alexametrics
Minggu, 17 Jan 2021
radarmadura
Home > Pamekasan
icon featured
Pamekasan

Pencairan Gaji ASN Lamban Terganjal Perubahan Nomenklatur

11 Januari 2021, 17: 55: 15 WIB | editor : Abdul Basri

Pencairan Gaji ASN Lamban Terganjal Perubahan Nomenklatur

Share this      

PAMEKASAN, Jawa Pos Radar Madura – Aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Pamekasan harus bersabar. Pasalnya, gaji yang seharusnya cair pada hari pertama bulan Januari belum bisa dicairkan hingga kemarin (10/1).

Penyebabnya bukan hanya migrasi data daerah ke sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) yang dikendalikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Tapi, juga dikarenakan Badan Keuangan Daerah (BKD) Pamekasan berubah nomenklatur. Dari BKD menjadi badan pengelola keuangan dan pendapatan daerah (BPKPD).

Sebagaimana diberitakan Jawa Pos Radar Madura Rabu lalu (6/1), Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Pamekasan Totok Hartono mengatakan, penundaan gaji ASN dipicu oleh perpindahan sistem penganggaran lokal ke nasional di SIPD. Dalam perpindahan sistem tersebut, ada migrasi data yang membutuhkan input NIK dan NPWP. Tentunya proses tersebut membutuhkan waktu. Selain perlu pola penyesuaian sistem data, SIPD ini belum sempurna.

Ironisnya, kadang bermasalah ketika pemkab hendak menginput sejumlah data penganggaran daerah,” ucapnya.

Menurut pria berkumis itu, entri data yang belum tuntas itulah yang menjadi pemicu penundaan pembayaran gaji ASN di lingkungan Pemkab Pamekasan. Dalam SIPD itu, semua data daerah wajib dimasukkan. Mulai dari satuan harga saat memasukkan volume barang. Pembiayaan dan lain-lain. SIPD sendiri menjadi kendali pusat.

”Selain itu, penyesuaian di SIPD tersebut berbarengan dengan proses merger dan perubahan nomenklatur di badan keuangan,” ungkapnya kemarin (10/1).

Totok mengatakan, pemda perlu menyesuaikan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) sesuai Permendagri 90/2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penyesuaian ini tertuang dalam Perda 6/2020 tentang Susunan Perangkat Daerah yang baru.

Karena itu, Kepala BKD Pamekasan Sahrul Munir tidak bisa menandatangani surat perintah pencairan dana (SP2D) mengatasnamakan kepala BPKPD Pamekasan. ”Kita sudah mengajukan proses pengukuhan dan mutasi pada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait hasil merger. Ketika pengajuan ini sudah disetujui berupa rekomendasi, tinggal mengukuhkan pejabatnya,” ulasnya.

Sekadar diketahui, total nominal gaji 6.300 PNS dan 450 CPNS pada Januari 2021 ini sebesar Rp 32 miliar. Wakil Ketua DPRD Pamekasan Syafiuddin berharap hal itu segera dicarikan solusi. ”Penyesuaian di SIPD memang perlu dimaklumi bersama. Namun, kami berharap pemkab segera menuntaskan persoalan ini,” ingatnya. (ky)

(mr/yan/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news