alexametrics
Kamis, 29 Jul 2021
radarmadura
Home > Bangkalan
icon featured
Bangkalan

Persoalkan Kepengurusan Sertifikat, Aktivis HMI Segel Kantor BPN

20 Juli 2021, 15: 01: 15 WIB | editor : Abdul Basri

DISEGEL: Pengurus HMI Cabang Bangkalan memasang gembok di pintu utama kantor BPN kemarin.

DISEGEL: Pengurus HMI Cabang Bangkalan memasang gembok di pintu utama kantor BPN kemarin. (JUPRI/RadarMadura.id)

Share this      

BANGKALAN, Jawa Pos Radar Madura – Belasan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bangkalan melakukan unjuk rasa (unras) di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bangkalan kemarin (19/7). Karena tidak ditemui Kepala Kantor BPN Bangkalan Muhammad Tansri, massa menyegel pintu kantor BPN. Akibatnya, semua pegawai pulang lebih cepat dari biasanya.

Ketua Umum HMI Cabang Bangkalan Muhammad Mukaffi mengatakan, aksi dilakukan karena banyaknya keluhan masyarakat atas lambannya penerbitan sertifikat tanah. Termasuk lambannnya penerbitan sertifikat tanah sekretariat HMI Cabang Bangkalan di Desa Telang, Kecamatan Kamal.

”Ada masyarakat yang mengurus hingga dua sampai tiga tahun, tapi belum selesai. Kami sudah kantongi datanya. Termasuk milik HMI sendiri yang sudah tujuh bulan kami urus, tapi sampai sekarang belum selesai,” sesalnya.

Baca juga: Menko Airlangga Ajak Ulama Sukseskan Prokes Lebaran Idul Adha

Menurut Mukaffi, berdasar Peraturan Kepala BPN 1/2010, estimasi waktu penyelesaian pendaftaran tanah seharusnya hanya 98 hari. Jika banyak sertifikat tanah masyarakat yang belum selesai hingga bertahun-tahun, itu mengindikasikan bobroknya pelayanan di kantor BPN Bangkalan. ”Sampai saat ini, masih banyak berkas yang tidak diselesaikan dan waktu pengerjaan di luar batas kewajaran,” kritiknya.

Dia menjelaskan, penyegelan dilakukan karena massa kesal tidak ditemui kepala BPN Bangkalan untuk berdialog. Penyegelan akan dilakukan sampai ketua BPN mau menemui aktivis HMI. Jika tidak mampu memperbaiki pelayanan yang dikeluhkan masyarakat, HMI minta kepala BPN Bangklalan mundur. ”Katanya tidak masuk, padahal hari ini kan hari aktif,” tanyanya.

Kekecewaan aktivis HMI semakin memuncak saat perempuan lansia datang dan berniat menanyakan kepengurusan dua sertifikat tanahnya yang tidak kunjung selesai. ”Mana yang katanya pelayanan terbaik di Jawa Timur. Ibu ini buktinya, mengurus sertifikat tanah sudah tiga tahun, tapi tidak selesai,” sambungnya.

Sementara itu, Kasubbag TU BPN Bangkalan Aan Setya Habowo mengakui pimpinannya sedang tidak ada di tempat work from home (WFH). Dia sudah berusaha menemui aktivis HMI, namun demonstran menolak. ”Saya sudah mau mewakili, tetapi mereka tidak bersedia,” imbuhnya.

Aan membantah pelayanan di institusinya dinilai lelet. Dia mengklaim selama ini institusinya langsung memproses semua pengajuan pelayanan. Dengan catatan, berkas administrasinya lengkap. Jika status tanah masih dalam sengkata, institusinya menunggu sampai sengketa itu klir. ”Kalau lengkap pasti langsung kami proses,” tegasnya.

Karena kantornya disegel, Aan meminta semua pegawai WFH. Namun dalam waktu dekat, kepala kantor BPN Bangkalan berjanji akan memenuhi tuntutan massa HMI dan berdialog secara langsung untuk mencari jalan keluar dari berbagai tuntutan yang diungkapkan aktivis HMI. ”Kemungkinan Pak Kakan (kepala kantor) Rabu (21/7) sudah bisa masuk,” tandasnya. (jup)

(mr/yan/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news