alexametrics
Kamis, 29 Jul 2021
radarmadura
Home > Bangkalan
icon featured
Bangkalan

Dinkes Belum Cairkan Insentif Nakes

Dari Rp 12,6 M, Baru Terealisasi Rp 2,8 M

16 Juli 2021, 15: 22: 43 WIB | editor : Abdul Basri

BUTUH PERHATIAN: Seorang tenaga kesehatan menyuntikkan vaksin kepada warga di Gedung Serbaguna Rato Ebuh Bangkalan, Senin (12/7).

BUTUH PERHATIAN: Seorang tenaga kesehatan menyuntikkan vaksin kepada warga di Gedung Serbaguna Rato Ebuh Bangkalan, Senin (12/7). (VIVIN AGUSTIN HARTONO/RadarMadura.id)

Share this      

BANGKALAN, Jawa Pos Radar Madura – Penanganan coronavirus disease 2019 (Covid-19) tidak main-main. Anggaran yang dikucurkan tidak sedikit. Untuk insentif tenaga kesehatan (nakes) yang berperang menghadapi Covid-19, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan mengalokasikan anggaran Rp 12,6 miliar.

Namun, banyak nakes yang belum mendapatkan haknya tersebut. Teurtama, nakes yang berada di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan atau yang tersebar di 22 puskesmas. Dari serapan Rp 2,8 miliar anggaran insentif yang sudah cair, semuanya baru nakes RSUD Syamrabu yang sudah menikmati (lihat grafis).

Kepala Dinkes Bangkalan Sudiyo mengatakan, tahun lalu insentif nakes disediakan oleh pemerintah pusat. Sementara tahun ini diserahkan kepada pemkab, sehingga besarannya juga disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemkab.

Baca juga: Cara Kepala Puskesmas Dharma Tanjung Hurin Ain Melawan Covid-19

Pria yang akrab disapa Yoyok itu tidak memungkiri sampai saat ini lembaganya belum realisasikan insentif untuk nakes puskesmas sejak Januari lalu. Itu semua karena beberapa kendala yang dihadapi lembaganya untuk pengajuan proses pencairan. ”On process. Kami masih pengajuan (pencairan, Red),” klaimnya kemarin (15/7).

Kendala yang dihadapi yaitu rumitnya administrasi pengajuan. Menurut Yoyok, untuk pengajuan pencairan, lembaganya harus mencantumkan semua jenis kegiatan penanganan Covid-19 yang telah dilakukan oleh nakes puskesmas. Dengan demikian, pengajuan pencairan dilakukan setelah semua administrasi benar-benar rampung.

”Tidak semudah yang kita bayangkan untuk mencairkan. Saya tidak mau menabrak regulasi, begitu ada yang nabrak, saya pending. Mending kita aman dari pemeriksaan,” tutur mantan kepala Puskesmas Blega tersebut.

Besaran insentif yang diberikan kepada nakes di masing-masing puskesmas tidak sama. Bergantung pada banyaknya pasien Covid-19 di tingkat kecamatan. Sementara jumlah nakes yang boleh mendapat insentif di puskesmas maksimal enam orang.

”Besarannya hanya Rp 2,5 juta per orang, baik perawat maupun dokter umum,” sambung Kabid Sumber Daya Kesehatan (SDK) Dinkes Bangkalan Indah Wahyuni.

Perempuan yang biasa disapa Yuyun itu menambahkan, besaran insentif untuk nakes di puskesmas jauh lebih kecil dibandingkan pada 2020 saat ditangani pemerintah pusat. Kala itu, dokter umum mendapat insentif Rp 10 juta, bidan dan perawat Rp 7,5 juta serta nakes lainnya Rp 5 juta.

”Karena sudah dilimpahkan ke daerah, maka disesuaikan dengan kemampuan daerah,” katanya.

Kendati setengah tahun insentif itu belum terealisasi, hingga saat ini belum ada nakes yang bertanya. Menurutnya, saat ini banyak nakes yang tengah sibuk dalam penanganan Covid-19. Mereka tidak sempat mempersiapkan administrasi pencairan insentif yang syaratnya lebih sulit.

Direktur RSUD Syamrabu Bangkalan Nunuk Kristiani mengatakan, insentif yang cair baru untuk nakes lainnya. Yaitu, analis medis dan tim pemulasaraan jenazah yang realisasinya Rp 2,8 miliar. Sementara untuk dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, bidan, dan perawat belum ada yang terealisasi.

Kendala dalam pengajuan pencairan insentif untuk nakes sama persis dengan yang dihadapi dinkes. Yaitu, semua nakes yang menangani Covid-19 harus didokumentasi hingga waktunya juga harus jelas.

Dengan anggaran insentif yang terbatas, bantuan yang diberikan kepada nakes jauh lebih sedikit dibandingkan tahun lalau. Tahun ini, dokter spesialis hanya mendapat Rp 5 juta, dokter umum dan dokter gigi Rp 3,5 juta. Lalu,  perawat dan bidan Rp  2,5 juta dan nakes lainnya Rp 2,5 juta.

Wakil Ketua DPRD Bangkalan Khotib Marzuki meminta realisasi insentf untuk nakes dipercepat. Utamanya Dinkes Bangkalan yang sampai saat ini belum merealisasikan anggaran yang telah disediakan. ”Jangan sampai nanti timbul kecemburuan antar nakes. Karena yang di RSUD sudah cair,” ujarnya.

Menurut dia, dengan situasi kasus Covid-19 seperti sekarang, harusnya realisasi insentif dipercepat. Agar menjadi tambahan semangat bagi nakes yang bertugas. Apalagi nakes berisiko tinggi terpapar Covid-19. ”Apa menunggu untuk diserahkan ke ahli warisnya?” sindir politikus PKB tersebut. (jup)

(mr/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news