alexametrics
Senin, 12 Apr 2021
radarmadura
Home > Catatan
icon featured
Catatan

Serupa PHP

Prengki Wirananda

26 Februari 2021, 10: 44: 45 WIB | editor : Haryanto

Serupa PHP

Share this      

DI penghujung Februari, narasi cinta masih memadati jagat maya dan nyata. Doa serta harapan tentang hubungan dua insan menjadi topik utama. Namun, ada pula umpatan yang terlontar akibat kekecewaan.

Seorang perempuan menulis narasi cukup panjang di feed Instagram-nya. Tulisan itu ditutup dengan kalimat ”engkaulah sebenar-benarnya pemberi harapan palsu (PHP)”. Nukilan itu merupakan ejawantah kekecewaan dari sepenggal komitmen dan janji yang terabaikan.

Rupanya, PHP tidak hanya terjadi dalam romansa percintaan. Pun dalam kehidupan berbangsa juga terjadi. Pertengahan Januari lalu, saya berbincang dengan salah seorang bupati muda di Madura. Dia memiliki gairah perjuangan yang luar biasa. Pelbagai topik memadati arus lalu lintas percakapan.

Baca juga: Gelar Workshop Peningkatan Kompetensi Guru

Mulai urusan serius hingga humor yang mengundang gelak tawa. Sampai di penghujung perbincangan, sang bupati meminta dukungan atas perjuangan yang dilakukan. Yakni, perjuangan memperoleh hak dana participating interest (PI) sebesar 10 persen dari kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang beroperasi di wilayahnya.

PI merupakan hak mutlak wilayah kerja minyak dan gas bumi (migas) yang harus diberikan perusahaan. Sejumlah regulasi mengatur itu. Mulai Undang-Undang 22/2001 tentang Migas. Lebih spesifik dijabarkan dalam Permen ESDM 37/2016 tentang PI.

Melalui regulasi itu, muncul sejuta harapan dan impian. Jika hak 10 persen itu nyata terealisasi, maka laju pembangunan akan terdorong lebih cepat dari biasanya. Tapi faktanya, meraih harapan yang nyata-nyata dilindungi konstitusi itu tidak mudah. Butuh perjuangan panjang. Meski jelas sebagai hak, tetapi tiga kabupaten di Madura belum bisa menikmati dana PI 10 persen itu.

Regulasi yang ada hanya seperti diskursus yang dimaknai sebagai aturan serta praktik wacana yang menghasilkan masalah oleh Michel Foucault. Dana PI itu seperti harapan palsu karena nyatanya belum bisa dijamah. Sangat ironi.

Alam Madura dijejali corong besi berukuran besar setiap hari. Diperas lalu diambil sari patinya untuk kebutuhan industrialisasi. Entah berapa barel minyak mentah dan berapa juta kaki kubik gas yang setiap hari dimuntahkan rahim bumi Madura.

Masyarakat awam tidak tahu. Bahkan, barang kali tidak berminat untuk tahu. Mereka hanya ingin keadilan. Eksploitasi migas itu harus setimpal dengan hak yang didapat. Keinginan itu lumrah. Seperti adagium latin menyebutkan ubi societas ibi justicia (di mana ada masyarakat dan kehidupan di sana ada keadilan).

Banyak dampak yang diakibatkan pengeboran migas, baik terhadap lingkungan maupun kehidupan. Nelayan menjerit lantaran hasil tangkapan ikan merosot. Dampak tersebut estafet. Merembet pada urusan dapur hingga sendi kehidupan yang lain.

Sumber daya alam migas termasuk kategori tidak terbarukan (unrenewable resources). Dengan demikian, tidak bisa diwariskan kepada anak cucu. Setelah sumur satu habis, perusahaan akan pindah mengebor sumur lain. Begitu seterusnya.

Sampai kapan? Sampai perut bumi Madura tidak mampu lagi menyemburkan sari pati bernama migas. Semoga pemerintah tidak hanya memikirkan multiplier effect bidang ekonomi nasional. Tetapi, lingkungan serta nasib rakyat juga wajib dipikirkan.

Minimal, hak masyarakat dan daerah tidak sulit diakses. Dana PI dan dana corporate social responsibility (CSR) selayaknya tersalurkan dengan tertib sesuai regulasi. Seperti amanah yang termaktub dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Bahwa, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bukan untuk kepentingan para konglomerat. (*)

(mr/*/yan/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news