alexametrics
Minggu, 17 Jan 2021
radarmadura
Home > Bangkalan
icon featured
Bangkalan

Bupati Bangkalan Serahkan 282 SK CPNS

Tepis Isu Bayar Uang, Rekrutmen Transparan

07 Januari 2021, 14: 02: 51 WIB | editor : Haryanto

KOMITMEN: Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron (kiri) menyerahkan SK CPNS di Pendapa Agung.

KOMITMEN: Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron (kiri) menyerahkan SK CPNS di Pendapa Agung. (Vivin Agustin Hartono/RadarMadura.id)

Share this      

BANGKALAN – Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron menyerahkan petikan surat keputusan pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) formasi 2019 pada Rabu (6/1). Kini, sebanyak 282 orang resmi menjadi abdi negara dari kuota yang tersedia 297.

Bupati mengatakan, proses seleksi CPNS jalur umum formasi 2019 memakan waktu lebih dari satu tahun. Pendaftaran September 2019, baru 6 Januari 2021 SK dapat diserahkan kepada 282 orang yang beruntung di antara 5.560 pendaftar kala itu.

”Seleksi CPNS formasi 2019 memang sangat luar biasa dan penuh perjuangan karena seleksi kompetensi bidang (SKB) dilaksanakan di masa pandemi Covid-19,” ungkapnya.

Saat ini, perjuangan itu terbayarkan ketika seleksi berjalan dengan tertib dan lancar. Alhasil, 282 orang itu resmi mengemban amanah baru sebagai abdi negara. ”Mereka ini termasuk yang terbaik yang nantinya sama-sama membangun Bangkalan semakin maju,” ujarnya.

Bupati yang akrab disapa Ra Latif itu menyampaikan, dari awal saat rekrutmen berlangsung banyak isu yang berseliweran. Banyak yang menyebut bahwa untuk menjadi CPNS harus membayar. Namun, semua itu bisa ditepis dengan proses yang sangat transparan. Ratusan orang itu diangkat tanpa harus mengeluarkan uang.

”Isu menjadi CPNS dapat dengan cara membayar sejumlah uang melalui jalur ’belakang’ itu terbantahkan. Sama sekali tidak ada, dan semuanya sesuai prosedur,” sebutnya.

Ra Latif berharap CPNS yang sudah resmi diangkat ini segera bisa beradaptasi. Lalu, meningkatkan dan menunjukkan kualitas diri masing-masing. ”Terus berkomitmen dan berintegritas serta tanggung jawab profesi sebagai CPNS. Juga memiliki disiplin dan etos kerja yang tinggi,” pintanya.

Selain itu, mereka dituntut memahami posisi, peran, tugas, fungsi, dan kewenangan instansi masing-masing. Juga memiliki pengetahuan dan wawasan, serta mampu bekerja sama dalam tugas selaku aparatur pemerintah. ”Mereka menyebar. Ada yang di puskesmas, satpol PP, dan OPD lain,” harapnya.

Kepala Diskominfo Bangkalan Agus Zein mengatakan, penyerahan SK CPNS oleh bupati itu langkah awal untuk memperkuat jajaran birokrasi. Di samping kesesuaian kualifikasi pendidikan dengan tugas yang mereka pilih, ratusan CPNS ini sudah melek teknologi informasi (TI).

”Sehingga, nantinya bisa memperlancar jalannya pemerintahan yang sedang kita gencarkan beralih menjadi berbasis elektronik,” tandasnya. (daf/luq/par)

(mr/*/yan/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news