alexametrics
Sabtu, 17 Apr 2021
radarmadura
Home > Bangkalan
icon featured
Bangkalan

Ratusan PAUD Tidak Punya Siswa

02 Maret 2021, 20: 48: 58 WIB | editor : Abdul Basri

Ratusan PAUD Tidak Punya Siswa

Share this      

BANGKALAN, Jawa Pos Radar Madura – Masalah kekurangan siswa tidak hanya terjadi di jenjang SMA dan SMK negeri. Jumlah peserta didik tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD) juga menjadi persoalan di Bangkalan.

Lembaga PAUD di kabupaten ujung barat Madura hampir mencapai seribu. Namun, 131 di antaranya tidak produktif. Indikasinya, ratusan lembaga tersebut tidak memiliki siswa.

Hal itu terungkap setelah pembaruan data pokok pendidikan (dapodik) jenjang PAUD ditutup. Dinas Pendidikan (Disdik) Bangkalan mencatat, dari 931 lembaga, hanya 800 yang mempembarui dapodik. Sisanya, 131 lembaga lainnya, belum update.

Baca juga: Bupati Baddrut Tamam Tinjau Tanaman Alpukat dan Wisata Bukit Brukoh

Kabid Pembinaan PAUD dan PNF Disdik Bangkalan Soelistijawati tidak memungkiri banyaknya lembaga yang tidak mempembaharui dapodik hingga ditutup Minggu (28/2). Pemicunya, tidak memiliki siswa.

Konsekuensi ratusan lembaga yang tidak melakukan updating dapodik tersebut tidak bisa mendapat bantuan operasional pendidikan (BOP). ”Lembaga yang tidak ada siswanya malas mengisi dapodik karena menganggap percuma tidak akan mendapat dapodik,” ucapnya kemarin (1/3).

Soelistijawati mengungkapkan, banyak yayasan yang memiliki 2–3 layanan PAUD. Misalnya, menyediakan layanan taman kanak-kanak (TK) dan kelompok bermain (KB). Namun, yang memiliki siswa hanya salah satu jenis layanan. Itulah alasan mengapa banyak lembaga PAUD tidak memiliki siswa.

Berdasar laman dapo.kemdikbud.go.id, lembaga PAUD yang paling banyak tak memiliki siswa yaitu KB. Jumlahnya 66 lembaga. Sebaran KB yang paling banyak tidak memiliki siswa berada di Kecamatan Kota 12 lembaga dan Tanah Merah 11 lembaga.

”Masalah itu (daerah yang mendominasi) hanya kebutulan saja,” tutur perempuan yang akrab disapa Tia tersebut.

Pihaknya akan mengkroscek ratusan lembaga yang tidak update dapodik karena tidak memiliki siswa tersebut. Jika ternyata 131 lembaga itu tidak melakukan pembaruan karena tidak memiliki siswa selama dua tahun berturut-turut, akan dilakukan penonaktifan nomor pokok sekolah nasional (NPSN). ”Kalau sudah dua tahun kosong (tidak memiliki siswa), akan dihapus,” katanya.

Jika setelah penonaktifan NPSN akan melakukan pembelajaran kembali, harus mengajukan izin operasional dari awal. Prosesnya melalui dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP).

Ketua Komisi D DPRD Bangkalan Nur Hasan mengatakan, pihaknya akan mendorong pemerintah untuk menyikapi menjamurnya lembaga pendidikan. Yakni, dengan membentuk peraturan daerah (perda) tentang penyelenggaraan pendidikan. ”Tidak hanya PAUD, tetapi SD dan SMP juga,” katanya.

Ada beberapa penegasan dalam regulasi yang akan dibuat. Yakni, radius atau jarak pendirian lembaga pendidikan dengan lembaga lain. ”Pendirian pendidikan harus mengedepankan kualitas,” tegas Nur Hasan. (jup)

(mr/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news