih oke-oke saja. Kalau jalan kaki dengan jarak tempuh 5–10 kilometer? Kecuali, ada mobil-mobil menteri yang mau disumbangkan untuk dijadikan operasional.

Jika memang ingin menghapus penggunaan nilai sebagai salah satu syarat PPDB, setidaknya ada tolok ukur  siswa tersebut layak diterima atau tidak. Jika fokus pada sistem zonasi, ada kurangnya juga. Misal dalam satu zona terdapat tiga sekolah. Pasti masyarakat akan lebih banyak memilih sekolah yang sudah teruji. Alias favorit.

Istilah sekolah biasa dan favorit bisa jadi timbul jika hanya mengandalkan zonasi. Perlu tes yang dapat menjadi tolok ukur siswa bisa masuk ke sekolah yang diinginkan. Jika tidak bisa memenuhi syarat tersebut, harus rela di sekolah pilihan kedua.

Jangan tergesa-gesa membuat kebijakan. Kebijakan sangat berdampak besar bagi hidup masyarakat. Jangan karena jabatan bisa lantang membuat persimpangan. Siapkan amunisi dan personel untuk menyurvei serta penelitian di masyarakat. Khususnya di Madura. Seperti kita ketahui, empat kabupaten di Pulau Garam menjadi penghuni peringkat bawah hasil UNBK SMA/SMK 2017.

Makanya, membuat kebijakan jangan dibuat mudah. Jangan dibuat-buat. Jangan hanya karena ingin kelihatan bekerja di mata presiden lantas mencetuskan kebijakan seolah-olah. Padahal ruginya dilimpahkan ke masyarakat. Jangan pula membuat kebijakan karena ingin terkenal.

Perlu lebih sering duduk bersama dengan semua elemen masyarakat. Mereka lebih tahu kondisi sosial pendidikan di masing-masing daerah. Seperti kiai, tokoh pemuda, sesepuh, budayawan, dan pegiat pendidikan pelosok. Jangan hanya rapat dengan jas dan dasi kemeja putih. Orang-orang baju rombengan ini juga perlu diminta bersuara. Sebelum mereka bersuara sendiri.

Dengan begitu, kebijakan yang dibuat mewakili semua keinginan masyarakat. Itulah pentingnya deka dengan ulama, tokoh masyarakat dan terjun langsung ke daerah terbelakang. Mudah-mudahan kebijakan menteri selalu prorakyat. Semoga benar-benar mengusung kepentingan rakyat, bukan golongan. Dan, semoga bukan untuk coba-coba. 

]]>
Abdul Basri Fri, 01 Sep 2017 20:24:30 +0700
<![CDATA[Lampu Kuning FDS]]> https://radarmadura.jawapos.com/read/2017/08/26/9824/lampu-kuning-fds https://radarmadura.jawapos.com/read/2017/08/26/9824/lampu-kuning-fds

Ungkapan ganti menteri ganti kebijakan seakan semakin kekal. Setiap menteri baru seolah rakyat harus siap-siap untuk terkaget-kaget dengan kebijakan baru.]]>

Ungkapan ganti menteri ganti kebijakan seakan semakin kekal. Setiap menteri baru seolah rakyat harus siap-siap untuk terkaget-kaget dengan kebijakan baru. Entah itu masalah kurikulum atau waktu belajar siswa.

 FEBRUARI lalu, saya mengisi pelatihan jurnalistik kepada pelajar SMP negeri di Bangkalan. Banyak informasi baru yang saya peroleh. Mulai dari kerusakan jalan pelosok, kabel listrik yang tidak tertib, dan kosakata bahasa Madura.

Dan oleh-oleh dari Safari Jurnalistik itu tentang arti penting pendidikan agama bagi masyarakat. Mereka membuktikan dengan vitalnya pendidikan di madrasah diniyah (madin). Pendidikan sore ini yang belakangan kian bergaung setelah Mendikbud Muhadjir Effendy mewacanakan sekolah lima hari dengan durasi delapan jam per hari. Atau, yang umum disebut full day school (FDC).

Saya tidak punya kapasitas untuk menilai kebijakan menteri tersebut dibatalkan atau lanjut. Saya tetap berprasangka baik bahwa tidak ada menteri yang ingin menghancurkan pendidikan. Perbedaan pendapat itu biasa. Hanya, mungkin yang perlu dilakukan adalah berusaha memilih yang terbaik dari yang baik-baik.

Di hari yang berbeda saya mengisi materi di Kecamatan Geger dan Kecamatan Kokop. Dua tempat ini jauh dari jantung kota. Murid dua sekolah ini terbilang banyak. Jarak rumah dengan sekolah jauh-jauh. Tidak sedikit yang berjalan kaki. Tentu waktu yang dibutuhkan tidak sebentar.

Dari dua sekolah ini saya mendapat dua informasi yang sama. Bahwa, siswa biasa (di)pulang(kan) pukul 11.00. Sebab, setelah sampai rumah, murid-murid ini masih berangkat ke madin. Sore baru pulang ke rumah.

Karena itu, saya diingatkan agar menyudahi pelatihan tidak melibas waktu yang telah ditentukan. Saya paham. Pendidikan umum dan agama sama-sama penting. ”Jika pukul 11.00 belum dipulangkan, siswa tidak akan tenang karena keburu pulang. Bahkan, mereka bisa meninggalkan sekolah sendiri,” kata seorang kepala sekolah.

