alexametrics
Kamis, 29 Jul 2021
radarmadura
Home > Berita Kota
icon featured
Berita Kota

Penerapan PPKM untuk Kendalikan Laju Covid-19 dan Jaga Kehidupan Warga

22 Juli 2021, 12: 56: 41 WIB | editor : Haryanto

PAPARAN: Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers bertema ”Tindak Lanjut Arahan Presiden RI terkait Perkembangan Terkini Penerapan PPKM” secara virtual di Jakarta, Rabu (21/7).

PAPARAN: Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers bertema ”Tindak Lanjut Arahan Presiden RI terkait Perkembangan Terkini Penerapan PPKM” secara virtual di Jakarta, Rabu (21/7). (Kemenko Bidang Perekonomian for RadarMadura.id)

Share this      

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan penjelasan resmi terkait perkembangan terkini pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada Selasa lalu (20/7). Presiden mengatakan, kebijakan penerapan PPKM adalah sesuatu yang tak dapat dihindari guna menekan laju penularan Covid-19. Termasuk, mengendalikan kapasitas rumah sakit yang menangani pasien Covid-19 agar tidak overcapacity.

”Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan PPKM sampai 25 Juli 2021. Namun, terus memantau, memahami dinamika di lapangan, dan mendengar suara-suara masyarakat yang terdampak PPKM. Jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka mulai 26 Juli 2021, pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap,” ucap Presiden Jokowi.

Untuk melaksanakan kebijakan perpanjangan sementara PPKM, pemerintah telah menerbitkan dua Instruksi Mendagri. Yaitu, Instruksi Mendagri Nomor 22 Tahun 2021 terkait PPKM Level 4 untuk Kabupaten/Kota di wilayah Jawa dan Bali. Termasuk, Instruksi Mendagri Nomor 23 Tahun 2021 terkait PPKM Mikro (Level 4 dan Level 3 untuk Kabupaten/Kota di wilayah luar Jawa dan Bali). Kedua Instruksi Mendagri tersebut berlaku sejak 21–25 Juli 2021.

Baca juga: DPC Partai Demokrat Sumenep Serahkan Tiga Ekor Hewan Kurban

”Akan terus dilakukan evaluasi dan monitoring perkembangan laju kenaikan kasus Covid-19 dan berbagai indikator yang lain. Hasil evaluasi dan monitoring selama lima hari akan dijadikan dasar bagi pembukaan secara bertahap atas PPKM,” tutur Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers bertema ”Tindak Lanjut Arahan Presiden RI terkait Perkembangan Terkini Penerapan PPKM” secara virtual di Jakarta, Rabu (21/7).

Menurut dia, PPKM kali ini juga disesuaikan menurut level asesmen masing-masing kabupaten/kota. Penentuan level yang didasarkan pada standar WHO, yaitu level asesmen situasi pandemi yang mengukur antara laju transmisi virus dibandingkan dengan kapasitas respons (3T). Selain itu juga menggunakan indikator kasus konfirmasi harian, tingkat BOR, dan pencapaian vaksinasi.

Dijelaskan, pada saat dilakukan pembukaan secara bertahap, tempat usaha yang akan dilakukan pembukaan yakni pasar tradisional (selain yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari), diizinkan dibuka sampai pukul 15.00 dengan kapasitas maksimal 50 persen pengunjung. Tentunya, dengan protokol kesehatan (prokes) ketat yang pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah daerah (pemda). Namun, saat ini pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari tetap diizinkan dibuka sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50 persen.

Ditambahkan, pedagang kaki lima (PKL), toko kelontong, agen/outlet voucher pulsa, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha kecil lain yang sejenis, diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai pukul 21.00 waktu setempat yang pengaturan teknisnya diatur oleh pemda.

Kemudian, warung makan, PKL, lapak jajanan, dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diizinkan buka dengan prokes ketat sampai pukul 21.00 waktu setempat. Batas maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung selama 30 menit.

Pemerintah juga telah mengalokasikan tambahan anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN), khususnya klaster kesehatan dan perlindungan sosial (perlinsos) yang mendapat tambahan sebesar Rp 55,21 triliun. Khusus untuk program perlinsos ditambah sebesar Rp 33,98 triliun (dari sebelumnya Rp 153,86 triliun menjadi Rp 187,84 triliun). Perlinsos itu untuk program kartu sembako, diskon listrik, subsidi kuota internet, kartu prakerja, bantuan beras Bulog, dan kartu sembako PPKM.

Tambahan atas beberapa program perlinsos tersebut antara lain adalah program kartu sembako, akan ditambah indeks manfaatnya selama 2 bulan masing-masing Rp 200 ribu untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Diskon listrik akan dilanjutkan untuk 3 bulan (Oktober–Desember 2021), sebesar Rp 1,91 triliun dan subsidi kuota internet selama 5 bulan (Agustus–Desember 2021) sebesar Rp 5,54 triliun.

