alexametrics
Minggu, 17 Jan 2021
radarmadura
Home > Pamekasan
icon featured
Pamekasan

DPRD Pamekasan Selektif Bahas Program Pemerintah

24 Desember 2020, 18: 34: 01 WIB | editor : Abdul Basri

KOMPAK: Paripurna Penetapan Raperda Perubahan Ketiga atas Perda 13/2012 tengang Retribusi Jasa Umum dan Raperda Perubahan atas Perda 6/2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di ruang sidang DPRD Pamekasan, Senin (14/12).

KOMPAK: Paripurna Penetapan Raperda Perubahan Ketiga atas Perda 13/2012 tengang Retribusi Jasa Umum dan Raperda Perubahan atas Perda 6/2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di ruang sidang DPRD Pamekasan, Senin (14/12). (RadarMadura.id)

Share this      

PAMEKASAN, Jawa Pos Radar Madura – Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) memiliki tiga tugas pokok. Yakni, legislasi, penganggaran, dan kontrol terhadap kebijakan pemerintah. Semua tugas tersebut dijalankan dengan hari-hati agar hasilnya maksimal.

Dalam hal penganggaran, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pamekasan sangat hati-hati. Tiap usulan yang disampaikan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) dikaji secara detail. Usulan yang tidak menguntungkan bagi masyarakat tidak akan diloloskan.

”Sejumlah usulan anggaran dicoret karena tidak menyentuh langsung kepada rakyat. Kami di banggar memang cukup selektif. Mengkaji item demi item. Dari komisi I hingga IV juga ekstra mengkaji usulan mitra kerjanya,” kata Ketua DPRD Pamekasan Fathor Rohman.

Salah satu yang menjadi fokus para wakil rakyat adalah nasib guru honorer. Pasalnya, honor yang mereka terima sangat kecil. Yakni, Rp 200–350 ribu sebulan. Hal itu berdasarkan laporan guru honorer yang datang langsung ke gedung dewan. Padahal, tanggung jawab kerja mereka juga berat. Sama seperti yang berstatus PNS.

DPRD Pamekasan, melalui komisi IV telah mengupayakan kesejahteraan guru honorer ditingkatkan melalui insentif. Hal itu sudah dibahas oleh Banggar DPRD Pamekasan dan Timgar Pemkab Pamekasan sejak tahun lalu.

”Pasca meletusnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang, pada akhir perang dunia dua, yang dicari oleh orang-orang di sana adalah tenaga guru. Berapa jumlah guru yang masih hidup. Untuk itu, kami perjuangkan nasib guru honorer ini,” kata politikus PPP.

Pada 2021, guru honorer akan diberi insentif Rp 600 ribu tiap bulan. Minimal, insentif itu bias meringankan beban mereka di bidang kesejahteraan. ”Ini sudah kami bahas dan anggarkan tahun ini, tapi terganjal refocusing anggaran. Kami akan perjuangkan lagi di 2021,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Pamekasan Syafiuddin mengatakan, kesejahteraan guru akan menjadi atensi DPRD ke depan. Pihaknya sudah mengupayakan ada bantuan langsung tunai (BLT) untuk guru honorer tahun ini. Sasarannya dalah guru TK, SD, MI, SMP, MTs, SMA, SMK, dan MA.

Guru ngaji yang jumlahnya 8.004 orang juga dialokasikan. Mereka diberi Rp 600 ribu per bulan dalam jangka waktu dua bulan. ”Pada 2021, kita anggarkan insentif untuk mereka,” tambahnya.

Syafiuddin menjelaskan, untuk guru K2 GTT guru kelas 500 orang, PJOK 75 orang, PAI 275 orang, PTT penjaga 260 orang mendapat insentif Rp 600 ribu tiap bulan. ”Kami berharap, ini bisa meringankan beban mereka,” sambungnya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Pamekasan Harun Suyitno. Pihaknya telah mewanti-wanti agar APBD diprioritaskan pada program yang menyentuh masyarakat langsung. Apalagi, di tengah situasi pandemi seperti saat ini.

”Beban masyarakat berat karena Covid-19. Untuk itu, kami berharap dan mewanti-wanti dari awal, program yang sifatnya promosi dan tidak menyentuh langsung masyarakat itu dihindari. Kita perlu memberikan perhatian penuh kepada masyarakat,” katanya.

Politikus PKS itu mengatakan, hal itu untuk memastikan bahwa pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, mengedepankan kepentingan masyarakat dalam penganggaran. ”Kami berharap betul-betul mengena ke masyarakat,” terangnya. (ky/par)

(mr/han/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news