Kini, setelah ramai soal FDS, saya jadi berpikir bahwa tidak semua sekolah di bawah naungan dinas pendidikan harus menerapkan kebijakan itu. Jika dipaksakan, ada banyak hal yang perlu disiapkan. Banyak juga yang harus diselesaikan.

Saya ambil contoh, jika dua sekolah itu menerapkan delapan jam belajar, siswa (otomastis wali murid) harus menyiapkan makan siang. Siswa tidak mungkin pulang pada jam istirahat. Lebih-lebih yang rumahnya jauh dari sekolah.

Sekolah juga menyediakan tempat ibadah yang memadai untuk salah Duhur dan Ashar. Kebutuhan guru tambahan selain yang biasa mengajar pagi hingga siang perlu dipikirkan. Sudah lengkapkah fasilitas dan kebutuhan lain di sekolah itu jika menerapkan kebijakan delapan jam hingga sore?

Di desa saya, Sumenep, ada dua lembaga pendidikan berdekatan. Satu SD negeri. Yang satu lagi yayasan pendidikan agama. Di dalamnya ada kelompok bermain (KB), raudlatul adhfal (RA), MI, MTs, dan SMA. Juga, ada santri yang mukim di pondok.

Jarak dua lembaga pendidikan ini tidak jauh. Mungkin seratus meter. Hanya dipisahkan balai desa dan polindes. Dua perbedaan mendasar dari dua lembaga ini.

Di SDN itu melaksanakan kegiatan belajar mengajar seperti biasa. Pagi hingga siang. Sore ada ekstrakurikuler. Tapi tidak tiap hari.

Sedangkan di yayasan dekat sekolah itu lebih komplet. Pagi dilaksanakan pendidikan formal. KB–SMA. Sedangkan sore madin.

KB masuk empat hari sepekan. MI, MTs, dan SMA libur Minggu. Sedangkan madin libur Jumat. Jumat sore ada kegiatan Pramuka. Bagi yang mukim di pondok masih ada agenda ngaji pada malam hari dan setelah Subuh. Ini sudah lebih dari delapan jam loooh.

Meski berdekatan dan sama-sama ada sekolah/madrasah, dasar keduanya tetap rukun. Siswa SDN itu juga banyak yang sekolah madin ke yayasan pendidikan agama di sebelahnya itu. Siswa madin tidak hanya pelajar sekolah formal di lembaga tersebut. Juga siswa SDN tetangga. Siswa SD itu juga banyak yang ngaji kepada kiai di pondok tersebut.

Saya pikir pondok ini tidak hanya menerapkan FDS dalam artian delapan jam belajar. Melainkan FDS plus. Apalagi santri-santri yang memang dipasrahkan kepada kiai selama bertahun-tahun untuk menimba ilmu.

Alasan FDS yang disebut-sebut agar anak lebih terlindungi di sekolah daripada liar di luar tidak mutlak benar. Tidak semua orang tua kerja kantoran, berangkat pagi pulang sore atau malam. Alasan agar siswa lebih banyak bersama orang tua pada hari libur tidak semua bisa diterima.

Ini sama dengan memperpanjang waktu santai (dua hari) siswa untuk jalan-jalan. Siapa yang bisa memastikan bahwa dua hari itu mereka bersama kelurga terus? Dugaan saya, delapan jam sehari ini untuk kepentingan pemenuhan kewajiban guru sertifikasi. Bukankah hak mereka masih banyak diutang oleh pemerintah?

Lama anak tidak berkumpul keluarga sudah terjawab dan selesai bagi santri. Orang yang memiliki anak di pondok tenang meski tidak pulang. Bahkan, bersyukur tidak sering pulang. Mereka bukan hanya tidak pulang dalam hitungan hari. Banyak juga yang lebih lama dari Bang Toyyib yang hanya tiga kali Lebaran.

Jika dua SMPN dan SD yang saya sebutkan di awal tadi memaksakan diri menerapkan FDS akan memunculkan masalah baru. Jika dua sekolah itu menerapkan delapan jam belajar, otomatis mengurangi siswa ke madin. Jika lagi-lagi siswa dipaksa belajar di sekolah umum dan madin sekaligus hanya bisa jika jarak dua lembaga serta rumah siswa itu dekat. Bagaimana dengan mereka yang harus melintas sungai atau laut?

Jika tidak diwajibkan, kembali kepada kesiapan sekolah, siswa, dan wali murid. Bergantung pada kesiapan lembaga masing-masing. Kebijakan tersebut ada seperti tidak ada. Sementara pesantren sudah melaksanakan FDS plus sejak lama. Tanpa paksaan.

Sistem yang dibuat pemerintah tidak akan diterima jika bertentangan dengan budaya yang telah mengakar. Pendidikan pesantren yang di dalamnya juga ada madin akan lebih diterima daripada sistem baru. Kalaupun dipaksakan, harus mengatur ulang dari segala hal.

Seperti ingin memperbaiki rumah yang masih banyak dihuni dengan cara menggali fondasinya. Madin adalah pendidikan rakyat. Pendidikan akar rumput. Sudah mengakar. Jika ”dirusak” lingkungan jadi gersang. (*/redaktur budaya jawa pos radar madura)

 

]]>
Abdul Basri Sat, 26 Aug 2017 05:30:59 +0700