alexametrics
Kamis, 29 Jul 2021
radarmadura
Home > Sumenep
icon featured
Sumenep
Dinsos Ancam Cabut Izin Operasional

Jika E-Warong Tak Sediakan Komoditas Berkualitas

19 Juli 2021, 18: 17: 14 WIB | editor : Abdul Basri

SUDAH CAIR: Sejumlah KPM menerima BPNT berupa beras beberapa waktu lalu.

SUDAH CAIR: Sejumlah KPM menerima BPNT berupa beras beberapa waktu lalu. (DAFIR FALAH/RadarMadura.id)

Share this      

SUMENEP, Jawa Pos Radar Madura – Selama sepekan ke depan, bantuan pangan nontunai (BPNT) akan dicairkan. Sebanyak 95 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) bakal langsung menerima bantuan tersebut tiga bulan sekaligus. Mulai Juli, Agustus hingga September.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sumenep Moh. Iksan menuturkan, pencairan BPNT saat ini dalam proses. Per KPM nantinya mendapat Rp 200 ribu. Tetapi, tidak berbentuk uang tunai, melainkan bahan-bahan komoditas yang sudah disediakan e-warong. Wujudnya Bisa berupa telur, beras, daging, vitamin, dan lainnya. ”Yang disediakan e-warong harus berkualitas,” katanya.

Iksan tidak mau e-warong menyediakan komoditas yang tidak berkualitas. Apabila, menerima laporan dari KPM mengenai hal tersebut, institusinya akan mengambil langkah tegas dan tidak segan-segan mencabut izin operasional e-warong. ”Misalnya beras, ya minimal berasnya premium,” ujarnya.

Baca juga: Bupati Ra Latif Bantu Ratusan Tukang Becak

Menurut dia, salah satu alasan institusinya meminta e-warong menyediakan bahan-bahan berkualitas, agar KPM bisa merasakan langsung manfaat dari program BPNT. ”Prinsipnya, e-warong harus memenuhi syarat 6 T. Yakni, tepat waktu, tepat sasaran, tepat volume, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi. Kami selalu wanti-wanti soal itu,” terangnya.

Kalau ternyata e-warong memberikan komoditas yang tidak layak, dia menegaskan hal itu bentuk pelanggaran. ”Setiap pelanggaran pasti ditindaklanjuti. Sanksinya bisa peringatan hingga pencabutan izin. Itu sanksi manakala e-warong nakal. Tapi, sejauh ini belum ada laporan,” sebutnya.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Sumenep Samiudin mengatakan, dinsos jangan menunggu laporan untuk mengetahui komoditas yang disediakan e-warong layak konsumsi atau tidak. Tapi, harus mengawasi proses penyerahan kepada KPM. ”Nanti bisa diketahui layak dan tidak. Bagi penerima, yang penting dapat bantuan,” tandasnya.

(mr/daf/yan/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news