alexametrics
Jumat, 24 Sep 2021
radarmadura
Home > Bangkalan
icon featured
Bangkalan

Bupati Ra Latif Tanda Tangani BAST Hibah BMN

Usai Pemerintah Pusat Bubarkan BPWS

09 September 2021, 16: 34: 21 WIB | editor : Haryanto

MENERIMA: Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron menunjukkan BAST hibah BMN usai penandatanganan di kantor BPWS, Surabaya, Kamis (9/9).

MENERIMA: Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron menunjukkan BAST hibah BMN usai penandatanganan di kantor BPWS, Surabaya, Kamis (9/9). (Erwin for RadarMadura.id)

Share this      

BANGKALAN – Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron menandatangani berita acara serah terima (BAST) hibah barang milik negara (BMN) di kantor Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS), Surabaya, Kamis (9/9). Dalam kegiatan itu juga dilakukan penyerahan BPWS ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron menyampaikan, keberadaan BPWS selama 13 tahun sudah banyak membantu percepatan pembangunan di Pulau Garam. Mulai dari pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan sumber daya manusia (SDM).

”Bagi kami, keberadaan BPWS bagaikan bapak angkat yang telah banyak membantu dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi Madura,” ucapnya.

Baca juga: Penerima Dana BOS Kinerja Tahun Ini Hanya Empat Lembaga

Dijelaskan, terbitnya PP 112/2020 mengharuskan BPWS dibubarkan. Hal itu akan memengaruhi percepatan pembangunan yang selama ini sudah dirintis. Sebab, selama ini BPWS menjadi institusi yang banyak menampung anggaran besar dari pemerintah pusat.

”Kondisi ini membuat pemkab di Madura harus berupaya lebih keras dan bersaing dengan daerah lainnya untuk mendapatkan dana-dana dari pusat,” ujar pria yang biasa disapa Ra Latif itu.

Karena itu, Ra Latif berharap Kementerian PUPR tetap memprioritaskan pembangunan di Madura. Apalagi, pasca terbitnya Perpres 80/2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, Kawasan Bromo, Tengger, Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian PUPR Moh. Zainal Fatah mengatakan, ada 1,25 triliun aset yang diserahkan ke empat pemkab di Madura. Ke depan, pembangunan di Pulau Garam akan diserahkan kepada masing-masing kementerian.

”Untuk pembangunan terus berjalan. Hanya, mekanismenya nanti yang berubah,” ujarnya.

Di sisi lain, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bangkalan Ishak Sudibyo mengatakan, BPWS memiliki peranan besar dalam pembangunan di Madura, utamanya Bangkalan. Dengan dibubarkannya lembaga ad hoc tersebut, Pemkab Bangkalan akan melanjutkan apa yang sudah dilakukan BPWS selama ini.

”Kami akan pelihara dan rawat apa yang sudah dibangun BPWS selama ini,” tandasnya. (jup)

(mr/*/yan/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news