alexametrics
Sabtu, 15 May 2021
radarmadura
Home > Esai
icon featured
Esai

Menyoal Independensi Pesantren

Oleh: ACHMA BAHRUL ROZI

19 April 2021, 17: 50: 42 WIB | editor : Abdul Basri

Menyoal Independensi Pesantren

Share this      

DI tengah upaya menangani dampak pandemi Covid-19, pemerintah melalui Kementerian Agama mengucurkan dana BOP ponpes, TPQ, dan MDT di seluruh Indonesia. Tujuannya, membantu ponpes supaya bisa melaksanakan kegiatan masing-masing yang ikut terpuruk akibat pandemi.

Biaya operasional pendidikan (BOP) pesantren, terlepas dari isu karut-marut penyalurannya yang konon banyak salah sasaran, setidaknya bantuan tersebut dapat memberikan energi baru bagi dunia pendidikan pesantren yang semakin terpuruk akibat pandemi Covid-19. Belum lagi kekhawatiran bantuan tersebut dijadikan ajang bisnis bagi oknum yang tidak bertanggung jawab yang sengaja memanfaatkan situasi dan kesempatan untuk kepentingan pribadi atau golongan dengan berbagai cara, seperti modus alamat ganda, numpang alamat, dan data fiktif.

Dengan telah terkucurnya BOP tahap I dan II serta akan dikucurkannya BOP tahap III merupakan bukti bahwa pemerintah peduli terhadap pondok pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan. Bantuan tersebut diharapkan menjadi ”suplemen” bagi keberlanjutan kegiatan pesantren. Alhasil, tujuan BOP sesungguhnya memberikan obat bagi pesantren dan lembaga keagamaan agar bisa bertahan di tengah keterpurukan ekonomi akibat pandemi.

Baca juga: Jaga Kondusivitas, Kapolres Didik Selipkan Pesan Kamtimbas

Pertanyaannya kemudian, apakah BOP menjadi ”rahmat finansial” bagi pesantren, atau sebaliknya justru menjadi ”bencana finansial”?

Layaknya obat untuk menyembuhkan penyakit, BOP menjadi salah satu harapan dunia pendidikan pesantren sebagai bagian dari bentuk tanggung jawab dan komitmen pemerintah terhadap eksistensi pesantren sebagai lembaga keagamaan. Namun harus diakui, pada praktiknya, BOP menyimpan potensi distorsi tujuan pesantren itu sendiri. Alih-alih menyembuhkan penyakit, jika tidak disikapi secara bijaksana, BOP malah bisa menyebabkan overdosis, bahkan timbulnya komplikasi penyakit yang lebih kronis lagi.

Terlepas dari tujuan pemerintah di balik biaya operasional, misalnya keterkaitan anggaran ini dengan situasi pandemi yang melanda negeri ini, kebijakan pemerintah mengucurkan biaya operasional dapat melahirkan perubahan cara pandang para pelaku pendidikan di pesantren, termasuk sikap guru dan perilaku santri di satu sisi.

Di sisi lain, karut-marut pencairan dan penyimpangan yang terjadi akan memunculkan kecurigaan masyarakat dan pada akhirnya memuncak menjadi menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pesantren. Perlahan namun pasti, dampak BOP adalah mulai tercipta jarak di antara pesantren dan masyarakat.

Kekhawatiran itu terletak pada terbentuknya kesadaran di tengah masyarakat bahwa segala bentuk kebutuhan operasionalnya sudah menjadi tanggung jawab pemerintah. Akibat paling fatal adalah hilangnya nilai-nilai fundamental pesantren sebagai lembaga pendidikan yang independen, berdiri, dan didirikan bersama masyarakat.

Subordinasi Pesantren

Jika biaya operasional pesantren menjadi racun finansial, akomodasi pesantren dalam alokasi BOP justru menyimpan potensi yang jauh lebih berbahaya lagi, yaitu berupa perangkap subordinasi.

Pesantren dikenal sebagai lembaga yang memiliki identitas dan karakter unik yang membedakannya dengan lembaga-lembaga lain. Lembaga pendidikan keagamaan yang memiliki watak kemandirian, kesederhanaan, persamaan, jiwa perjuangan, dan keikhlasan.

Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menggambarkan santri dalam lembaga pesantren sebagai salikun (aspiran), sebagai sosok yang sedang berada di perjalanan menuju ke arah kesempurnaan pandangan yang dibawa oleh moralitas/akhlak tertentu. Sederhananya, pesantren merupakan perguruan tirakat (tasawuf) untuk mencapai kesempurnaan jiwa melalui relasi syekh dan murid. Karena itu, prinsip-prinsip ketawaduan, kesederhanaan, keihklasan, kepatuhan, zuhud, dan lain-lain menjadi ciri utama pesantren yang tidak mungkin dihilangkan.

Kehadiran BOP, disadari sebagai skenario sistematis atau tidak, merupakan usaha untuk menempatkan pesantren sebagai subordinasi dari pemerintah pertama melalui ketergantungan finansial. Agenda berikutnya sudah dapat diterka, intervensi kurikulum sedemikian rupa sehingga pesantren kehilangan otonomi dan karakter aslinya.

Jika kondisi ini tercipta, pesantren tidak sebatas terjebak pada hegemoni finansial, tetapi juga hilangnya nilai-nilai yang paling fundamental dari pesantren itu sendiri. Yakni, identitas sebagai lembaga pendidikan keagamaan dan sosial kemasyarakatan yang mengedepankan ahklakul karimah. Pesantren tak ubahnya lembaga-lembaga pendidikan lain yang berorientasi materi, pangkat, dan kekuasaan. Lambat tapi pasti, disadari atau tidak, seperti telah dikatakan, kuatnya godaan materi akan mengantarkan pesantren pada perilaku materialis.

Akhirnya, berpulang pada kebijaksanaan kalangan pesantren, hendak ke mana pesantren akan dibawa. Hal itu juga bergantung pada aktor-aktor pendidikan dalam menyikapi biaya operasional pesantren, sebagai tujuan ataukah sarana. Yang perlu direnungkan adalah, jika saat ini pesantren telanjur terjebak pada perangkap finansial dan subordinasi penguasa, dapatkah pesantren mempertahankan kemurnian yang dimilikinya? 

*)Alumnus Pondok Pesantren Annuqayah Latee Guluk-Guluk, Sumenep

(mr/*/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news