alexametrics
Sabtu, 19 Jun 2021
radarmadura
Home > Hukum & Kriminal
icon featured
Hukum & Kriminal

Empat Proyek Fisik Dinkes Sumenep Berpotensi Berujung Pidana

09 Juni 2021, 18: 32: 14 WIB | editor : Abdul Basri

Empat Proyek Fisik Dinkes Sumenep Berpotensi Berujung Pidana

Share this      

SUMENEP, Jawa Pos Radar Madura – Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep harus segera menyelesaikan kekurangan volume paket pekerjaan gedung dan bangunan yang termaktub di Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jatim TA 2020. Jika dinkes abai, potensial berujung pidana. Hal itu diungkapkan Kajari Sumenep Adi Tyogunawan.

Menurut Adi Tyogunawan, segala sesuatu yang menjadi temuan BPK Perwakilan Jatim yang diungkap dalam LHP terhadap empat proyek di dinkes harus ditindaklanjuti. Apalagi, terdapat ketentuan bahwa respons atas temuan tersebut dilakukan selama 60 hari setelah LHP turun. ”Selama 60 hari harus ditindaklanjuti. Sebab, itu temuan BPK Perwakilan Jatim,” katanya.

Dia menjelaskan, aparat penegak hukum (APH) bisa melakukan langkah-langkah jika Dinkes Sumenep tidak menindaklanjuti temuan yang tertuang dalam LHP BPK Perwakilan Jatim tersebut. ”APH bisa masuk untuk memproses temuan itu. Temuan dari BPK itu harus jadi perhatian biar tidak berujung pidana,” ujarnya.

Baca juga: Bupati Pamekasan Masuk UMM tanpa Tes

Jaksa asal Medan itu menyatakan, setiap kegiatan yang bersumber dari keuangan negara wajib dilaksankaan sesuai peruntukan. Apalagi, jika kegiatan tersebut untuk kepentingan masyarakat. ”Kami ingatkan, jangan sampai keluar dari peruntukan dan ketentuan yang ada,” tegas Adi Tyogunawan.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Sumenep Samiudin mengatakan, karena dinkes merupakan mitra kerja komisi IV, segera dilakukan pemanggilan untuk dimintai klarifikasi. Dia mengingatkan dinkes agar tidak menganggap remeh temuan Rp 77 juta itu.

”Sebab, audit BPK tersebut tidak mengada-ada. Nanti kan ada perhitungan APBD 2020, sambil lalu kami tanyakan tentang temuan BPK itu,” janjinya.

Politikus PKB itu mengaku heran karena ditemukan kekurangan volume di empat paket. Semestinya, hal tersebut tidak terjadi jika dinkes benar-benar bertanggung jawab atas kegiatan itu. ”Kami berharap dinkes lebih serius mengawasi kegiatan yang bersumber dari keuangan negara,” ingatnya.

Sekadar diketahui, dari hasil pemeriksaan fisik dan dokumen pertanggungjawaban atas realisasi belanja modal gedung dan bangunan pada dinkes, terdapat kekurangan volume Rp 77.319.349,15. Kekurangan volume tersebut tersebar untuk empat paket pekerjaan gedung dan bangunan di Dinkes Sumenep. 

(mr/daf/yan/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news