alexametrics
Senin, 08 Mar 2021
radarmadura
Home > Bangkalan
icon featured
Bangkalan

Jurnalis Harus Jaga Kode Etik

Pemerintah Tak Antikritik

09 Februari 2021, 16: 21: 30 WIB | editor : Haryanto

VISIONER: Kepala Diskominfo Bangkalan Agus Zein.

VISIONER: Kepala Diskominfo Bangkalan Agus Zein. (Vivin Agustin Hartono/RadarMadura.id)

Share this      

BANGKALAN – Momen Hari Pers Nasional (HPN) hari ini diharapkan semakin meningkatkan profesionalitas pers dan insan pers. Dengan demikian, berita yang disajikan ke publik bisa mencerdaskan dan menjadi pencerahan kepada semua elemen bangsa.

Jurnalis atau wartawan dituntut tetap menjaga kode etik jurnalistik dalam segenap aktivitas kerjunalistikannya. Baik dalam menjalankan fungsi kontrol ataupun sebagai penyampaian informasi kepada publik.

Kepala Diskominfo Bangkalan Agus Zein mengutarakan, urusan wartawan atau jurnalis lulus uji kompetensi wartawan (UKW) atau tidak, pihaknya tidak punya kewenangan untuk mendata itu. Termasuk, media yang terverifikasi Dewan Pers.

”Kami hanya mendata jumlah wartawan lengkap dengan nama medianya masing-masing. Karena bisa saja satu media ada dua wartawan. Itu yang kami punya,” katanya kemarin (8/2).

Namun, apakah wartawan itu sudah UKW atau tidak, sampai sekarang pihaknya tidak tahu. Begitu pun dengan media yang terverifikasi oleh Dewan Pers. ”Tambah kami tidak tahu,” sebutnya.

Hanya, karena UKW dan verifikasi Dewan Pers itu bagian dari salah satu upaya peningkatan profesionalisme, tambah bagus jika dilengkapi hal tersebut. ”Karena wartawan itu profesi,” ujarnya.

Agus menilai, sejauh ini peran pers di Kabupaten Bangkalan cukup berjalan dengan baik. Tinggal bagaimana fungsi pers itu dijalankan dengan benar. ”Selain memberikan informasi, pers itu juga bicara profesionalisme dan integritas,” terangnya.

Kendati demikian, untuk mewujudkan pers yang berintegritas, tetap bergantung pada kapasitas personal dan media itu sendiri. ”Kalau hanya bawa ID card, siapa pun bisa. Tapi, yang benar-benar berintegritas itu tidak mudah sebagai pers,” ucapnya. 

Agus mengatakan, selama ini sinergi Pemkab Bangkalan dengan pers dalam mewujudkan pembangunan itu dalam tahap level mitra. ”Berati kalau mitra kan setara,” tuturnya.

Yang jelas, sinergisitas itu harus dipupuk dengan baik. Sebab, tidak ada suatu pemerintahan yang tidak membutuhkan publikasi. ”Karena setiap program yang dijalankan harus disampaikan kepada masyarakat. Posisi pers di situ,” jelasnya.

Prinsipnya, keberadaan pers di Bangkalan sudah terbangun baik. Tetapi, bukan dalam posisi ideal. Artinya, harus sama-sama meningkatkan porsi masing-masing. ”Pemkab Bangkalan harus lebih terbuka, sementara teman-teman pers juga harus lebih subtantif,” sambungnya.

Jangan sampai terlalu tendensius karena itu tidak mendidik. Justru hal itu bisa menimbulkan keresahan yang berujung distrust kepada semua pihak. ”Silakan beritakan sesuai fakta, tidak ada niat untuk menjatuhkan,” sarannya.

Alhasil, pers itu tetap pada peran awal. Yakni, sebagai fungsi kontrol atas penyelenggaraan pemerintahan. ”Artinya, mengkritik boleh, tapi juga harus disertai solusi,” harapnya. (daf/onk)

(mr/*/yan/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news