alexametrics
Kamis, 29 Jul 2021
radarmadura
Home > Features
icon featured
Features

Miftahur Rozaq, Kiai yang Lebih Dikenal sebagai Komisioner KPU

10 Juli 2021, 19: 55: 36 WIB | editor : Abdul Basri

MENDIDIK: KH Miftahur Rozaq mengajari anak-anak mengaji di musala rumahnya.

MENDIDIK: KH Miftahur Rozaq mengajari anak-anak mengaji di musala rumahnya. (AZZA USMAN FOR RadarMadura.id)

Share this      

Tasawuf sering kali dimaknai sebagai sikap zuhud. Sikap tersebut bermakna mementingkan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Jauh sebelum KH Miftahur Rozaq menjadi komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur, kiai yang akrab disapa Mas Rozaq ini pernah mengajar mata kuliah ilmu tasawuf di salah satu perguruan tinggi di Sampang. Bagaimana implementasi ilmu tasawuf dalam kehidupan berdemokrasi? Berikut bincang-bicang dengan Mas Rozaq.

KIPRAH Mas Rozaq sebagai penyelenggara pemilu tidak diragukan. Putra almarhum KH A. Mudjalli Torjun ini sudah tiga periode menjadi penyelenggara pemilihan umum (pemilu). Periode pertama dan kedua menjabat sebagai komisioner KPU Sampang. Setelah dua periode di tingkat kabupaten, dia lulus dan dilantik sebagai komisioner KPU Jawa Timur untuk masa jabatan 2019–2024.

Kiai muda ini pernah mengajar mata kuliah ilmu tasawuf. Itu ketika dirinya masih aktif menjadi dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Nazhatut Thullab (STAI NATA) yang kini sudah berubah status menjadi institut agama Islam. Hal tersebut diakui Mas Rozaq sebelum menjadi anggota KPU.

Baca juga: Mayoritas Pasien Berhasil Sembuh Total

”Sebelumnya saya mengabdi sebagai dosen di IAI Nazhatut Thullab dan Stikes Nazhatut Thullab. Ini merupakan bagian dari background kami sebagai pendidik. Karena harus fokus sebagai penyelenggara pemilu sebagaimana ketentuan undang-undang, semuanya harus ditanggalkan,” ungkap Mas Rozaq mengingatkan UU 7/2017.

Mas Rozaq mengatakan, antara tasawuf dan demokrasi tidak ada pertentangan. Sebaliknya, mata kuliah yang dia ajarkan dulu jusru mengukuhkan prinsip-prinsipnya sebagai penyelenggara pemilu. Pria tiga anak ini mengatakan, ada nilai-nilai yang selaras dengan kode etik penyelenggara pemilu.

Kepada tim Acabis JPRM, Mas Rozaq mengungkapkan bahwa dirinya tidak hanya mengajar ilmu tasawuf saat menjadi dosen. Ada mata kuliah lain yang sempat dia pegang. Di antaranya, studi ilmu Alquran, studi ilmu hadis, hikmatut tashrih, filsafat hukum Islam, dan lainnya.

Menurut dia, nilai-nilai dalam mata kuliah tersebut yang meletakkan dasar nilai ketika saya masuk dalam dunia politik sebagai penyelenggara pemilu. Dia sangat beruntung lebih awal ditanamkan nilai-nilai agama. Sehingga ketika menjadi penyelenggara pemilu, tinggal disesuaikan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang dikenal dengan kode etik.

Putra sulung Nyai Hj Siti Maryam itu menjelaskan, nilai-nilai yang dia maksud antara lain tentang integritas, profesionalitas, kemandirian, serta beberapa nilai lain yang diajarkan dalam agama Islam. Nilai-nilai tersebut yang kemudian memantapkan langkah Mas Rozaq untuk menjalankan amanah sebagai anggota KPU. Baik saat bertugas di KPU Sampang maupun saat ini yang sudah bertugas di Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jawa Timur.

”Semua itu merupakan nilai-nilai keagamaan yang juga dituntut dalam kode etik KPU. Nilai-nilai itulah yang memantapkan saya. Di KPU pun nilai-nilai keagamaan itu menjadi modal dasar untuk menjadi penyelenggara pemilu,” jelas suami Nyai Hj Ervi Kusumawati itu.

Ditanya bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi demokrasi, Mas Rozaq mengingatkan pentingnya mengikuti pemerintah. Di dalam Al-Qur’an, kata dia, sudah termaktub atiullah atiurrasul wa ulilamri minkum. ”Di samping kita taat kepada Allah, di samping kita taat kepada Rasul, juga dituntut untuk melaksanakan kewajiban dan taat kepada pemerintah,” ungkap Mas Rozaq yang ditemui di rumahnya di Desa Pangongsean, Kecamatan Torjun, Sampang, belum lama ini.

Kemudian, dia menjelaskan salah satu bentuk ketaatan seorang warga negara, baik itu pemilih, peserta, maupun penyelenggara, adalah menaati ketentuan pemerintah. Menurut dia, masyarakat tidak hanya melaksanakan ritual keagamaan sebagaimana tertuang dalam Al-Qur’an dan hadis. Tetapi, juga ada hal yang cukup penting, yakni ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

Mas Rozaq juga mengingatkan, jika ada selisih pendapat pada hasil demokrasi harus disikapi dengan bijak. Menurut dia, ada beberapa sikap yang harus dikedepankan. Pertama, menghormati hasil pemilu. Kedua, ketika ada persoalan, mari diselesaikan dengan prosedur hukum.

Ada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan kepastian hukum ketika dianggap ada nilai-nilai yang mencederai peraturan perundang-undangan. Ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang akan melakukan pemanggilan ketika ada salah satu penyelenggara pemilu yang dianggap tidak menjalankan kode etik penyelenggara pemilu. Selain itu, ada proses sengketa di Bawaslu. ”Ketika proses tahapan ada kendala yang dianggap mencederai proses demokrasi,” terangnya.

Di akhir pertemuan, Mas Rozaq berpesan agar semua pihak bisa melewati proses demokrasi sesuai kapasitas masing-masing. ”Kita semua memiliki kewajiban menyampaikan kebenaran. Berdakwah itu tidak hanya menjadi kewajiban ulama, tetapi semua muslim. Apa pun kapasitasnya, mari sampaikan kebenaran, sampaikan nilai-nilai kebenaran kepada masyarakat. Watawa saubil haq watawa saubil sabr,” pungkasnya. 

(mr/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news