alexametrics
Senin, 08 Mar 2021
radarmadura
Home > Pamekasan
icon featured
Pamekasan
Tidak Bisa Langsung Eksekusi

DPRD-Pemkab Kaji Rekomendasi Pemekaran

18 Februari 2021, 00: 10: 30 WIB | editor : Abdul Basri

TEGAS: Ketua DPRD Pamekasan Fathor Rahman.

TEGAS: Ketua DPRD Pamekasan Fathor Rahman. (MOH. ALI MUHSIN/RadarMadura.id)

Share this      

PAMEKASAN, Jawa Pos Radar Madura – Kabupaten Pamekasan layak dimekarkan menjadi kabupaten dan kota. Kesimpulan itu berdasar hasil kajian akademik yang disusun oleh IAIN Madura dan Universitas Madura (Unira). Namun, untuk bisa direalisasikan butuh proses panjang.

Hasil rekomendasi tersebut diserahkan kepada Bupati Pamekasan Baddrut Tamam dan Ketua DPRD Fathor Rahman kemarin (17/2). Dari hasil kajian tersebut Pamekasan dinilai telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang.

”Persyaratan dari segi dasar kewilayahan dan persyaratan kapasitas daerah telah memenuhi,” terang Pengarah Tim Penyusun Naskah Akademik Pemekaran Wilayah Pamekasan Mohammad Kosim di Pendapa Ronggosukowati.

Pria asal Sampang itu menjelaskan, tim telah membagi 13 kecamatan menjadi dua kelompok. Lima kecamatan masuk dalam rumpun Kota Pamekasan. Sementara delapan kecamatan lainnya Kabupaten Pamekasan.

Daerah yang layak dimekarkan untuk menjadi Kota Pamekasan meliputi lima kecamatan. Yaitu, Kecamatan Pamekasan, Pademawu, Larangan, Tlanakan, dan Galis. Sedangkan rencana grouping untuk Kabupaten Pamekasan meliputi delapan kecamatan. Yaitu Kecamatan Proppo, Waru, Kadur, Pasean, Batumarmar, Pegantenan, Pakong, dan Palengaan.

”Kecamatan itu dikelompokkan menjadi dua wilayah calon Kota Pamekasan dan calon Kabupaten Pamekasan karena memiliki kesamaan dari aspek ekonomi, pendidikan, dan sosial budayanya,” terang Kosim.

Sementara itu, Bupati Pamekasan Baddrut Tamam menjelaskan, hasil kajian tersebut terlebih dahulu akan didiskusikan dengan pemerintah provinsi (pemprov) atau pusat. Rekomendasi pemekaran tersebut tidak bisa serta-merta langsung bisa dieksekusi.

”Yang perlu kita pikirkan bersama bukan hal mudah untuk kita lakukan. Rekomendasi dari kajian tersebut akan ditelaah lebih lanjut dan akan didiskusikan dengan pemerintah di atas,” terangnya.

Politikus PKB itu menerangkan, pemekaran wilayah tersebut merupakan syarat administrasi kenegaraan untuk bisa menjadi provinsi. Karena itu, harus didiskusikan dengan pemerintah pusat. ”Tidak serta-merta karena sudah ada hasil kajian akademik lantas langsung kita eksekusi. Tidak,” tegasnya.

Dia menambahkan, jika nanti dimekarkan, prosesnya cukup lama. Prosesnya dimulai dari kota administrasi, baru setelah itu kota definitif. Waktunya bisa bertahun-tahun.

”Di Batu, Malang, hampir 10 tahun dari kota administrasi menjadi definitif. Perjuangan masih panjang,” terangnya.

Menurut dia, Madura perlu utuh dalam sudut pandang geografis, etos, semangat, dan kebudayaan. Sebab, memiliki entitas kebudayaan yang tidak dimiliki daerah lain. Madura sebagai suku memiliki kekhasan tersendiri. ”Semangat Madura harus dijaga untuk bisa menjadi spirit dan inspirasi untuk bekerja lebih baik lagi,” terang suami Nayla Baddrut itu.

Ketua DPRD Pamekasan Fathor Rahman juga mengaku masih akan mengkaji secara detail hasil kajian akademik pemekaran wilayah itu. Karenanya, rekomendasi tersebut tidak bisa langsung dieksekusi oleh pemerintah.

Jika misalkan dipandang lebih banyak dampak positifnya kepada masyarakat atau Madura, pihaknya bisa memberikan rekomendasi agar hasil kajian tersebut dilanjutkan. Sebalikya, jika berdampak kurang baik terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya juga akan direkomendasikan untuk direvisi atau bahkan ditolak.

”DPRD akan memberikan jawaban tegas. Jika baik, bisa dilanjutkan. Jika tidak, kami akan tegas menolak pemekaran Pamekasan. Karena itu, kami bersama komisi I DPRD akan mengkajinya lebih lanjut,” katanya.

(mr/sin/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news