alexametrics
Minggu, 17 Jan 2021
radarmadura
Home > Pamekasan
icon featured
Pamekasan

Polres Pamekasan Pulbaket Penyelewengan BOP

26 Desember 2020, 19: 35: 39 WIB | editor : Abdul Basri

RESMI: Surat pemberitahuan dari Kemenag Pamekasan ditujukan kepada pimpinan BNI terkait enam lembaga penerima BOP yang bantuannya diambil pihak lain.

RESMI: Surat pemberitahuan dari Kemenag Pamekasan ditujukan kepada pimpinan BNI terkait enam lembaga penerima BOP yang bantuannya diambil pihak lain. (ISTIMEWA)

Share this      

PAMEKASAN, Jawa Pos Radar Madura – Dugaan penyelewengan realisasi bantuan operasional (BOP) pondok pesantren (ponpes), madrasah diniyah takmiliyah (MDT), dan taman pendidikan Al-Qur’an (TPQ) menggelinding ke meja hijau. Polres Pamekasan tengah berusaha mengumpulkan bahan keterangan (pulbaket).

Kasi PD Pontren Kemenag Pamekasan A. Kusmanto mengaku pernah dipanggil penyidik tindak pidana korupsi (tipikor) Polres Pamekasan. Pemanggilan itu berkaitan dengan realisasi BOP dari pemerintah pusat yang banyak bermasalah. 

Pihaknya diminta keterangan mengenai problematika dalam realisasi BOP. Mulai dari terjadinya pemotongan hingga adanya lembaga yang harus gigit jari karena bantuan dicairkan pihak lain. ”Saya sampek dipanggil penyidik tipikor Polres Pamekasan gara-gara realisasi BOP,” ucapnya kemarin (25/12).

Kepada penyidik, pihaknya mengaku tidak tahu banyak mengenai realisasi bantuan BOP. Sebab, bantuan itu dicairkan BNI selaku penyalur kepada lembaga penerima. ”Yang saya sampaikan sama persis dengan yang katakan ke Sampean. Bantuan itu tidak lewat kami,” tegasnya.

Kusmanto sudah menyerahkan beberapa data mengenai realisasi BOP. Di antaranya, data lembaga penerima bantuan yang tidak memiliki izin operasional dan yang sudah kedaluwarsa. Serta ada pula data santri yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan alias fiktif. Nama-nama yang dilaporkan lembaga pada Kemenag Pamekasan berinisial L dan J.

Kasatreskrim Polres Pamekasan AKP Adhi Putranto Utomo mengakui adanya dugaan penyelewengan dalam realisasi BOP. Hal tersebut berdasarkan aduan dari masyarakat (dumas). ”Kami masih telaah dulu. Kalau masalah tipikor, kita tidak bisa main sidik,” katanya.

Dia membenarkan sudah meminta keterangan dari kemenag. Hal tersebut guna melengkapi informasi dan data terkait realisasi BOP. Pihaknya berjanji akan profesional dalam menuntaskan dugaan penyelewengan tersebut.

”Biasanya membutuhkan waktu yang lama untuk tipikor. Biasanya tipikor itu bisa masuk setelah pelaksanaan dari program. Kalau kegiatannya masih berlangsung, belum bisa,” tukasnya. 

Penelusuran Jawa Pos Radar Madura (JPRM) sebelumnya, bantuan yang diterima oleh lembaga tidak utuh. Sebab, banyak pihak yang memanfaatkan dengan mengklaim telah membantu lembaga penerima agar mendapat BOP.

Besaran pemotongan berbeda-beda. Namun, minimal bantuan yang disunat mencapai 30 persen. Jika bantuan yang diterima MDT dan TPQ Rp 10 juta, lembaga hanya kebagian Rp 7 juta. 

Ketua Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Pamekasan Ali Rahbini pernah membenarkan penyunatan BOP tersebut. Namun, dia tidak tahu modus dan besaran uang yang dipotong. Menurut dia, oknum tersebut mengaku membantu lembaga mendapat bantuan.

A. Kusmanto juga membenarkan informasi pemotongan itu. Kusmanto mengaku telah menelusuri tiga lembaga yang memberikan uang ”terima kasih” kepada pihak yang mengaku memperjuangkan untuk mendapat bantuan.

Bantuan untuk TPQ dan MDT masing-masing Rp 10 juta. Sementara bantuan untuk ponpes berbeda. Bergantung jumlah santri. Ponpes yang memiliki 1.500 santri akan mendapat bantuan Rp 50 juta. Sedangkan ponpes dengan jumlah 500–1.449 santri akan mendapat BOP Rp 40 juta. Sementara yang memiliki santri 15–499 orang akan menerima Rp 25 juta. Salah satu yang diverifikasi kemenag berkaitan dengan data santri dan nomor statistik pondok pondok pesantren (NSPP). (jup)

(mr/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news