alexametrics
Jumat, 24 Sep 2021
radarmadura
Home > Sumenep
icon featured
Sumenep
Pusat Kucurkan Dana Triliunan

53 Lembaga Terpilih sebagai Sekolah Penggerak

08 September 2021, 20: 28: 30 WIB | editor : Abdul Basri

53 Lembaga Terpilih sebagai Sekolah Penggerak

Share this      

SUMENEP, Jawa Pos Radar Madura – Tidak ada alasan bagi lembaga pendidikan di Kabupaten Sumenep untuk tidak meningkatkan mutu. Sebab, pemerintah pusat telah mengucurkan anggaran tambahan selain dana bantuan operasional sekolah (BOS). Buktinya, untuk menyukseskan program sekolah penggerak, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran triliunan bagi 53 lembaga pendidikan. Perinciannya, tiap TK Rp 30 juta, SD Rp 70 juta, dan SMP Rp 100 juta.

Kabid Pembinaan dan Ketenagaan Disdik Sumenep Sunarto menyatakan, tidak semua lembaga pendidikan menerima bantuan dari program sekolah penggerak. ”Tahun ini hanya 53 lembaga pendidikan. Antara lain, 8 TK, 29 SD, dan 16 SMP. ”Yang menentukan pemerintah pusat,” katanya kemarin (7/9).

Menurut Sunarto, semua lembaga pendidikan berhak menerima dana bantuan dari program sekolah penggerak. Syaratnya, kepala sekolah harus memiliki masa kerja minimal empat tahun. ”Itu khusus sekolah berstatus negeri. Untuk sekolah swasta bebas. Kalau sekolah negeri, kepala sekolah maksimal berumur 56 tahun,” ujarnya.

Baca juga: Mas Tamam Terbiasa tanpa Protokoler

Sunarto menyampaikan, penggunaan dana bantuan program sekolah penggerak diserahkan ke tiap sekolah. Institusinya hanya menerbitkan rekomendasi. ”Sekolah yang lebih tahu mau digunakan untuk apa dana tersebut. Pengajuan dana itu dilakukan secara online. Dananya juga langsung dicairkan ke rekening masing-masing sekolah penerima,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala SMPN 1 Kalianget Mustofa mengakui institusinya menerima dana bantuan program sekolah penggerak. Namun, sampai sekarang dana tersebut belum cair. ”Juknisnya juga belum turun. Yang jelas, dana itu digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan. Bisa untuk peningkatan komptensi guru dan pembiayaan penguatan literasi digital,” ulasnya.

Mustofa menyampaikan, semula setiap SMP dapat bantuan Rp 175 juta. Tetapi, belakangan terbit surat edaran baru dan turun menjadi Rp 100 juta. Salah satu pertimbangannya, dialihkan untuk penanganan Covid-19. ”Informasinya, pekan ini dananya akan cair. Kami sedang menunggu,” tandasnya.

(mr/daf/yan/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news