alexametrics
Sabtu, 19 Jun 2021
radarmadura
Home > Pamekasan
icon featured
Pamekasan

Kejari Panggil Badan Usaha yang Tak Patuh Regulasi JKN-KIS

04 Juni 2021, 16: 32: 04 WIB | editor : Haryanto

MINTA KETERANGAN: Staf kantor Kejari Pamekasan menginterview perwakilan badan usaha.

MINTA KETERANGAN: Staf kantor Kejari Pamekasan menginterview perwakilan badan usaha. (BPJS Ketenagakerjaan for RadarMadura.id)

Share this      

PAMEKASAN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan memanggil 12 badan usaha di Kota Gerbang Salam pada Kamis lalu (3/06). Pemanggilan itu, lantaran 12 badan usaha tersebut tidak patuh terhadap ketentuan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN – KIS).

Jaksa Pengacara Negara Kejari Pamekasan Elisa menuturkan, ketidak patuhan itu antara lain tidak mendaftarkan pekerjanya dalam program JKN – KIS. Termasuk tidak membayar iuran sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami (Kejari Pamekasan, Red) mendapatkan Surat Kuasa Khusus dari BPJS Kesehatan Pamekasan. Dalam hal ini untuk kepatuhan badan usaha ke program BPJS Kesehatan (JKN – KIS). Kejaksaaan laalu menindaklanjuti SKK tersebut dengan memanggil badan usaha yang tidak patuh untuk mendaftarkan pekerjanya dan membayar iuran JKN,” ujar Elisa.

Baca juga: Sisiri Masyarakat Kurang Mampu, Bupati Sampang Bantu Yatim Piatu

Elisa menambahkan, jaminan kesehatan merupakan hak setiap pekerja yang sudah dilindungi oleh peraturan yang berlaku. Sehingga sudah menjadi kewajiban dari pemberi kerja untuk dapat mendaftarkan pekerjanya dan membayar iuran program Jaminan Kesehatan.

“Kami minta badan usaha patuh kepada peraturan yang berlaku. Karena jaminan kesehatan ini merupakan hak pekerja. Ketika sewaktu – waktu mereka atau anggota keluarganya sakit, sudah ada jaminan kesehatan dapat digunakan untuk berobat,” imbuhnya.

Sementara itu, Kabid SDM, Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan Ary Udiyanto menjelaskan, institusinya telah bersinergi dengan Kejari Pamekasan untuk ikut dalam penegakan kepatuhan badan usaha terhadap ketentuan program JKN – KIS.

Saalah satu tujuannya, agar seluruh hak-hak pekerja memperoleh jaminan kesehatan layak terpenuhi. Diakui, sampai saat ini, terdapat badan usaha yang tidak patuh. "Jangan ada lagi pekerja tidak bisa berobat karena belum memiliki jaminan kesehatan,” pungkasnya (*/par)

(mr/*/yan/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news