alexametrics
Minggu, 01 Nov 2020
radarmadura
Home > Sampang
icon featured
Sampang

Bassra: UU Cipta Kerja Lecehkan Pekerja

14 Oktober 2020, 05: 24: 20 WIB | editor : Abdul Basri

TEGAS: Pengurus Bassra mengeluarkan pernyataan sikap menindaklanjuti pengesahan UU Cipta Kerja di Ponpes Assirojiyah, Sampang, kemarin.

TEGAS: Pengurus Bassra mengeluarkan pernyataan sikap menindaklanjuti pengesahan UU Cipta Kerja di Ponpes Assirojiyah, Sampang, kemarin. (ANIS BILLAH/RadarMadura.id)

Share this      

SAMPANG, Jawa Pos Radar Madura – Penolakan terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja terus bermunculan. Kini giliran Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura (Bassra) yang menyatakan sikap. Pernyatan itu disampaikan 26 kiai saat berkumpul di Pondok Pesantren Assirojiyah, Sampang, kemarin (13/10).

Pernyataan sikap Bassra disampaikan KH. Ali Rahbini. Dia menyampaikan, Bassra sudah melakukan telaah dan kajian mendalam dan komprehensif terhadap isi UU tentang Cipta Kerja. Karena itu, Bassra dengan tegas menolak UU sapu jagat tersebut.

Penolakan UU Omnibus Law itu berdasar tiga alasan. Pertama, dalam aspek formal prosedur pembentukan UU itu dianggap terburu-buru. Pemerintah dan DPR RI dinilai mengabaikan aspirasi masyarakat. ”Kami mencermati dinamika politik, hukum, dan sosial setelah ditetapkannya UU Omnibus Law tentang Cipta Kerja,” ucapnya.

Pengesahan UU pada 5 Oktober itu juga terkesan dipaksakan dan cacat prosedur. Pasalnya, saat itu belum ada draf final yang disepakati bersama. ”Ini terbukti dengan pernyataan pimpinan Baleg DPR RI di beberapa media bahwa draf final dalam tahap koreksi atau finalisasi,” ungkapnya.

Kedua, jelas Kiai Ali, dari aspek substansi materi dinilai lebih banyak mudarat atau bahayanya daripada maslahat atau kebaikannya. Ketentuan pasal 65 UU berpotensi terjadi komersialisasi pendidikan. Dengan demikian, akan berdampak pada ketidakadilan dan ketidakmerataan pendidikan.

Bassra tidak mempermasalahkan semangat pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan baru. Tetapi, hal itu juga harus diimbangi dengan semangat melindungi hak buruh atau tenaga kerja secara adil. ”Harus diikuti semangat untuk melindungi dan menjaga pelestarian lingkungan hidup, ketahanan, dan kedaulatan pangan, serta perlindungan kepada petani,” tuturnya.

Ketiga, sejak UU Cipta Kerja disetujui pemerintah dengan DPR RI, banyak menimbulkan gelombang protes masyarakat. Baik dari buruh dan tenaga kerja, organisasi masyarakat (ormas), perguruan tinggi, maupun mahasiswa. Bahkan, hal itu menimbulkan aksi anarkistis dari kelompok massa tertentu dan tindakan represif dari aparat.

Menurut Bassra, aspirasi yang disampaikan masyarakat tersebut seharunya dijadikan pelajaran dan instrospeksi diri semua pihak. Pemerintah dan DPR tidak tergesa-gesa mengambil kebijakan yang akan berdampak luas terhadap kehidupan bangsa dan negara. Pemerintah dan DPR harus menahan diri untuk memaksakan kehendak melaksanakan UU tersebut.

”Melaksanakan demonstrasi dan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi yang dijamin konstitusi. Makanya, seharusnya pemerintah dan aparat menyikapinya secara wajar, profesional, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan hukum,” ujar tokoh yang juga menjabat ketua MUI Pamekasan itu.

Ketua Bassra KH. Nuruddin A. Rahman akan menindaklanjuti pernyataan sikap tersebut untuk disampaikan kepada presiden. Pihaknya bakal meminta presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) yang mencabut UU tentang Cipta Kerja.

Bassra menilai UU Omnibus Law melecehkan tenaga kerja dan buruh. Justru mengangkat harkat martabat pengusaha. UU tersebut tidak berpihak kepada masyarakat kecil. ”Ulama punya kepentingan, bagaimana rakyat jelata bisa diberdayakan,” tegasnya.

Kiai Nuruddin mengimbau masyarakat tenang. Pihaknya tidak melarang masyarakat menolak atau menyetujui UU tersebut. Hal itu harus dilalui sesuai dengan prosedur. ”Tapi, apabila surat kami diabaikan, ulama tidak bertanggung jawab jika terjadi penolakan yang lebih masif oleh masyarakat,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumenep Abdul Hamid Ali Munir mengaku sudah mengirimkan surat kepada presiden dan ketua DPR RI. Dalam surat tersebut, pihaknya menyampaikan bahwa di Sumenep terjadi penolakan atas UU tersebut. ”Barangkali surat kami dan pemberitahuan kami bisa dijadikan pertimbangan sekaligus laporan,” jelasnya Senin (12/10).

Hamid menambahkan, pihaknya hanya menindaklanjuti tuntutan para pedemo. Sebab, secara kelembagaan, pihaknya belum menyatakan penolakan. ”Jika berbicara kelembagaan, semua keputusan harus diparipurnakan,” paparnya. (bil)

(mr/rus/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news