alexametrics
Jumat, 24 Sep 2021
radarmadura
Home > Bangkalan
icon featured
Bangkalan

Temukan Data PNS Bermasalah

BKPSDA Pastikan Tak Ada Kerugian Negara

28 Juli 2021, 18: 27: 41 WIB | editor : Abdul Basri

Temukan Data PNS Bermasalah

Share this      

BANGKALAN, Jawa Pos Radar Madura – Pemerintah pusat menemukan sembilan orang yang tercatat sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di Bangkalan. Data tersebut janggal dan bermasalah. Sebab, dua orang di antaranya saat ini telah aktif sebagai pengurus partai politik dan jadi anggota DPRD.

Pelaksana Tugas (Plt) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Roosli Soelihajono membenarkan adanya sembilan PNS bermasalah yang ditemukan oleh pemerintah pusat. Empat dari mereka statusnya sekretaris desa (sekdes) dan lima PNS guru (perinciannya lihat grafis).

Pria yang akrab disapa Nonok itu mengutarakan, pada 2007 pemerintah mengangkat semua sekdes menjadi PNS. Teknis pengangkatannya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor  45/2007 tentang Tata Cara Pengangkatan Sekdes Menjadi PNS. ”Jadi semua sekdes yang memenuhi syarat langsung diangkat menjadi PNS secara otomatis,” terangnya kemarin (27/7).

Baca juga: Kejari Tahan Karyawan Bank

Usulan sekdes menjadi PNS diajukan pada Kementerian Dalam Negeri melalui gubenur. Kemudian, dilanjutkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB) dengan tembusan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Setelah itu BKN menerbitkan nota persetujuan beserta nomor induk pegawai (NIP) untuk sekdes yang diangkat sebagai PNS. Nota persetujuan itu diserahkan kepada semua kepala derah se-Indonesia melalui gubenur. Agar sekdes yang dingkat sebagai PNS tersebut ditetapkan melalui surat keputusan (SK) bupati.

”Sebelum diterbitkan (SK) itu ada yang mengundurkan diri karena memilih menjadi Kades dan dua orang nyaleg,” imbuhnya.

Sementara data sekdes yang mengundurkan diri itu belum dihapus oleh pemerintah pusat. Sehingga, sekdes yang tercatat sebagai PNS tetapi tidak menerima SK karena mengundurkan diri tersebut masih terinventarisasi di database BKN.

Karena itu, Nonok memastikan empat sekdes yang mengundurkan diri tersebut tidak menerima gaji sepersen pun. Karena tidak pernah menerima SK dan mengurus administrasi penggajian. Persoalan tersebut dipastikan tidak merugikan pemerintah secara finansial maupun administrasi.

”Saya tegaskan mereka tidak menerima gaji, jadi tidak ada kerugian negera,” tegas pejabat yang juga kepala Dinas Perdagangan Bangkalan itu.

Sementara lima guru PNS yang bermasalah oleh pemerintah pusat itu karena tidak melakukan pendataan ulang (PU) PNS pada 2015 lalu. Sehingga, mereka dianggap sebagai PNS yang tidak aktif. Serta, ada pula yang memiliki NIP ganda.

”Alasannya hanya keterlambatan informasi (adanya PU PNS). Untuk AHR hilang kontak,” imbuhnya. 

Karena itu, sekdes yang memilih menjadi Kades dan nyaleg dipastikan dinonaktifkan. Termasuk AHR (Ahmad Haryanto)  yang sudah lama tidak menjalankan tugasnya.

Ketua DPC Demorkrat Abdurachman mengaku ada pengurusnya yang bernama Mochdor. Saat ini sebagai wakil ketua DPC Demorkrat Bangkalan. Selama ini sekretarisnya tidak pernah menerima SK dan gaji dari pemerintah meski di pusat tercatat sebagai PNS. ”Yang perlu ditegaskan tidak pernah menerima gaji,” katanya.

Sementara Ahmad Haryanto mengakui dirinya dulu pernah menjadi sekdes. Namun, dia baru mengetahui bahwa tercatat sebagai PNS. Meski begitu, dia tidak pernah menerima SK pengangkatan sebagai PNS dan temasuk gaji. ”Baru-baru ini saya yang tahu,” ujarnya. (jup)

(mr/onk/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news