alexametrics
Jumat, 24 Sep 2021
radarmadura
Home > Bangkalan
icon featured
Bangkalan

Gugatan Mantan Wakil Ketua BPD Mrandung Kandas

15 September 2021, 22: 22: 35 WIB | editor : Haryanto

AKRAB: Gatot Hadi Purwanto foto bersama Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron dalam sebuah kegiatan.

AKRAB: Gatot Hadi Purwanto foto bersama Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron dalam sebuah kegiatan. (Gatot for RadarMadura.id)

Share this      

BANGKALAN – Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron sebelumnya digugat oleh mantan wakil ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mrandung Muhaimin ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Sebab, diduga melakukan kesalahan dalam mengambil kebijakan pergantian pembentukan panitia pemilihan kepala desa (P2KD) Mrandung, Kecamatan Klampis.

Namun, upaya hukum yang dilakukan mantan wakil ketua BPD Mrandung tersebut kandas. Sebab, gugatan dari penggugat ditolak oleh majelis hakim PTUN Surabaya.

Kuasa Hukum Bupati Ra Latif, Gatot Hadi Purwanto mengatakan, gugatan terhadap kliennya ditolak oleh PTUN Surabaya. Sementara itu, eksepsi kliennya selaku tergugat diterima.

Baca juga: Menko Airlangga Beri Perhatian pada Industri Musik Tanah Air

”Gugatan tergugat ditolak. Eksepsi klien kami yang diterima,” katanya saat diwawancarai kemarin (9/9).

Gatot menambahkan, agenda terakhir yakni sidang e-court. Artinya, tidak daring. Melainkan, hanya dikirim melalui akun. ”Kami tidak menerima salinan putusan dari PTUN. Mungkin minggu depan sudah bisa kami terima,” ungkapnya.

Menurut Gatot, sidang perkara yang ditanganinya lebih kurang berlangsung selama 15 kali. Dia menegaskan, tindakan bupati Bangkalan perihal pergantian P2KD Mrandung sudah sesuai prosedur.

Sehingga, putusan dari PTUN dimenangkan oleh kliennya. ”Klien kami sudah melakukan prosedur yang benar dalam mengeluarkan kebijakan pada objek sengketa,” tegasnya.

Dia menambahkan, PTUN menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 474 ribu. ”Pembayaran PNBP salinan nomor perkara 35/G/2021/PTUN.SBY tertanggal 9 September 2021,” tandasnya.

Sementara itu, Kabag Hukum Setkab Bangkalan Masyhudunnury membenarkan, gugatan dari penggugat kepada bupati atas sengketa pembentukan P2KD Mrandung dinyatakan tidak melanggar hukum. Oleh sebab itu, bupati memenangkan gugatan tersebut.

”Sebenarnya kami tidak boleh memberikan statement. Karena tidak ada perintah dari beliau (bupati Bangkalan, Red). Tapi, memang benar. Bupati memenangkan gugatan di PTUN karena dinilai prosedural,” jelasnya singkat. (rul/rus)

(mr/*/yan/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news