alexametrics
Selasa, 01 Dec 2020
radarmadura
Home > Kolom
icon featured
Kolom

Melawan Nyinyir

20 Oktober 2020, 12: 11: 32 WIB | editor : Haryanto

Melawan Nyinyir

Share this      

MERAJUT asa provinsi Madura. Tema diskusi sederhana tetapi menyimpan harapan besar itu mengisi cover belakang Jawa Pos Radar Madura sejak tiga pekan terakhir. Hingga beberapa pekan ke depan. Pembaca akan disuguhi tema yang sama dengan narasumber berbeda.

Para pandega yang tak kenal lelah mengawal kemandirian Madura diberi ruang bersuara lantang tentang mimpi yang diperjuangkan. Program Madura Talk menjadi mimbar tadarus mengawal pemisahan pulau garam dari pelukan Jawa Timur.

Pro dan kontra mengenai tema yang  diangkat berdatangan. Respons masyarakat tidak sama. Ambivalen. Tetapi tetap dalam koridor dan batas kewajaran.

Banyak orang mendukung tema provinsi Madura kembali dirajut setelah hancur lebur pada 2017. Tepatnya, setalah hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak judicial review UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah yang menjadi ganjalan upaya pembentukan provinsi.

Namun, ada pula yang nyinyir. Provinsi Madura dianggap tidak ubahnya mimpi pada dimensi khayal. Tidak akan menjadi nyata. Nyinyiran itu wajar. Karena disadari bahwa masyarakat sempat dihadapkan pada kekecewaan yang teramat dalam setelah ketuk palu hakim MK menolak uji materi.

Kekecewaan mendalam itu bak kubangan luka yang kembali menganga saat provinsi Madura kembali didiskusikan. Kafilah nyinyir terus bermunculan. Hadir untuk melemahkan semangat juang layaknya badai di padang pasir.

Sebagian masyarakat mengira sudah tidak ada jalan mewujudkan cita-cita Madura menjadi provinsi. Pintu judicial review tertutup rapat. Pembentukan daerah otonomi baru (DOB) juga tidak memungkinkan karena pemerintah pusat menerapkan moratorium.

Lalu apa yang perlu didiskusikan kembali? Harapan seolah sirna. Pupus bersamaan dengan obsesi yang sejak tiga tahun lalu mampus. Tapi, sebagian masyarakat lainnya optimistis masih ada harapan. Silang pendapat itu hal lumrah. Seperti yang disampaikan Voltaire, seorang filsuf abad pertengahan Eropa yang menyebut perbedaan pendapat sebagai hak paling dasar bagi kemanusiaan.

Satu hal yang mungkin banyak orang lupa. Bahwa putus asa bukan karakter orang Madura. Perjuangan tetap akan dilanjutkan meski bagi sebagian orang dianggap absurd sekalipun. Orang Madura sangat asketik. Memiliki keyakinan dan semangat yang tak mampu direduksi oleh nyinyir.

Barangkali tidak salah jika saya mengatakan bahwa kaidah fiqih yang menyebut al-yaqinu la yuzalu bi al-syak tertancap dalam benak orang Madura. Keraguan saja tidak mampu menghilangkan keyakinan, apalagi sekadar nyinyir. Perjuangan terus dilakukan hingga titik nadir.

Panitia Nasional Persiapan Pembentukan Provinsi Madura (PNP3M) menemukan celah. Seperti lilin kecil yang menawarkan terang di kegelapan. Sekecil apapun, celah tetaplah celah. Ada kesempatan dan harapan di antara celah kecil itu. Beberapa opsi akhirnya muncul ke permukaan.

Opsi itu dilandasi fondasi kukuh bernama keyakinan. Virus syak atau keraguan benar-benar dimusnahkan. Sedikitnya, ada tiga jalan yang bisa ditempuh untuk memuluskan Madura menjadi provinsi.

Pertama, melalui jalur legislatif review dengan mengubah beberapa pasal pada UU 23/2014. Semisal, pasal yang mengatur pembentukan provinsi harus minimal memiliki lima kabupaten dihapus.

Jalan ini bukan tidak mungkin. Sangat mungkin. Karena dalam rumus politik tidak ada yang abadi kecuali kepentingan. Termasuk butir-butir pasal pada undang-undang yang lahir dari tangan dingin wakil rakyat dan pemerintah. Tidak abadi. Kapanpun bisa diamandemen. Sesuai kepentingan.

Jalur legislatif review itu butuh proses panjang. Lobi-lobi politik harus intens. Biaya dan waktu yang dibutuhkan tidak sedikit. Proses itu akan menyita tenaga luar biasa dan melelahkan. Secara empiris, jalur ini boleh dikesampingkan. Bukan prioritas.

Opsi kedua adalah memekarkan wilayah. Meski pembentukan DOB masih dimoratorium, tapi persiapan bisa dilakukan sejak dini. Karena lagi-lagi dengan alasan politik, moratorium bisa dicabut kapan saja. Beberapa kawasan menjadi pilihan pemekaran.

Sedikitnya, ada dua opsi pemekaran. Yakni, wilayah kepulauan Sumenep menjadi kabupaten tersendiri, atau Pamekasan dipecah menjadi kabupaten dan kota.

Opsi ketiga paling singkat dibanding dua jalur lain. Yakni, meminta restu presiden. Orang nomor satu di Indonesia itu bisa memuluskan jalan terjal yang menghalangi pembentukan provinsi Madura. Melalui kuasanya, presiden bisa menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

UU 23/2014 bisa batal dengan teken sakti presiden. Berlandaskan alasan krusial, perppu bisa diterbitkan. Apa kegentingan sehingga presiden harus mengeluarkan perppu? Jawabannya banyak. Satu di antaranya adalah tingkat kemiskinan di Madura yang masih sangat tinggi.

Sejak beberapa tahun terakhir empat kabupaten di Madura menduduki rangking enam besar termiskin di Jawa Timur. Ada kausalitas yang melatarbelakangi. Keterbatasan anggaran salah satunya. APBD tiap kabupaten di Madura paling tinggi Rp 3 triliun. Bahkan, ada yang jauh di bawahnya. Jika Madura mandiri dan berdiri di kaki sendiri, perlahan kemiskinan akan terentaskan karena porsi anggaran akan semakin besar.

Lalu kegentingan apalagi? Jawabannya sama; banyak. Infrasktruktur, kesehatan, sosial dan sumber daya alam (SDA) menjadi alasan Madura harus mandiri. Alasan-alasan itu layak dibawa ke meja presiden. Semua element masyarakat bisa bertamu ke Istana Negara untuk mendorong presiden menerbitkan perppu. Jika lapisan masyarakat seiya sekata mendorong provinsi Madura, saya yakin presiden akan mendukung. Insha Allah. (*)

(mr/*/yan/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news