alexametrics
Sabtu, 17 Apr 2021
radarmadura
Home > Bangkalan
icon featured
Bangkalan

Warga Tolak Pembangunan Perumahan

03 Maret 2021, 19: 48: 28 WIB | editor : Abdul Basri

DISOAL: Warga menyerahkan surat pernyataan penolakan pembangunan perumahan kepada tim Satpol PP dan DPMPTSP Bangkalan di Dusun Ganding, Desa Pangpong, Kecamatan Labang, kemarin.

DISOAL: Warga menyerahkan surat pernyataan penolakan pembangunan perumahan kepada tim Satpol PP dan DPMPTSP Bangkalan di Dusun Ganding, Desa Pangpong, Kecamatan Labang, kemarin. (JUPRI/RadarMadura.id)

Share this      

BANGKALAN, Jawa Pos Radar Madura – Bisnis perumahan di Bangkalan semakin subur. Namun, tidak semua warga menerima kehadiran pembangunan itu. Seperti yang ditujukan pada Perumahan Griya Pangpong Regency.

Perumahan di Dusun Ganding, Desa Pangpong, Kecamatan Labang, tersebut ditolak warga. Satpol PP bersama perwakilan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) mendatangi lokasi pembangunan kemarin (2/3). Mereka disambut puluhan warga yang menolak pembangunan perumahan tersebut.

Kepala Desa (Kades) Pangpong Amsori mengaku pernah didatangi pengembang yang akan melakukan pembanguan di wilayahnya itu. Namun, pihaknya meminta pengembang berkoordinasi dengan masyarakat sebelum melakukan pembangunan. ”Pembangunan perumahan ini baru,” ucapnya kepada Jawa Pos Radar Madura (JPRM).

Baca juga: Kades Sulap Tempat Mesum Jadi Wisata

Menurut dia, pihak developer tidak menjalankan saran itu. Dengan demikian, pembangunan yang dilakukan ditentang. Warga Dusun Ganding sudah membubuhkan tanda tangan penolakan karena tidak ada koordinasi.

”Karena yang memiliki tanah warga saya dan yang monolak juga warga di sini. Kami berharap ada titik temu dengan difasilitasi pemerintah,” imbuhnya.

Kabid Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Bangkalan Sahrul belum memastikan apakah pembangunan Griya Pampong Regency sudah berizin atau belum. Kedatangannya ke lokasi karena ada pengaduan masyarakat. ”Kami akan cek di database kami,” katanya.

Berdasar peninjauan di lapangan, kuat dugaan, developer tidak berizin. Sebab, ada beberapa administrasi yang harus dimiliki pengembang. Misalnya, persetujuan warga di wilayah utara, selatan, timur, dan barat pembangunan yang dilakukan. ”Warga dan kapala desanya ternyata tidak pernah diminta KTP dan tanda tangan oleh pengembang,” tutur pria berkepala plontos tersebut.

Sahrul mengakui menjamurnya perumahan di Kota Salak. Pihaknya sudah menemukan tiga perumahan tidak berizin. Semua itu diketahui setelah ada laporan masyarakat. ”Kalau ada dumas seperti ini kami pasti datang,” tambahnya.

Kabid Perundang-undangan Satpol PP Bangkalan Supardi belum memutuskan langkah yang akan dilakukan terhadap pembangunan Perumahan Griya Pangpong Regency. Pihaknya akan mengoordinasikan kepada pimpinan. Namun, biasanya, langkah tegas yang dilakukan kepada pengembang tidak berizin dengan penyegelan.

Data yang tercantum di banner di lokasi pembangunan, developer Perumahan Griya Pangpong Regency bernama Hasan. Namun, saat dihubungi nomor telepon tidak merespons. Pesan singkat yang dikirim juga gagal.

Belakangan ini, DPMPTSP intens melaksanakan pengawasan dan pemantauan pelaku usaha yang tidak mengantongi kelengkapan dokumen izin. Tindakan tegas dinas itu mendapat apresiasi Komisi A DPRD Bangkalan. Namun, organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut diingatkan agar tebang pilih.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Bangkalan Ha’i mengutarakan, langkah DPMPTSP terus dilanjutkan. Sekarang tidak ada alasan pelaku usaha tidak mengurus izin karena sudah ada mal pelayanan publik (MPP) yang mempermudah.

Ha’i mengungkapkan, di Kecamatan Labang ditengarai ada dua pengembang perumahan tidak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB). Menurut dia, mestinya itu juga ditindak. ”Jangan hanya di Kamal. Jelas-jelas perumahan berskala kecil,” ujarnya.

Kabid Informasi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTSP Jemmi Tria Sukma mengaku tidak ada tebang pilih dalam hal pengawasan dan pemantauan pelaku usaha. Hanya pelaksanaannya bergilir. ”Target selama satu tahun, ada 60 pelaku usaha yang akan kami datangi,” jelasnya.

Jika perumahan di Kecamatan Labang benar-benar tidak mengantongi izin, pihaknya tidak akan tinggal diam. Namun, sebelum menindak, pihaknya akan cek dulu di sistem dan di bidang pelayanan. ”Tidak ada pengecualian bagi kami. Informasi ini nantinya kami tindak lanjuti,” janjinya.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan memastikan Perumahan Kebun Asri tidak berizin. Karena itu, perumahan di Desa Kebun, Kamal, itu disegel petugas gabungan pada Kamis (18/2). Tim itu terdiri atas perwakilan DPMPTSP, dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (DPUPR), dinas lingkungan hidup (DLH), serta satuan polisi pamong praja (satpol PP). (jup)

(mr/daf/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news