alexametrics
Jumat, 24 Sep 2021
radarmadura
Home > Sampang
icon featured
Sampang

Kekurangan Guru, Bupati Haji Idi Tolak Permohonan Mutasi

14 September 2021, 17: 50: 05 WIB | editor : Abdul Basri

PANTAU LANGSUNG: Bupati Sampang meninjau proses seleksi PPPK kemarin.

PANTAU LANGSUNG: Bupati Sampang meninjau proses seleksi PPPK kemarin. (RadarMadura.id)

Share this      

SAMPANG, Jawa Pos Radar Madura – Jumlah guru berstatus aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Sampang kian menyusut. Kota Bahari membutuhkan guru 2 ribu lebih. Karena itu, Pemkab Sampang tidak akan mengabulkan permohonan mutasi guru.

Bupati Sampang Slamet Junaidi menyampaikan, ada beberapa faktor yang mengakibatkan sekolah kekurangan guru ASN. Selain banyak yang pensiun, ada sejumlah guru ASN yang minta mutasi ke luar Sampang. Hal itu dinilai merugikan pemerintah daerah.

”Itu kebijakan kepala daerah (sebelumnya) yang mengabulkan permohonan mutasi ke luar daerah,” ucapnya.

Baca juga: Maskam Selalu Terdepan Majukan Ekonomi Desa

Sejak awal, pria yang akrab disapa Haji Idi itu berkomitmen untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM). Untuk mewujudkan hal itu, harus ditopang ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang profesional. Jika jumlah guru terus defisit, Haji Idi khawatir memengaruhi kualitas pendidikan.

Karena itu, Haji Idi tidak akan mengabulkan permohonan mutasi guru ke luar Sampang. Pasalnya, ketika ada guru mutasi ke luar derah, belum tentu langsung ada penggantinya. ”Kita lagi kekurangan guru. Bukan karena pelit, tapi tolong bantu kami untuk meningkatkan IPM di Sampang,” ucapnya.

Haji Idi mengaku menemukan sekolah yang memiliki murid sekitar 90 orang. Ironisnya, sekolah tersebut hanya memiliki satu guru ASN. Solusinya, sekolah merekrut enam guru tidak tetap (GTT) untuk membantu kegiatan belajar mengajar (KBM). ”Kami mengusulkan ke Kemenpan untuk memenuhi kuota guru di Sampang,” ungkapnya.

Haji idi menilai, jatah formasi yang diberikan pemerintah pusat ke Sampang belum signifikan. Buktinya, tahun ini pemkab hanya mendapat 371 orang untuk rekrutmen PPPK tahap pertama. Haji Idi akan mengupayakan agar tahun depan bisa merekrut guru dalam jumlah banyak.

Mantan anggota DPR RI itu belum bisa memastikan, apakah kekurangan guru di Sampang langsung dipenuhi oleh pemerintah pusat. Sebab, yang menentukan kuota di setiap daerah adalah pemerintah pusat. ”Pemerintah daerah hanya mengusulkan. Tapi kalau nanti peserta tidak memenuhi passing grade, kami akan melakukan rekrutmen secara bertahap,” janjinya.

Haij Idi memaparkan, proses pengajuan formasi disesuaikan dengan kemampuan atau postur anggaran daerah. Pasalnya, honor PPPK nantinya dibebankan pada pemerintah daerah. ”Kami juga memikirkan postur APBD,” paparnya.

(mr/bil/yan/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news