alexametrics
Minggu, 17 Jan 2021
radarmadura
Home > Sumenep
icon featured
Sumenep

Panuhi Panggilan Polisi, Dirut PT Wiraraja Mengaku Salah

06 Januari 2021, 23: 20: 02 WIB | editor : Abdul Basri

ILEGAL: Bangunan Kafe dan Resto milik PT Wiraraja Madura-Marina Destination. Di sisi selatan ada kolam dan lahan yang dibangun di atas reklamasi ilegal.

ILEGAL: Bangunan Kafe dan Resto milik PT Wiraraja Madura-Marina Destination. Di sisi selatan ada kolam dan lahan yang dibangun di atas reklamasi ilegal. (ONGKY ARISTA UA/RadarMadura.id)

Share this      

PAMEKASAN, Jawa Pos Radar Madura – Direktur PT Wiraraja Madura-Marina Destination Abdul Gani akhirnya memenuhi panggilan penyidik Polres Pamekasan Senin (4/1). Dia menghadap penyidik setelah sebelumnya dua kali mangkir pada 21 dan 26 Desember 2020. Gani ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus reklamasi ilegal di Kecamatan Tlanakan.

Kepada penyidik, pria kelahiran Pamekasan, 15 April 1973, itu mengakui reklamasi ilegal tersebut. Dia juga mengaku sebagai penanggung jawab pembuatan daratan baru yang dilakukan PT Wiraraja Madura-Marina Destination tersebut.

”Tersangka mengakui semua kesalahan yang diperbuat,” ungkap Kasatreskrim Polres Pamekasan AKP Adhi Putranto Utomo kepada Jawa Pos Radar Madura (JPRM) Selasa (5/1). ”Tersangka tidak kami tahan,” sambung Adhi.

Salah satu alasan Polres Pamekasan tidak menahan pria 48 tahun itu, ancaman hukuman di bawah lima tahun. Saat ini polisi sedang melengkapi berkas administrasi untuk diteliti kejaksaan. ”Kalau sudah lengkap, kita serahkan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan,” terangnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Abdul Gani ditetapkan tersangka dalam kasus reklamasi ilegal pada 17 Desember 2020. Penetapan tersebut tertuang dalam surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) bernomor B/944/XII/RES.1.24/2020 Satreskrim Polres Pamekasan.

SP2HP ini merujuk pada tiga laporan sekaligus pada 2 Juli 2020. Pertama, PT Wiraraja dilaporkan karena diduga melakukan tindak pidana perusakan lingkungan hidup. Kedua, dalam dugaan tindak pidana reklamasi. Ketiga, dalam dugaan tindak pidana penataan ruang. 

Laporan tersebut dilakukan oleh sejumlah ormas di Pamekasan. Pelaporan itu diwakili salah seorang anggota ormas bernama Abdul Halim. Atas tindakan reklamasi itu, kafe, resto, dan penginapan Wiraraja Tlanakan ini dianggap melanggar pasal 75 juncto pasal 16 ayat (1) UU 1/2014 tentang Perubahan atas UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda Rp 500 juta. 

Lahan yang direklamasi ini ada yang sudah berwujud kolam renang dan ada yang berupa tanah kosong atau belum dibangun. Lahan ini berada di sisi selatan bangunan utama kafe, resto, dan penginapan utama milik PT Wiraraja Madura-Marina Destination di Kecamatan Tlanakan. (ky)

(mr/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news