alexametrics
Jumat, 24 Sep 2021
radarmadura
Home > Berita Kota
icon featured
Berita Kota

Airlangga: Penyaluran KUR Meningkat Pesat, Sinyal Pemulihan Ekonomi

26 Juli 2021, 23: 57: 45 WIB | editor : Haryanto

BERI PENJELASAN: Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan penjelasan terkait KUR.

BERI PENJELASAN: Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan penjelasan terkait KUR. (Kemenko Bidang Perekonomian for RadarMadura.id)

Share this      

JAKARTA – Program kredit usaha rakyat (KUR) turut mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN). Realisasi penyaluran KUR pun terus mengalami peningkatan. Contohnya dari awal tahun hingga 25 Juli 2021 meningkat menjadi Rp 143,14 triliun yang disalurkan kepada 3,87 juta debitur.

Realisasi KUR mencapai 56,58 persen dari target 2021 yaitu sebesar Rp 253 triliun. Total outstanding KUR sejak Agustus 2015 sebesar Rp 283 triliun dengan angka NPL yang relatif rendah sebesar 0,88 persen. Penyaluran KUR selama 2021 berdasarkan jenis, yaitu KUR Super Mikro sebesar 4,51 persen, KUR Mikro sebesar 60,92 persen, KUR Kecil sebesar 34,55 persen, dan KUR Penempatan TKI sebesar 0,02 persen.

Penyaluran KUR pada 2021 telah mendekati pola normal sebelum pra-covid dengan rata-rata penyaluran sebesar Rp 21,84 triliun per bulan. ”Peningkatan demand KUR yang signifikan disebabkan mulai pulihnya perekonomian dan juga karena suku bunga KUR yang rendah, yaitu hanya 3 persen. Pemerintah juga memberikan tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3 persen,” kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Baca juga: Vaksinasi Jadi Syarat Siswa SMA-SMK PTM

Menurut dia, penyaluran KUR terbanyak di Pulau Jawa sebesar Rp 78,66 triliun. Penyaluran KUR tertinggi di Provinsi Jawa Tengah dengan total penyaluran sebesar Rp 25,5 triliun. Kebijakan prioritas KUR untuk 2021 adalah untuk PEN dan optimalisasi pelaksanaan KUR Super Mikro. KUR diberikan untuk mendukung korporatisasi petani dan nelayan.

”KUR disalurkan kepada kelompok atau klaster dengan skema KUR khusus serta integrasi pembiayaan UMKM lainnya. Dukungan akses pembiayaan UMKM lainnya adalah Ultra Mikro (UMi) dan LPDB (Dana Bergulir) yang jika sudah naik kelas akan diarahkan ke KUR,” ucap Airlangga Hartarto.

Dijelaskan, penyaluran KUR pada sektor pertanian secara khusus juga mengalami peningkatan signifikan. Selama 2021 tumbuh sebesar 29,8 persen dengan total penyaluran sebesar Rp 42,7 triliun. Porsi penyaluran KUR sektor pertanian juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. ”Pada 2019, porsi KUR pertanian sebesar 26 persen, pada 2020 sebesar 29 persen, dan pada 2021 sebesar 29,8 persen,” ulas Airlangga Hartarto.

Ditambahkan, total akumulasi penyaluran KUR di sektor pertanian sejak awal 2021 hingga 25 Juli 2021 sebesar Rp 41,89 triliun yang didominasi oleh subsektor perkebunan kelapa sawit sebesar Rp 9,5 triliun. Kemudian, diikuti subsektor pertanian padi sebesar Rp 7,8 triliun dan subsektor perkebunan tanaman lainnya dan kehutanan sebesar Rp 5,5 triliun.

”Pemerintah terus mendorong porsi penyaluran KUR sektor pertanian dengan memberikan tambahan subsidi bunga sebesar 3 persen pada 2021. Lalu meningkatkan KUR tanpa agunan tambahan dari Rp 50 juta menjadi Rp 100 juta, pemberian fasilitas KUR khusus untuk kelompok komoditas pertanian dan komoditas produktif lain. Termasuk, memberikan relaksasi ketentuan KUR berupa penundaan pembayaran pokok, perpanjangan jangka waktu dan penambahan limit KUR,” ulas Airlangga Hartarto.

Selain itu, sambung Airlangga Hartarto, pemerintah juga mendorong percepatan peningkatan pembiayaan sektor pertanian dengan mendorong sinergi stakeholder. Antara lain dengan mendorong bank atau lembaga penyalur untuk meningkatkan penyaluran KUR khusus untuk kelompok atau klaster komoditas pertanian dengan pola kemitraan dengan perusahaan besar sebagai off-taker dan Bapak Angkat.

Pemerintah juga mendorong percepatan implementasi bisnis model one village one product (OVOP) dan one pesantren one product (OPOP) melalui pola klaster dengan pembiayaan KUR. Termasuk korporatisasi pertanian dengan pembiayaan murah dengan KUR khusus kelompok atau klaster pertanian.

”Pelaksanaan di lapangan juga harus sesuai dengan ketentuan KUR, yaitu mudah, sederhana, dan tidak ada syarat tambahan yang menghambat untuk mendapatkan KUR,” pungkas Airlangga. (ekon/par)

(mr/*/yan/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news