alexametrics
Sabtu, 17 Apr 2021
radarmadura
Home > Hukum & Kriminal
icon featured
Hukum & Kriminal

Hari Ini Panggil Terpidana Kambing Etawa

Kejari Bangkalan Laksanakan Putusan MA

24 Maret 2021, 17: 19: 55 WIB | editor : Abdul Basri

PUTU ARYA WIBISANA  Kasi Intelijen Kejari Bangkalan.

PUTU ARYA WIBISANA Kasi Intelijen Kejari Bangkalan. (RadarMadura.id)

Share this      

BANGKALAN, Jawa Pos Radar Madura – Mahkamah Agung (MA) telah menetapkan Syamsul Arifin dan Mulyanto Dahlan secara sah dan meyakinkan bersalah dalam kasus korupsi pengadaan kambing etawa. Namun, mereka belum dieksekusi.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan akan melayangkan surat memanggilan kepada keduanya hari ini (24/3). Pemanggilan itu sebagai tindak lanjut putusan MA nomor 133 K/Pid.Sus/2021 yang dibacakan pada Rabu (27/1). ”Pemanggilan pertama ini dalam rangka memberitahukan kepada terdakwa kalau kami akan melaksanakan putusan dari MA,” terang Kajari Bangkalan Candra Saptaji diwakili Kasi Intelijen Putu Arya Wibisana kemarin (23/3).

Putu mengutarakan, pemanggilan terhadap dua terpidana itu akan dikirimkan ke alamat masing-masing. Sebab, saat ini keduanya sudah tidak lagi aktif sebagai aparatur sipil negara (ASN). Pihaknya berharap Syamsul dan Mulyanto kooperatif dengan memenuhi surat pemanggilan kejari.

Baca juga: Sasar Kalangan Muda Kurang Mampu

”Saya harap mereka secara sadar datang sendiri ke sini (Kejari Bangkalan) untuk selanjutnya kami masukkan ke Rutan Kelas II-B Bangkalan,” imbuhnya.

Jika panggilan pertama tidak digubris, pihaknya akan melayangkan pemanggilan kedua. Jika masih tetap tidak diindahkan, surat pemanggilan ketiga bakal dikirimkan kembali. ”Kalau yang ketiga tidak kooperatif, mungkin nanti kami mengambil tindakan lain,” tegasnya.

Berdasar putusan MA nomor 133 K/Pid.Sus/2021, Syamsul dan Mulyanto dijatuhi hukuman pidana enam tahun enam bulan. Selain itu, dibebani pidana denda Rp 200 juta subsider enam bulan penjara. Syamsul juga dibebani uang pengganti Rp 3,7 miliar dan Mulyanto Rp 4,6 miliar.

Apabila satu bulan setelah putusan dibacakan tidak membayar, akan diganti tiga tahun tiga bulan kurungan penjara. ”Pidananya susuai dengan sisa yang sudah dijalani,” terang pria kelahiran Bali tersebut.

Putu mengaku tidak tahu apakah mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Syamsul Arifin dan mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Mulyanto Dahlan sudah memenuhi denda dan uang pengganti sesuai putusan MA. Kewajiban membayar denda dan uang pengganti itu sudah gugur sebelum putusan itu diterima kejari. Sebab, amar putusan memerintahkan denda dan uang pengganti dibayar satu bulan setelah pembacaan putusan.

Sementara itu, Edi Juminta selaku penasihat hukum Syamsul dan Mulyanto belum dapat memberikan banyak keterangan mengenai kasus yang membelit kliennya. Apalagi, pihaknya mengaku belum mendapat salinan putusan dari MA maupun Pengadilan Tipikor Surabaya.

”Maaf saya masih dampingi orang tua saya lagi sakit dan di laboratorium. Maaf saya belum bisa komentar ya,” ujarnya.

Jika Edi Juminta belum memenerima salinan putusan, kemungkinan Mulyanto dan Syamsul tidak membayar denda dan uang pengganti. Karena itu, jika diakumulasikan, pidana penjara Syamsul dan Mulyanto 10 tahun lima bulan. Namun, karena telah menjalani masa hukuman sebagaimana putusan Pengadian Tinggi Surabaya selama 1,6 tahun, sisa hukuman tinggal 8 tahun 11 bulan.

Sebelumnya, Pengadian Tipikor Surabaya menjatuhi hukuman pidana penjara 4,6 tahun kepada dua terdakwa kasus korupsi kasus kambing etawa tersebut. Mereka kemudian mengajukan banding ke pengadilan tinggi.

Hakim mengurangi hukuman menjadi 1,6 tahun penjara. Lalu, Kejari Bangkalan mengajukan kasasi ke MA. Hasilnya, Syamsul dan Mulyanto diganjar pidana penjara 6 tahun setengah. (jup)

(mr/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news