alexametrics
Jumat, 04 Dec 2020
radarmadura
Home > Pamekasan
icon featured
Pamekasan

Siapkan Lahan 2,5 Hektare untuk Industri Hasil Tembakau

Langkah Strategis Pemkab dalam Pertembakauan

19 November 2020, 01: 10: 05 WIB | editor : Haryanto

INOVATIF: Bupati Pamekasan Baddrut Tamam.

INOVATIF: Bupati Pamekasan Baddrut Tamam. (Ongky Arista UA/RadarMadura.id)

Share this      

PAMEKASAN – Menteri Keuangan RI mengeluarkan Permenkeu 21/PMK.04/2020 tentang Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) pada 16 Maret 2020. Pemkab Pamekasan menyambut baik hal itu dengan menyiapkan lahan 2,5 hektare untuk KIHT.

Penyiapan lahan untuk KIHT ini juga didorong oleh upaya untuk mengatasi polemik tembakau. Pertama, KIHT ini diproyeksi akan menjadi solusi penyerapan tembakau milik petani lokal. Sebab, kawasan ini akan menjadi lokus produksi rokok binaan.

Kedua, mencegah peredaran rokok ilegal. Sebab, industri hasil tembakau di kawasan ini akan didorong dengan penguatan pengawasan dan pembinaan tata cara memproduksi rokok berpita cukai. Pengawasan dan pembinaan itu melibatkan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madura yang berkedudukan di Pamekasan.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pamekasan Achmad Sjaifudin menyampaikan, pembentukan KIHT ini juga dilandaskan pada komitmen bersama Pemkab Pamekasan dengan Bea Cukai Madura untuk menekan peredaran rokok pocong.

”Pertimbangan utama membentuk KIHT ini untuk meningkatkan serapan hasil produksi tembakau milik petani di Pamekasan secara khusus dan Madura pada umumnya,” terangnya. Bila KIHT ini berjalan, sedikit banyak akan menyerap tembakau lokal.

”Kawasan Industri Hasil Tembakau ini juga akan membuka corong serapan tenaga kerja, dan KIHT ini pembentukannya akan difasilitasi oleh pemerintah daerah,” katanya. Sementara areal yang direncanakan menjadi lokasi KIHT yaitu di Desa Gugul, Kecamatan Tlanakan.

Sjaifudin menambahkan, ada beberapa pertimbangan mengapa KIHT dibangun di Desa Gugul. Di antaranya, lahan di desa itu selama ini kurang produktif untuk digunakan sebagai lahan pertanian.

Selain itu, akses jalan dari jalan nasional ke wilayah Desa Gugul cukup mudah. Dengan begitu, pemkab tidak perlu banyak melakukan pelebaran jalan dan menyedot banyak biaya untuk keperluan akses.

”Dengan dibentuknya KIHT di wilayah Pamekasan, maka peredaran rokok ilegal juga akan berkurang dan secara otomatis bisa meningkatkan pendapatan negara yang dikelola oleh bea cukai nantinya, dan tentu berefek ke DBHCHT yang diterima pemkab,” katanya.

Bupati Baddrut Tamam menilai, KIHT ini akan membantu menyelesaikan persoalan tembakau di Pamekasan. Garis besar persoalan tembakau di Pamekasan adalah serapan tembakau yang rendah. Sementara hasil produksi daun emas melimpah.

”Beberapa tahun lalu kami sudah mengusulkan adanya fasilitasi kawasan industri tembakau agar kemudian empat ribu sekian orang yang bekerja di sektor pabrikan rokok bisa memiliki daya serap bagus dan petani tembakau juga tidak terus-menerus rugi,” terangnya.

Dalam jangka panjang KIHT ini akan meringankan beban petani tembakau dari sektor serapan dan harga. ”KIHT ini juga akan jadi lokus, di mana daya serap tembakau petani baik, dan pabrik rokok juga tidak rugi dan bisa berkembang,” terangnya.

Baddrut menyampaikan, jika skema KIHT ini diatur dengan baik, memberikan dampak positif pada ekonomi daerah. Otomatis akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. ”Dukungan dan kerja sama perlu dilakukan untuk membentuk skema ini,” tukasnya.

KIHT ini dianggap cocok dikembangkan di Pamekasan. Salah satu tinjauannya, melimpahnya stok daun tembakau atau hasil produksi tembakau petani di Bumi Ronggosukowati. KIHT ini akan berupa kawasan yang di dalamnya terdapat beberapa pengusaha rokok. (ky/luq/par)

(mr/*/yan/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news