alexametrics
Minggu, 17 Jan 2021
radarmadura
Home > Hukum & Kriminal
icon featured
Hukum & Kriminal

Dipolisikan, Istri Ketua DPRD Sumenep Klaim Juga Korban

06 Januari 2021, 18: 54: 49 WIB | editor : Abdul Basri

JEJAK UANG: Bukti setoran Rahmaniyah kepada AM.

JEJAK UANG: Bukti setoran Rahmaniyah kepada AM. (ABDUL HAMID ALI MUNIR FOR RadarMadura.id)

Share this      

SUMENEP, Jawa Pos Radar Madura – Rahmaniyah, 48, warga Desa Matanair, Kecamatan Rubaru, Sumenep, terusik dengan laporan Juma’i kepada polisi. Pria asal Desa Beluk Ares, Kecamatan Ambunten, itu sebelumnya memolisikan istri Ketua DPRD Sumenep Abdul Hamid Ali Munir itu terkait dugaan penipuan CPNS.

Rahmaniyah tidak terima dilaporkan ke Polres Sumenep. Sebab, dirinya juga sebagai korban dalam kasus yang bermula pada 2014 tersebut. Saat itu, ada beberapa orang yang datang ke rumahnya untuk meminta tolong masuk CPNS melalui jalur kebijakan maupun K-2.

Kemudian, dirinya meminta bantuan temannya berinisial M. Setelah itu, dirinya memperoleh informasi bahwa yang bisa membantu yaitu AM (inisial), warga Desa Kalimook, Kecamatan Kalianget, Sumenep. AM bisa membantu dengan syarat membayar sejumlah uang.

Memperoleh informasi tersebut, Rahmaniyah memberitahukan kepada 40 orang yang datang ke rumahnya. Termasuk Juma’i. Rahmaniyah menawarkan agar mereka bertemu langsung dengan AM.

Namun, orang yang meminta bantuannya tersebut menyampaikan tidak usah karena percaya terhadap dirinya. Maka, uang muka yang diminta AM sebesar Rp 40 juta diberikan Rahmaniyah. Kemudian, uang itu dikirim dan diserahkan kepada AM. 

”Saya ini posisinya juga sebagai korban. Sama seperti yang melaporkan saya ke polisi,” katanya Selasa (5/1). Dia mengungkapkan, ponakannya yang dititipkan ke AM juga tidak lolos tes CPNS. Sudah bayar juga.

Karena itu, pada 2019 lalu Rahmaniyah melaporkan AM ke Polres Sumenep. AM dipolisikan atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan uang CPNS dengan kerugian Rp 1,823 miliar. Tiga saksi sudah diperiksa.

Setelah itu, kata Rahmaniyah, tidak ada tindak lanjut perkembangan dari penyidik. Belakangan muncul laporan Juma’i yang melaporkan dirinya. ”Mestinya, pelapor saya ini dijadikan sebagai saksi karena kasusnya sama dengan yang menimpa saya,” ungkapnya.

Menurut Rahmaniyah, penyidik Satreskrim Polres Sumenep mestinya menindaklanjuti laporannya terlebih dahulu. Kemudian, laporan yang kedua dapat dijadikan sebagai saksi pendukung.

Kasatreskrim Polres Sumenep AKP Dhany Rahadian Basuki menerangkan, pihaknya sudah mengklarifikasi kepada Rahmaniyah selaku terlapor. Klarifikasi dilakukan di kantor DPRD Sumenep. Sebab, saat dipanggil ke polres, yang bersangkutan tidak bisa hadir.

Selanjutnya, pihaknya akan menggelar perkara tersebut. ”Jika ada unsur pidana yang sudah memenuhi syarat, akan kami naikkan statusnya ke penyidikan,” katanya. Ditanya terkait laporan Rahmaniyah pada 2019, pihaknya mengaku tidak mengetahui. 

Polres Sumenep menerima laporan pada 24 Agustus 2020 dengan nomor register LP-B/195/VIII/RES.1.11/2020/RESKRIM/SPKT. Sebelumnya, Dhany mengungkapkan, kasus itu terjadi pada 2013. Terlapor menjamin pelapor lolos tes CPNS dan jadi PNS pada 2014 jika memberikan sejumlah uang.

Kesepakatannya saat itu, terlapor bisa meloloskan pelapor menjadi PNS dengan syarat membayar uang Rp 60 juta. Terlapor minta pelapor bayar DP. Kekurangannya harus dilunasi setelah SK pengangkatan PNS diterima.

Kepada polisi, pelapor mengaku telah menyerahkan DP Rp 40 juta. Selanjutnya, pelapor mengikuti tes CPNS dan menyerahkan kelengkapan berkas persyaratan yang diminta terlapor pada Oktober 2013. Saat pengumuman, pelapor tidak lulus tes CPNS. Meski begitu, terlapor meyakinkan pelapor akan lolos dan jadi PNS. Alasannya saat itu, akan ada pengumuman susulan dan langsung mendapat SK pengangkatan.

Beberapa bulan kemudian, terlapor minta pelapor mengambil SK di rumahnya. Ternyata, SK tersebut diduga palsu karena pelapor hingga kini belum diangkat jadi PNS. Pelapor lalu minta terlapor mengembalikan uangnya. Namun, terlapor tidak mengembalikan uang pelapor.

Kepada JPRM, Rahmaniyah juga menjelaskan mengenai SK yang pernah diberikan kepada 40 orang. Sebulan sebelum diberikan, dia ditelepon oleh Am untuk datang ke Surabaya dalam rangka mengecek ke Kantor Regional II BKN Surabaya bahwa SK sudah keluar.

Maka, Juma’i bersama orang lain yang minta tolong kepada Rahmaniyah itu berangkat dua mobil, termasuk ponakannya. Setiba di sana, mereka bertemu dengan AM. AM menyampaikan bahwa Kanreg bagian kepegawaian tidak bisa ditemui.

Saat itu AM menjanjikan SK akan dikirim ke Sumenep. Sebulan kemudian, AM menginformasikan bahwa SK sudah bisa diambil di rumahnya. Sesampainya di sana, AM meminta uang lagi per SK Rp 1juta.

Lalu, Rahmaniyah menggadaikan emas karena mau minta kepada orang yang minta bantuan tidak enak. Maka, uang Rp 10 juta hasil gadai perhiasan itu diberikan kepada AM. Setelah bayar, SK diberikan semua oleh AM. Lalu, diberikan kepada orang yang minta bantuan itu.

Akan tetapi, setelah sekian lama, tidak ada pengangkatan menjadi CPNS maupun PNS. Padahal, uang muka sudah diserahkan. Versi Rahmaniyah, AM minta antara Rp 40 juta hingga Rp 50 juta.

Jika sudah resmi menjadi PNS, AM meminta Rp 150 juta. Namun, semua orang yang meminta tolong kepada AM melalui Rahmaniyah tidak ada yang lolos. ”Ini memang tanpa sepengetahuan suami saya,” pungkasnya. 

(mr/luq/rus/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news