Selanjutnya, kartu prakerja (Rp 1,2 triliun) dan bantuan subsidi upah/BSU (Rp 8,8 triliun) akan ditambah sebesar total Rp 10 triliun. Khusus BSU akan diberikan kepada para pekerja di sektor nonkritikal dan lokasi kerjanya berada di area PPKM Level 4 dengan upah Rp 3,5 juta ke bawah (diatur lebih lanjut dalam Permenaker yang sedang disusun); dan bantuan beras Bulog untuk 10 juta KPM BST dan 18,8 juta KPM kartu sembako.

”Program-program Perlinsos tambahan tersebut akan diprioritaskan untuk daerah-daerah yang menerapkan PPKM Level 4. Di mana untuk periode saat ini ada 122 kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Bali serta 15 kabupaten/kota di Luar Pulau Jawa dan Bali,” tutur Menko Airlangga Hartarto.

Selain itu, pemerintah juga akan memberikan insentif untuk usaha mikro atau supermikro yang sifatnya informal. Misalnya warung, PKL, lapak jajanan, dan lainnya masing-masing sebesar Rp 1,2 juta untuk sekitar 1 juta usaha mikro yang terdampak Level 4. Bantuan tersebut akan disalurkan oleh TNI/Polri. Mekanisme atau tata cara penyaluran bantuan akan diatur dalam pedoman umum dan petunjuk teknis yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh TNI/Polri. Nantinya berpedoman pada Permenkeu mengenai pemberian bantuan pemerintah, serta akan dilakukan pendampingan oleh Kemenkeu dan BPKP.

Untuk mendapatkan bantuan tersebut, masyarakat (pelaku usaha mikro atau supermikro) harus melakukan pendaftaran program bantuan. Babinsa dan bhabinkamtibmas akan ”menjemput bola” dengan mendatangi pelaku usaha mikro yang berhak, agar memudahkan mereka mendaftar. Formulir pendaftaran berupa isian sederhana yang berisi data-data pokok, antara lain NIK, jenis usaha/warung, lokasi usaha, dan isian data pokok lainnya.

TNI/Polri kemudian melakukan pengecekan data ke pemda (dinas terkait) mengenai data NIK (terkait dengan validitas data NIK) dan memastikan bahwa NIK tersebut tidak termasuk yang sudah mendapatkan (penerima) BPUM. Dengan demikian, tidak terjadi duplikasi bantuan. Setelah data valid, maka TNI/Polri akan menetapkan dan pemilik NIK tersebut resmi sebagai penerima bantuan.

Airlangga Hartarto mengungkapkan, TNI/Polri akan menyalurkan bantuan secara langsung dengan mendatangi lokasi usaha, sekaligus mengecek kesesuaian data yang diisi saat pendaftaran sebelumnya. Untuk mempertanggungjawabkan penyaluran bantuan tersebut, dapat berupa tanda terima (berita acara) dari penerima bantuan (pemilik warung/PKL dan lainnya) dan disertai dengan foto/dokumentasi yang memadai. Setelah pelaksanaan penyaluran bantuan, TNI/Polri akan merekap data dan mengisi form laporan sederhana untuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban.

”Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan tersebut, TNI/Polri akan berkoordinasi dengan pemda (dinas terkait), Kemendagri (Dukcapil), Kemenkop UKM (data BPUM). Sementara pengawasannya akan didampingi oleh Kejaksaan Agung, BPKP dan KPK. Sehingga, proses penyaluran dapat berlangsung cepat dan tepat sasaran,” paparnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menambahkan, pemerintah dalam waktu dekat akan meningkatkan frekuensi testing dan tracing. Termasuk membangun pusat isolasi di tempat perumahan yang padat penduduk di kawasan aglomerasi.

Di sisi lain, hari ini telah diterbitkan Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia dalam Masa PPKM Darurat, yang mengubah Permenkumham Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, dan mengatur pembatasan masuknya orang asing dari luar negeri dalam masa PPKM Level 4. Termasuk, para tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di proyek strategis nasional (PSN) maupun sektor lainnya.

”Orang asing yang diizinkan masuk adalah mereka yang memegang visa dan izin tinggal diplomatik maupun dinas, pemilik izin tinggal terbatas atau tetap, memiliki tujuan kesehatan atau kemanusiaan. Misalnya, dokter atau petugas laboratorium Covid-19, dan memiliki rekomendasi dari K/L terkait. Termasuk, memenuhi prokes Covid-19 (sudah vaksin, tes PCR, dan menjalankan karantina),” ulasnya.

Selain Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, konferensi pers juga dihadiri Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Termasuk, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati; Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah; Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly; dan Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Yusharto Huntoyungo. (*/par)

(mr/*/yan/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news