alexametrics
Kamis, 06 May 2021
radarmadura
Home > Bangkalan
icon featured
Bangkalan
Bupati Bangkalan Teken SK TP2DD

Tingkatkan PAD dan Kurangi Penyimpangan

16 April 2021, 19: 47: 45 WIB | editor : Abdul Basri

BENTUK KOMITMEN: Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron menandatangani pembentukan TP2DD disaksikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Emil Elestianto Dardak serta perwakilan Bank Indonesia di Hotel Shangri-La, Surabaya, kemarin.

BENTUK KOMITMEN: Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron menandatangani pembentukan TP2DD disaksikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Emil Elestianto Dardak serta perwakilan Bank Indonesia di Hotel Shangri-La, Surabaya, kemarin. (ERWIN FOR RadarMadura.id)

Share this      

SURABAYA, Jawa Pos Radar Madura – Sebanyak 15 bupati/wali kota resmi menandatangani pembentukan tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (TP2DD) di Hotel Shangri-La, Surabaya, kemarin (15/4). Satu dari belasan kepala daerah itu Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron.

Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron membubuhkan teken surat keputusan (SK) tentang TP2DD. Penandatanganan disaksikan oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, dan pihak Bank Indonesia (BI) Perwakilan Jawa Timur.

Daerah harus mulai mengimplementasikan pengembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD). Kewajiban itu merujuk pada Keputusan Presiden 3/2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.

Baca juga: Dibacok Adik Kandung, Warga Pamekasan Tewas

Bupati menyampaikan, penandatanganan TP2DD ini sebagai tindak lanjut pertemuan pada Jumat (9/4) dengan pihak Bank Indonesia Perwakilan Jatim. Kemarin merupakan penandatanganan pembentukannya. Tidak hanya Bangkalan, 14 kabupaten/kota lain di Jawa Timur juga demikian.

”TP2DD ini bertujuan mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah. Terutama dalam urusan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah,” kata dia.

Menurut bupati, ETPD ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah. Selain itu juga bisa mendukung tata kelola dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah.

”Hal lainnya, bisa mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital di masyarakat guna mewujudkan keuangan yang inklusif, serta meningkatkan integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional,” terang mantan ketua DPRD Bangkalan itu.

Ketika transaksi keuangan pemerintah daerah bergeser ke digitalisasi, otomatis akan mengurangi penyalahgunaan. Sebab, semua serbadigital dan tercatat dengan baik. ”ETPD ini, selain bisa meningkatkan PAD, juga bisa meminimalkan adanya penyimpangan transaksi di lingkungan pemda,” sebutnya.

Sekkab Bangkalan Moh. Taufan Zairinsjah menegaskan, ETPD dan digitalisasi pembayaran akan mendorong interkoneksi dan interoperabilitas layanan sistem pembayaran. Itu bisa melalui ekstensifikasi penggunaan instrumen dan kanal pembayaran seperti QR Code Indonesian Standard (QRIS). ”Bisa juga untuk penggunaan platform e-commerce untuk pembayaran pajak dan retribusi,” terangnya.

Taufan mengatakan, setelah bupati menandatangani TP2DD akan langsung dirapatkan untuk peluang transaksi yang bisa diterapkan. Namun, jauh sebelum diterapkan, diperlukan perangkat terlebih dahulu untuk mendukung cara kerja ETPD.

”Pembayaran honor juga bisa melalui ini. Pembayaran PBB juga bisa. Nanti kami bahas lebih teknis. Yang jelas, TP2DD sudah dibentuk,” tandasnya.

(mr/daf/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news