alexametrics
Kamis, 29 Jul 2021
radarmadura
Home > Ekonomi Bisnis
icon featured
Ekonomi Bisnis

Upaya Pemerintah Dukung Pengembangan Ekonomi Syariah

Perkuat Halal Value Chain

14 Juni 2021, 17: 41: 05 WIB | editor : Abdul Basri

SOLUTIF: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

SOLUTIF: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (IST)

Share this      

The State of Global Islamic Economy (SGIE) Report 2020/2021 mencatat Indonesia berada pada peringkat ke-4 dari 73 negara bidang ekonomi dan keuangan syariah global. Pencapaian ini meningkat signifikan dibandingkan 2018 yang menempati posisi ke-10.

DATA tersebut terungkap dalam rilis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor HM.4.6/145/SET.M.EKON.3/06/2021. Dalam siaran pers itu disebutkan, The State of Global Islamic Economy Report merupakan laporan yang mendefinisikan dan memberikan pandangan menyeluruh tentang ekonomi Islam serta potensi masa depannya, untuk memfasilitasi investasi dan pertumbuhan industri.

Pada 2019, aset keuangan syariah Indonesia tercatat sebesar US$99,2 miliar, atau sekitar 3,44% dari total aset keuangan syariah global. Kinerja sektor halal juga mampu menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan perekonomian nasional semasa Covid-19. Pada 2020, pertumbuhan halal value chain (HVC) hanya mengalami kontraksi sebesar -1,72 persen, lebih tinggi dibandingkan kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat -2,07 persen.

Baca juga: Pengendalian Covid-19 di Sumenep Cukup Baik

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, untuk memainkan peran besar bagi industri halal di pasar domestik dan pasar global, Indonesia harus menjadi bagian dari Global Halal Value Chain yang akan memelopori penerapan Halal Traceability dan Halal Assurance System yang tepercaya. Dukungan pemerintah dalam pengembangan ekonomi syariah yaitu dengan penguatan HVC yang berfokus pada enam klaster atau sektor industri potensial. Yaitu, makanan-minuman, pariwisata halal, fesyen muslim, media-rekreasi halal, farmasi-kosmetik halal, dan energi halal.

Keterangan Airlangga yang juga Ketua Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) itu disampaikan dalam acara Percepatan Inklusi Keuangan bagi Pondok Pesantren dan Halalbihalal X Aspirasi Para Lora dan Gus (Asparagus) secara virtual Jumat malam (11/6). Dia mengungkapkan, sudah terdapat dua permohonan kawasan industri halal (KIH) yang sampai tahap verifikasi di Kementerian Perindustrian. Yaitu, Kawasan Industri Modern Cikande di Serang (Banten) dan Kawasan Industri Safe n Lock di Sidoarjo (Jawa Timur). Permohonan itu sebagai bukti kesiapan industri nasional dalam mendukung Indonesia sebagai Produsen Halal Dunia.

Dia menambahkan, potensi ekonomi pondok pesantren (ponpes) sangat besar. Jumlah ponpes di Indonesia pada triwulan pertama 2021 sebanyak 31.385 ponpes dengan jumlah santri sekitar 4,29 juta orang, yang 44,2 persen di antaranya memiliki potensi ekonomi. Semua ponpes diharapkan akan memiliki potensi ekonomi sehingga dapat menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan, ekonomi syariah, dan UMKM halal Indonesia.

Menurut dia, kolaborasi dalam membangun ekosistem syariah berbasis ponpes perlu dilakukan baik antara regulator maupun stakeholder, sehingga ponpes dapat mendorong terjadinya peningkatan keuangan inklusif seiring dengan peningkatan akses keuangan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan, mengurangi jumlah kemiskinan, serta meningkatkan kapasitas UMKM sehingga dapat naik kelas. ”Usaha yang dijalankan di ponpes sebaiknya menjadi usaha menengah besar, bukan menengah kecil lagi,” ungkap Menko Airlangga dikutip dari ekon.go.id.

Program percepatan inklusi keuangan dalam mendukung kemandirian ponpes dilaksanakan pemerintah melalui sekretariat DNKI. Antara lain berbentuk edukasi keuangan bagi santri dan pemberdayaan kemandirian pesantren dengan program Pesantren Go Digital. Kemudian, implementasi dan pemanfaatan Kartu Santri untuk keperluan edukasi serta transaksi dalam lingkungan pesantren juga identitas para santri. Selain itu, pendampingan pelatihan digital marketing dan pembiayaan syariah/program one pesantren one product (OPOP)/Koperasi Pesantren.

Program OPOP dilaksanakan untuk menghasilkan satu produk kelas global yang unik dan khas dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Peserta program OPOP saat ini telah mencapai 1.500 pesantren dengan total transaksi business match per Desember 2020 sebesar Rp 21 miliar.

”Koordinasi dan sinergi bersama semua stakeholder harus terus dipertahankan dan diperkuat dalam mendukung inklusi keuangan bagi ponpes,” jelas Airlangga.

Dalam halalbihalal bertema ”Sinergi dan Kolaborasi Program Mendukung Inklusi Keuangan Pesantren” tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman dan dukungan pembiayaan KUR dengan PT Indomobil Prima Energi, PT Bank Syariah Indonesia, dan Koperasi Ponpes Bahrul Ulum. Turut hadir secara virtual Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir, Tim Ahli Menko Perekonomian Franky Sibarani serta Presiden Direktur Indomobil Group Jusak Kertowidjojo.

Hadir secara fisik di Ponpes Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang adalah Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, Bupati Jombang Mundjidah Wahab serta Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Kemenko Perekonomian Erdiriyo. Selain itu, Pengurus Asparagus KH. Agus Solachul Aam Wahib Wahab (Gus Aam), Ketua Majelis Pengasuh Ponpes Bahrul Ulum Tambakberas KH. M. Hasib Wahab, dan Ketua Umum Yayasan Ponpes Bahrul Ulum KH. M. Wafiyul Ahdi. Direktur Retail Banking Bank Syariah Indonesia Kokok Alun Akbar serta perwakilan dari BUMN lainnya juga hadir.

(mr/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news