alexametrics
Selasa, 01 Dec 2020
radarmadura
Home > Politik Pemerintahan
icon featured
Politik Pemerintahan

Tokoh Madura Titip Angka 35

Bertekad Jadi Provinsi, Temui Mahfud MD

21 November 2020, 11: 25: 47 WIB | editor : Haryanto

DEMI MADURA: Ketum PNP3M Ahmad Zaini menyerahkan permohonan pembentukan provinsi Madura kepada Presiden Joko Widodo melalui Menko Polhukam Prof Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam, Rabu (18/11).

DEMI MADURA: Ketum PNP3M Ahmad Zaini menyerahkan permohonan pembentukan provinsi Madura kepada Presiden Joko Widodo melalui Menko Polhukam Prof Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam, Rabu (18/11). (Prengki Wirananda/RadarMadura.id)

Share this      

JAKARTA – Tokoh Madura dari berbagai latar belakang menemui Menko Polhukam Prof Mahfud MD kemarin (18/11). Mereka menyampaikan tekad menjadikan Madura sebagai provinsi ke-35.

Ketua Umum Panitia Nasional Persiapan Pembentukan Provinsi Madura (PNP3M) Ahmad Zaini mengatakan, masyarakat satu suara mendukung Madura menjadi provinsi. Keinginan itu bertujuan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selama ini Madura cukup tertinggal dari daerah lain. Padahal, potensi alam dan berbagai potensi lainnya sangat kaya. Dengan demikian, sudah semestinya pulau dengan empat kabupaten itu mandiri.

”Sekarang sudah ada 34 provinsi. Maka, provinsi ke-35 wajib Madura. Angka tello’ lema’ (35) itu milik Madura. Saya nitip angka tello’ lema’ itu kepada Pak Menko Polhukam,” katanya.

Sekjen Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura (Bassra) KH Nuruddin A. Rahman mengatakan, hasil berbagai kajian menunjukkan Madura layak menjadi provinsi.  Dengan demikian, ulama sepakat pembentukan provinsi dipercepat. ”Madura memang harus jadi provinsi,” katanya.

Pimpinan dan Pengasuh Ponpes Al-Amien Prenduan KH Ahmad Fauzi Tidjani mengatakan, gagasan provinsi Madura muncul sejak dulu. Bahkan, ayahandanya, KH Tidjani Djauhari menjadi bagian dari penggagas.

Sangat diharapkan dukungan dari Prof Mahfud MD untuk menyukseskan keinginan luhur masyarakat Madura itu. Dengan dukungan itu, mimpi tersebut akan terwujud. ”Pak Mahfud membuat sejarah dengan menggolkan provinsi Madura,” katanya.

Rektor Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Muh. Syarif mengatakan, naskah akademis terkait pembentukan provinsi Madura sudah disusun. Termasuk, analisis fiskal, sosial, dan lainnya. Hasil analisis itu menunjukkan bahwa Madura mampu mandiri.

Di lihat dari sejarah, juga sangat layak. Sebab, sewaktu Indonesia masih serikat, Madura statusnya negara bagian. Hanya, ketika dilebur, langsung turun dua tingkat menjadi keresidenan. Padahal, negara bagian lain menjadi provinsi. Salah satunya, Jawa Timur. ”Madura mampu jadi provinsi,” paparnya.

Ketum Ikatan Keluarga Madura (Ikama) Muhammad Rawi juga berharap Mahfud MD mendukung penuh pembentukan provinsi Madura. Sebab, kemandirian Madura merupakan keinginan masyarakat secara bulat. ”Semoga dengan bantuan Pak Mahfud, provinsi Madura bisa terwujud dalam waktu cepat,” katanya.

Ketua PC GP Ansor Pamekasan Syafiuddin mengatakan, provinsi Madura suatu keniscayaan. Dengan menjadi provinsi, masyarakat akan lebih sejahtera dan pelayanan lebih optimal. Ketua DPRD Bangkalan Muhammad Fahad juga mendukung pembentukan provinsi Madura. Sebab, pulau garam memiliki kekhasan tersendiri dari daerah lain. 

Anggota DPRD Sampang Alan Kaisan yang turut hadir dalam pertemuan itu juga menyatakan persetujuan. Sebab, sekarang Madura sangat tertinggal dibanding kabupaten lain.

Ketua Komisi III DPRD Pamekasan Ismail mengatakan, jika Madura mandiri, pembangunan akan lebih menggeliat. Potensi alam yang dimiliki akan lebih bermanfaat bagi masyarakat. ”Madura kaya. Masyarakat akan sejahtera jika dikelola secara mandiri,” katanya.

Anggota DPRD Sumenep Subaidi menambahkan, masyarakat sudah lama merindukan Madura menjadi provinsi. Mahfud MD diharapkan menjadi obat kerinduan tersebut.

Menjawab aspirasi masyarakat, Menko Polhukam Prof Mahfud MD menyatakan mendukung Madura menjadi provinsi. Bahkan, dengan tegas menyatakan turut berkecimpung dalam mewujudkan keinginan tersebut sejak tujuh tahun lalu. ”Saya setuju,” katanya disambut gemuruh tepuk tangan hadirin.

Di hadapan ulama dan audiens lainnya, Prof Mahfud mengaku sudah berkomunikasi dengan beberapa bupati di Madura. Salah satunya, Bupati Pamekasan Baddrut Tamam. Menurut Mahfud, Baddrut juga sepakat terhadap gagasan besar itu.

Dengan demikian, tinggal kendala administrasi yang harus segera mendapat solusi. ”Saat ini yang menjadi kendala adalah administratif, bukan politis,” katanya.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyatakan, penyelesaian persoalan politis tidak terlalu sulit. Beberapa pejabat terkait akan diundang untuk membicarakan rencana pembentukan Madura sebagai provinsi itu.

Usulan pembentukan provinsi muncul dari beberapa wilayah. Negara akan memproses daerah yang paling cepat. Dengan demikian, kesiapan Madura harus dipercepat agar segera diproses.

”Madura kaya raya. Jika dikelola dengan baik, potensinya bisa mencapai ratusan triliun rupiah. Masyarakat Madura sudah kompak mendukung pembentukan provinsi. Tinggal ditindaklanjuti persoalan teknisnya,” tandas pria asal Pamekasan itu. (pen/luq)

Berita ini telah terbit di Jawa Pos Radar Madura pada Kamis, 19 November 2020.

(mr/*/yan/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news