alexametrics
Sabtu, 19 Jun 2021
radarmadura
Home > Berita Kota
icon featured
Berita Kota

Rekomendasikan 3 Hal Penting untuk Capai Ketahanan Air Nasional 2021

10 Juni 2021, 11: 52: 14 WIB | editor : Haryanto

BERWIBAWA: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.

BERWIBAWA: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. (Istimewa)

Share this      

JAKARTA – Risiko dan ancaman ketahanan air yang tidak ditanggulangi akan berpotensi menurunkan PDB Indonesia sekitar 7,3 persen pada 2045. Risiko ancaman terhadap Ketahanan Air Indonesia di masa depan yaitu kurangnya ketersediaan air, kenaikan air laut, dan penurunan muka tanah yang menyebabkan kejadian banjir di pesisir. Pengambilan air tanah secara tak terkendali juga berkorelasi terhadap potensi penurunan muka tanah, degradasi lahan, dan sebagainya.

Data tersebut terungkap berdasar hasil studi World Bank dan Kementerian PPN/Bappenas (2021) mengenai ”Ketahanan Air Indonesia”. Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor HM.4.6/141/SET.M.EKON.3/06/2021 menyebutkan bahwa pengelolaan sumber daya air (SDA) yang menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan mendorong terciptanya Ketahanan Air Nasional dan menjamin ketersediaan sumber air baku guna memenuhi kebutuhan air nasional. Termasuk, kebutuhan air masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari maupun mendukung mata pencaharian.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional mengatakan, Ketahanan Air Nasional tersebut tidak dapat terwujud tanpa koordinasi antar-pemangku kepentingan yang kolaboratif, baik antar kementerian/lembaga, masyarakat maupun dunia usaha. Dalam Sidang Pleno Dewan Sumber Daya Air Nasional Tahun 2021 secara virtual di Jakarta, Rabu (9/6), dia mengingatkan amanatkan UU 17/2019 tentang Sumber Daya Air dan Perpres 10/2017. Bahwa, peran Dewan SDA Nasional dan Dewan SDA Provinsi sangat diperlukan. ”Utamanya untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan stakeholder dalam sebuah kebijakan nasional atau program pemerintah untuk meningkatkan Ketahanan Air Indonesia,” jelas Menko Airlangga dikutip dari ekon.go.id.

Baca juga: Kasus Meningkat, Angka Kematian Bertambah

Sidang pleno kali ini menyepakati beberapa hal. Yakni, Rencana Kerja Dewan SDA Nasional 2021, Rekomendasi Pengendalian Erosi dan Sedimentasi untuk Pelestarian Fungsi Waduk, Rekomendasi Perspektif Sumber Daya Air untuk Pengembangan Calon Ibu Kota Negara, dan Rekomendasi Metodologi Indeks Ketahanan Air Nasional.

Dia berharap apa yang telah disepakati dan diputuskan dalam sidang pleno ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi presiden dalam penanganan isu strategis di bidang SDA. Kemudian, dapat segera dilaksanakan oleh seluruh stakeholder sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Dia juga menyampaikan, salah satu kunci keberhasilan untuk mencapai Pengelolaan SDA Terpadu adalah sinkronnya pelaksanaan kebijakan semua stakeholder, yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, sampai evaluasi outcome yang ditargetkan. Terkait Rekomendasi Pengendalian Erosi dan Sedimentasi untuk Pelestarian Fungsi Waduk, bahwa hal ini perlu dilakukan secara terpadu di hulu maupun hilir, dengan melibatkan semua stakeholder. 

Jadi, jelas Airlangga, dalam pengelolaan sebuah infrastruktur waduk/bendungan tidak bisa dimaknai hanya sebatas kegiatan operasi dan pemeliharaan pada badan waduk saja. Tetapi, juga mencakup pengendalian erosi dan sedimentasi yang berasal dari sempadan waduk (greenbelt) dan daerah tangkapan air atau daerah aliran sungai (DAS).

Karena itu, Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Kementan, dan pemerintah daerah agar bersama-sama memusatkan atensinya dalam pengendalian erosi dan sedimentasi untuk menjaga kondisi hulu DAS dan kelangsungan fungsionalitas bendungan yang sudah ada. Terutama 61 bendungan baru yang akan dibangun untuk mendukung ketersediaan air, ketahanan pangan (food estate), penyediaan listrik melalui renewable energy, dan pengendalian banjir di daerah hilir.

Pengelolaan sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah/sanitasi, dan konservasi sumber air perlu dikelola secara terintegrasi dengan menerapkan sistem smart technology. Upaya itu perlu dilakukan agar Rekomendasi Perspektif Sumber Daya Air untuk Pengembangan Calon Ibu Kota Negara bisa optimal. 

Sementara untuk Rekomendasi Metodologi Indeks Ketahanan Air Nasional, dapat diimplementasikan konsepsi Metodologi Indeks Ketahanan Air dalam mengukur indikator pencapaian pengelolaan SDA yang diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu instrumen dalam proses perumusan kebijakan pemerintah ke depannya.

Ketua Dewan SDA Nasional, dia uga mengimbau dan Mendorong pemerintah provinsi dapat mengaktifkan kembali dan/atau membentuk Dewan SDA Provinsi, sebagai wadah koordinasi pengelolaan SDA yang diharapkan dapat segera menyusun beberapa hal. Di antaranya Kebijakan Pengelolaan SDA Provinsi berserta matriks tindak lanjut pelaksanaannya serta Indeks Ketahanan Air Provinsi agar program dan kegiatan pengelolaan SDA di tingkat provinsi dapat dievaluasi secara terukur. 

Pada kesempatan ini Menko Airlangga juga menyetujui Rencana Kerja Dewan SDA Nasional Tahun 2021. Rencana kerja tersebut harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh anggota Dewan SDA Nasional. Ia juga berharap Sidang Pleno Dewan SDA Nasional ini dapat dilaksanakan minimal satu kali dalam tiga bulan.

Turut hadir secara virtual dalam sidang pleno hari ini adalah Menteri PUPR selaku Ketua Harian Dewan SDA Nasional Basuki Hadimuljono, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Perwakilan dari Kemenko Perekonomian, Kemenko Marves, Kemenperin, Kemendikbud-Ristek, BMKG, serta para anggota Dewan SDA Nasional. (*/luq)

(mr/*/yan/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news