alexametrics
Kamis, 29 Jul 2021
radarmadura
Home > Bangkalan
icon featured
Bangkalan

Bangkalan Baru Serap 39 Persen APBD

Banyak Kegiatan Belum Terlaksana

17 Juli 2021, 18: 34: 28 WIB | editor : Abdul Basri

Bangkalan Baru Serap 39 Persen APBD

Share this      

BANGKALAN, Jawa Pos Radar Madura – Postur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Bangkalan 2021 Rp 2,2 triliun. Hingga Jumat (9/7), serapannya mencapai 39 persen dari total APBD.

Secara persentasi, serapan anggaran paling sedikit untuk belanja tidak terduga (BTT). Dari Rp 11,8 miliar yang disediakan, baru terserap Rp 510 juta atau baru empat persen. Yang kedua, yaitu belanja modal. Dari Rp 250 miliar baru terserap Rp 36,3 miliar.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bangkalan Abd. Aziz membenarkan serapan anggaran secara umum 39 persen. Persentase serapan paling banyak belanja operasi dan belanja transfer.

Baca juga: Serapan APBD Masih Sangat Rendah

Awalnya, BTT yang dialokasikan Rp 1,8 miliar. Seiring adanya ledakan kasus Covid-19, pemerintah melakukan perubahan APBD. Termasuk menambah BTT hingga mencapai Rp 11,8 miliar. Itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya kegiatan yang belum teranggarkan. ”Ini antisipasi kalau ada penanganan di luar rencana,” ucapnya kemarin (16/7).

Menurut Aziz, persentasi belanja modal memang masih rendah. Namun untuk program kegiatan fisik serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan, sudah banyak yang berjalan. Hanya, proses pencairan anggaran belum dilaksanakan sehingga terlihat rendah.

”Memang pembayaran di akhir banyak di akhir. Karena berkaitan dengan jatuh tempo pembayaran. Jadi cuma tinggal tahap pencairannya saja, bukan pelaksanaannya yang terlambat,” katanya.

Minimnya serapan BTT karena semua kegiatan sudah teranggarkan. Sebab, BTT hanya anggaran untuk mengantisipasi kejadian yang belum terprogram. Pihaknya yakin BTT tidak terserap secara penuh.

Tingginya serapan belanja operasional karena salah satu komponennya untuk pembayaran gaji pegawai yang realisasinya harus dilakukan setiap bulan. Sebab, itu sudah menjadi hak ASN dan kewajiban pemerintah. ”Kecuali untuk honor-honor dan insentif yang belum kita salurkan karena masih dikalkulasi ulang,” sambungnya.

Wakil Ketua DPRD Bangkalan Fatkurrahman berharap minimnya serapan anggaran dievaluasi. Utamanya dalam hal pengadaaan kegiatan fisik. Menurutnya, hingga saat ini masih banyak kegiatan yang belum terlaksana. ”Ini tidak lepas dari lambatnya kinerja dari OPD. Harapan kami ini menjadi bahan koreksi bagi bupati untuk para kepala dinas,” ujarnya.

Politikus PDIP itu menilai, seharusnya semua kegiatan mulai terlaksana sejak awal 2021. Dengan begitu, sebelum akhir 2021 semua kegiatan sudah terlaksana. Khususnya untuk kegiatan fisik. ”Kalau dikerjakan jauh-jauh kualitasnya bisa lebih bagus, karena tidak berpikir tentang waktu,” katanya. (jup)

(mr/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news